NERACA

Jakarta – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan banyaknya kebijakan dagang dari negara lain terhadap Indonesia yang jelas-jelas merugikan menunjukkan bahwa negeri ini tidak punya daya tawar dalam perdagangan dengan negara lain. Indonesia tidak mempunyai kepercayaan diri yang kuat dengan banyaknya negara lain yang melarang produk Indonesia untuk beredar di negaranya.

“Siasat dagang kita terlalu lembut atau lemah kepada negara lain, apabila digertak sedikit melalui kebijakan pelarangan produk Indonesia di negara lain maka tidak berdaya dalam menghadapinya, bahkan melawannya. Pada saat mitra dagang kita menjadi seenaknya melakukan kebijakan pelarangan produk Indonesia tersebut maka kita tidak punya kemampuan untuk melawannya,” kata dia di Jakarta, Rabu.

Padahal, lanjut dia, negara-negara lain menjadikan negara Indonesia menjadi tujuan ekspor produk mereka sehingga Indonesia tidak perlu takut atas intrevensi dagang dari negara lain. Semisalnya saja Amerika Serikat masih mengekspor kedelai ke Indonesia, begitu pula Australia masih mengekspor daging yang lumayan besar. “Ketergantungan negara lain kepada Indonesia sangat tinggi, oleh karenanya pemerintah kita harus bisa melawan segala upaya pelarangan produk dagang Indonesia di negara lain,” ujar Enny.

Enny juga menjelaskan yang harus diperhatikan dalam dalam perdaganganj luar negeri adalah bagaimana pemerintah Indonesia harus mementingkan kepentingan produk domestik supaya bisa terjaga dan beredar di luar negeri. Setiap ada permasalahan dagang dengan negara lain maka posisi tawar Indonesia menjadi lemah dikarenakan terdapat kepentingan negara lain terhadap Indoensia yang tersandera. “Kedaulatan produk dagang kita merupakan harga mati yang harus dilakukan pemerintah Indonesia. Kita jangan sampai diremehkan dengan negara lain dalam perdagangan luar negeri,” ungkap dia.

Dia juga menyayangkan dalam diplomasi perdagangan pemerintah Indonesia tidak pernah melibatkan stakedolder seperti pelaku usaha (KADIN atau Apindo). Apabila pemerintah Indonesia berkonsultasi terlebih dahulu dengan pelaku usaha maka akan bisa terlihat seberapa besar manfaat dan peluang yang bisa diciptakan dalam hubungan dagang dengan negara lain. “Melalui kordinasi dengan pihak pelaku usaha maka pemerintah Indoenesia akan mengambil kebijakan yang tepat dalam melakukan perdagangan dengan negara lain,” tambah Enny.

Enny pun mengungkapkan siasat dagang pemerintah Indonesia jangan hanya tinggal diam saja dan perlu adanya perlawanan terhadap kebijakan negara lain kepada produk Indonesia. Meskipun dalam hubungan dagang terdapat masing-masing kepentingan di negara-negara yang melakukan perjanjian dagang tersebut, namun Indonesia harus mementingkan kepentingan dagang Indonesia. “Kebijakan apapun dalam perdagangan yang dijalankan pemerintah Indonesia harus melindungi produk domestik, di dalam maupun luar negeri,” imbuh dia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menilai banyaknya serangan dagang yang ditujukan kepada Indonesia seperti dari Australia terkait dengan rokok dan Uni Eropa terkait dengan kelapa sawit akan disakapi dengan arif dan bijaksana. Hal tersebut untuk menciptakan perdagangan dunia yang adil sehingga tidak menimbulkan trade war (perang dagang).

“Kita tidak mau itu (balas-membalas dagang) terjadi. Kita tidak boleh menjelekkan perdagangan dunia, karena nantinya yang akan terjadi adalah trade war. Misalnya kelapa sawit Indonesia tidak dibeli oleh Eropa, di saat yang bersamaan kita menolak untuk membeli pesawat Airbus. Kita tidak mau hal tersebut terjadi,” ungkap Lutfi di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, Indonesia seharusnya bisa mencontoh Jepang dalam bernegosiasi dalam hal perdagangan dunia. Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah yang membuat pihak Jepang mempertanyakan kebijakan tersebut. “Cara yang dipakai Jepang cukup santun. Pertama, pihak Jepang memanggil Dubes Indonesia di Tokyo untuk mengklarifikasi kebijakan tersebut. Jika belum ada jalan keluar, maka didiskusikan ke kantor WTO di Jenewa. Jika belum dapat kata sepakat, maka bisa diajukan ke dispute settlement,” cetusnya.

Meski sikap Indonesia bertahan, namun Lutfi mengklaim bahwa Indonesia cukup aktif di ruang lingkup ASEAN. Pasalnya dari 9 sampling kasus yang ada, 6 diantaranya berasal dari Indonesia. “Indonesia di ruang lingkup ASEAN cukup banyak komplain, kenapa Malaysia menerapkan kebijakan tersebut dan kenapa Thailand melakukan kebijakan tersebut. Sejauh ini mekanismenya terus berjalan,” pungkasnya.