Pengusaha Enggan Produksi Bahan Bakar Nabati

Harga Di Pasar Domestik Terlampau Murah

Jumat, 14/03/2014

NERACA

Jakarta - Produsen Bahan Bakar Nabati (BBN) di dalam negeri hingga saat ini belum banyak yang mau memproduksi secara besar. Untuk itu, pemerintah dirasa perlu memberikan perlakukan khusus terhadap produsen BBN. Sebab hingga kini banyak pengusaha tidak tertarik memproduksi BBN karena faktor harga yang terlalu murah di pasar domestik.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran menilai harga pasar domestik harus diperbaiki, harga impor dialihkan saja ke biofuel. Menurut dia, subsidi perlu. Tumiran mengatakan hal tersebut lantaran memandang perlunya jaminan pasokan BBN. "Harga impor dialihkan untuk memicu petani biofuel," ungkap dia di Jakarta, Kamis.

Selanjutnya, Tumiran menerangkan pemerintah perlu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait ketersediaan BBN. Ini untuk mengantisipasi potensi kelangkaan dalam penyediaan BBN secara nasional.

Lebih lanjut, Tumiran mengatakan, diversifikasi energi perlu dipercepat. Hal ini untuk menjaga ketahanan energi nasional. "Semua harus siap dan harus dipercepat. Penggunaan sumber-sumber energi baru harus dipercepat," kata dia.

Disisi lain, Pemerintah terus mendorong PT Pertamina (Persero) untuk mengembangkan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai upaya pengalihan konsumsi Bahan Bakar Minyak. Hingga kini, maksimum pengelolaan kinerja operasi pertamina di sektor BBN hanya berkisar 7,5% dari total keseluruhan operasi.

"Pertamina sampai saat ini masih batasi. Kita akan diskusi untuk terus meningkatkan bahan bakar nabati (BBN). Dia saat ini masih 7,5% dari total keseluruhan kinerja operasi," tutur Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutumo.

Susilo menambahkan, jika Pertamina mampu mengembangkan BBN sebagai alternatif bahan bakar, maka ada potensi pengurangan kegiatan impor BBM yang dapat dimaksimalkan. Sebagai contoh, bila Pertamina dapat menghasilkan BBN 10.000 barel per hari setara minyak, maka negara akan menghemat anggaran cukup signifikan. Karena itu, persoalan sumber energi alternatif ini cukup memberi kontribusi terhadap impor BBM yang saat ini masih dijalankan pemerintah. "Yang penting itu kurangnya akan cukup besar jika memang dimaksimalkan. Kami akan dorong terus akan seluruh stake holder memaksimal potensi BBN," tutur dia.

Penopang Energi

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir menyampaikan, pihaknya terus berupaya mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan sebagai salah satu penopang sektor energi nasional.

"Kami terus berupaya untuk itu. Seperti geothermal kita sedang lakukan dan genjot dengan bekerja sama dengan PLN dan lainnya. Masalah energi baru terbarukan memang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengelolanya, mengingat potensinya juga cukup besar," kata Ali.

Menteri Pertanian, Suswono berharap agar pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) tidak mengganggu lahan pangan pokok di Indonesia. Untuk itu, pemerintah mendorong pengembangan tanaman untuk biofuel tersebut dengan memanfaatkan lahan bekas tambang.

"Pengembangan tanaman untuk bahan bakar nabati akan memanfaatkan lahan bekas tambang yang belum digunakan karena tanaman seperti kemiri sunan bisa tumbuh subur di lahan tersebut," kata Mentan.

Menurut Mentan, pihaknya sangat mendukung peningkatan produksi biofuel sebagai alternatif bagi pemenuhan kebutuhan energi masa depan. Namun diharapkan kegiatan tersebut tidak sampai membuat petani pangan mengkonversi lahan tanaman pokok ke tanaman biofuel. ini akan memberikan rekomendasi terutama terkait insentif dan persoalan keterbatasan lahan agar pemanfaatan biofuel tidak mengganggu lahan pangan pokok.,” jelas Mentan.

Diakui Mentan, hingga saat ini Kementan belum memiliki data potensi lahan bekas tambang yang bisa didayagunakan bagi pengembangan biofuel. oleh karena itu, tim Pokja inilah yang akan melakukan pendataan luas lahan tersebut.

Sementara itu, untuk menghindari tumpang tindih lahan pangan dan lahan untuk pemanfaatan biofuel, Mentan mengatakan pihaknya akan mendorong pemetaan lahan tanaman pokok. "Ke depan akan ada pemetaan lahan. Ada semacam kepastian lahan tanaman pokok dengan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jadi kami harapkan undang-undang ini betul-betul dijalankan Bupati Walikota dengan keluarnya Perda penetapan lahan pangan berkelanjutan," jelasnya.

Dia mengatakan bahwa pengembangan Produk bioenergy menjadi primadona ke depan. Bioenergy ini bila diproduksi secara masal maka bisa menjadi alternatif untuk mengatasi krisis energi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) untuk konsumsi masyarakat.

“Memang Indonesia ini kaya hasil alamnya. Dalam konsep bioenergy, pemerintah menggunakan sumber energi nabati seperti casava, kemiri dan palm oil. Kesemuanya itu merupakan komoditas andalan Indonesia dan sangat banyak. Maka dari itu, dewan energi nasional mulai fokus dalam penerapan bio energi,” katanya.

Selain itu, Ketua DEN juga mengatakan, pemerintah mendukung Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai bahan baku produksi bioenergi guna mendukung ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan. "Bahan bakar nabati (BBN) ini adalah sumber energi yang penting dan bernilai strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional peningkatan kemandirian pengelolaan energi, penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan yang harus kita eksplorasi," tegasnya.