Proses Perizinan di Indonesia Paling Rumit

Jumat, 14/03/2014

NERACA

Jakarta - Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Cita Wignyo Septina mengatakan, Indonesia masih kalah dibandingkan negara-negara lain, termasuk negara ASEAN, dalam hal kemudahan berusaha. "Proses perizinan usaha di Jakarta dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu terkait pendirian usaha, terkait pembangunan tempat usaha dan terkait operasional usaha," kata Cita di Jakarta, Kamis (13/3).

Menurut dia, tahapan yang dinilai paling rumit oleh pelaku usaha adalah perizinan terkait pembangunan tempat usaha karena harus mengurus analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), izin mendirikan bangunan (IMB) dan lain-lain.

Cita mengatakan dalam tahapan pendirian usaha di Indonesia, proses perizinan maupun nonperizinan, yaitu surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) masih relatif lama. "Misalnya saja, prosedur untuk mendapatkan SIUP dan TDP masih sangat lama yaitu 15 hari. Itu sekitar sepertiga waktu yang diperlukan untuk mengurus seluruh prosedur," tuturnya.

Dalam hal pengurusan izin untuk pembangunan tempat usaha pun masih jauh harapan. Sebagai perbandingan, jumlah prosedur di Indonesia dua kali lebih banyak dari Hongkong, sementara waktunya enam kali lebih lambat dibandingkan di Singapura.

"Padahal, biayanya lebih mahal 25 kali lipat dibandingkan Brunei Darussalam. Itu apabila dibandingkan dengan negara-negara terbaik pada 2013," ujarnya. Jakarta merupakan barometer perkembangan dunia usaha di Indonesia. Sebagai ibu kota negara, Jakarta, selalu dipilih World Bank sebagai target survei "Doing Business" sejak 2004.

Karena itu, perkembangan dunia usaha di Jakarta, termasuk permasalahan perizinan usaha, menjadi sangat penting, terutama bagi investor asing dalam melihat peluang usaha di Indonesia. Namun, berdasarkan survei dari World Bank tersebut, posisi Indonesia yang diwakili Jakarta ternyata tidak menunjukkan tingkat kemudahan investasi bagi dunia usaha. Pada 2013, Indonesia berada di peringkat 120 dari 189 negara dan selama lima tahun terakhir tidak beranjak dari kisaran peringkat 120. [agus]