PBB Tinggi, Rakyat Susah

Oleh: Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Sebagian besar warga Jakarta sekarang mengeluhkan besarnya tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) 2014 yang melesat naik hampir 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya tarif PBB warga yang tinggal di Jakarta Barat kini dikenakan Rp 7 juta lebih, jauh lebih tinggi dari tahun 2013 Rp 3,5 juta untuk ukuran rumah seluas kurang dari 200 m2.

PBB pada dasarnya diadakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahannya dan dipergunakan untuk mencapai kesejahteraan umum. Lain halnya dengan penetapan pajak penghasilan (Pph), dimana kemampuan ekonomi setiap individu yang semakin tinggi kondisi ekonomi seseorang maka akan semakin besar membayar pajaknya, di mana pajak akan digunakan untuk public investment demi kepentingan bersama seperti bantuan kepada orang tidak mampu, infrastruktur dan fasilitas publik lainnya.

Orang yang tidak mampu secara ekonomi maka secara otomatis tidak dikenakan pajak (penghasilan tidak kena pajak). Berbeda dengan orang mampu membeli mobil. Semakin mahal mobil kita maka semakin tinggi kita bayar pajak, bukankah ini prinsip pajak yang benar semakin tinggi tingkat ekonomi maka semakin besar pajak yang dibayarkan.

Nah, begitu pula dengan penetapan harga pasar (market value) dalam penilaian nilai jual obyek pajak (NJOP) sebagai dasar tarif PBB. Untuk properti yang bersifat komoditas jual-beli maka NJOP berdasarkan harga pasar (market value) maka akan tepat, namun bagaimana bagi sekelompok orang yang menganggap properti hanya sebagai suatu kebutuhan pokok.

Persoalannya, harga pasar dibentuk berdasarkan harga transaksi yang terjadi pada suatu kawasan, menjadi nilai semu bagi mereka yang menganggap properti sebagai kebutuhan pokok, bukan komoditas dagangan. Karena jika pajak mengikuti acuan komoditas tanpa didukung adanya transaksi keuangan, maka pajak itu akan menjadi tirani bagi orang-orang yang terseret pusaran komoditas tersebut. Bukankah pajak modern diberlakukan sebagai cerminan kekuatan ekonomi baik pada transaksi ekonomi maupun tingkat ekonomi suatu individu? Kecuali jika pajak kembali pada semboyan zaman kerajaan, tidak ada duit pokoknya rakyat harus bayar upeti ke raja.

Ironisnya, seringkali kita mendengar warga yang tidak mampu membayar PBB dengan harga pasar, diimbau untuk pindah ke daerah yang murah atau dijual rumahnya. Jika hal ini terjadi maka melalui NJOP pemerintah seperti hendak memaksa orang untuk pergi dari tanah tempat tinggalnya yang sah secara hukum hanya karena kemampuan ekonominya tidak dapat mengimbangi kemampuan ekonomi wilayah tersebut. Dan PBB melalui NJOP tidak seperti pajak lainnya yang mencerminkan tingkat ekonomi, namun seperti tirani yang dapat mengusir siapa saja yang yang tidak sesuai kriterianya dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi pembayar pajaknya.

Ini akan memaksa keadaan bagi orang tidak mampu secara ekonomi untuk dipindahkan, karena wilayah permukimannya hanya untuk orang berduit walau tanah tempat tinggalnya merupakan tanah kelahirannya dan memiliki kepemilikan yang sah. Jadi, modus kenaikan tarif PBB dapat menjadi momen “mengusir” penduduk keluar dari Jakarta. Benarkah demikian?

BERITA TERKAIT

Gerakan Antikorupsi Indonesia Raih Penghargaan PBB

Gerakan Antikorupsi Indonesia Raih Penghargaan PBB NERACA Jakarta - Gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi" dari Indonesia, yang merupakan bagian dari…

Sadari Listrik Sebagai Urat Nadi Perekonomian Rakyat

Oleh: Muhammad Razi Rahman  Penulis Bill Bryson, yang memiliki dwi kewarganegaraan AS-Inggris, pernah menulis bahwa dunia telah lupa bagaimana sukarnya…

PTBA Garap Hilirisasi Batu Bara Gasifikasi - Ciptakan Nilai Jual Tinggi

NERACA Jakarta - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menandatangani perjanjian (HoA) hilirisasi batu bara dengan PT Pertamina (Persero), PT Pupuk…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Harbolnas Tembus Rp4 T, Daya Beli Kuat?

  Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF               Data dari Panitia Harbolnas alias Hari Belanja Online Nasional mencatatkan transaksi…

Pemerintah Tidak Terbuka Dengan Utang - Oleh : Edy Mulyadi Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Ngutang lagi. Kali ini berjumlah US$4 miliar dalam bentuk penerbitan global bond. Ada tiga seri global bond yang diterbitkan, masing-masing bertenor…

Finansial BUMN Konstruksi Jebol

  Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF   Ambisi membangun infrastruktur ternyata membutuhkan pengorbanan yang cukup besar. BUMN di sektor…