Empat Hal Pokok Keberhasilan Pendidikan Karakter

Oleh: Aries Musnandar, Dosen UIN Malang

Jumat, 14/03/2014

Masyarakat Indonesia tengah disuguhi berita pembunuhan Ade Sara yang dialkukan oleh mantan pacarnya bersama sang ke kasih barunya. Mereka yang terlibat dalam kasus ini merupakan para generasi muda berusia belia sekitar 19 tahun dan kisah-kisah semacam ini bukan hanya satu dua kali ini saja tetapi sudah kerap menghiasi pemberitaan media massa. Kasus ini bukanlah lagi hanya puncak gunung es tetapi bisa disebut persoalan yang menggunung terkait pembentukan karakter (baca: akhlak) anak bangsa ini.

Kejadian-kejadian amoral, perbuatan nista dan berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan banyak anak bangsa dari berbagai kalangan di negeri ini menandakan bahwa sudah sepatutnya ditanggapi secara serius. Pemerintah memang sudah cukup lama mensinyalir degradasi dan memburuknya kualitas budi pekerti anak didik, sehingga kementerian pendidikan nasional ketika sampai perlu menekankan pendidikan karakter di setiap sekolah. Tetapi mengapa setelah sekian lama pencanangan pendidikan karakter itu berjalan perubahan watak dan karakter anak didik (pelajar/mahasiswa) tak kunjung membaik.

Paling tidak ada 4 hal pokok yang perlu diperhatikan terkait keberhasilan atau kegagalan dalam membentuk karakter anak bangsa. Pertama, kondisi kehidupan di rumah tangga, lingkungan masyarakat tempat anak tumbuh berkembang. Kerapkali kita terlalu percaya pada dunia persekolahan (pendidikan formal) dalam membentuk kepribadian sang anak, namun seolah lupa dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya sebagian besar waktu anak berada di lingkungan rumah dan sekitar. Sejumlah penelitian sosial menunjukkan bahwa para pelaku tindak kriminal kekerasan, perbuatan keji pada umumnya mengalami ketidakharmonisan hidup semasa masih anak-anak hingga beranjak dewasa baik ketika berada dirumah maupun dilingkungan sekitar.

Cara keliru orang tua dalam memperlakukan anak dirumah tangga berdampak negatif terhadap pertumbuhan kejiwaan anak. Anak yang diperlkukan orang tuanya secara keras, kasar dan otoriter serta perlakuan tak menyenangkan lainnya menjadi "benchmark" atau contoh nyata bagi anak untuk mengikuti cara-cara seperti itu ketika sang anak berada diluar rumah. Apalagi jika ternyata lingkungan sekitar anak juga secara kondusif memfasilitasi atau mentolerir perbuatan buruk tersebut diatas, maka kegagalan karakter bangsa hanya persoalan waktu saja. Pemerintah kita nyaris tidak memiliki program nyata dan terukur untuk mengedukasi orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya dirumah, ditambah lagi pranata sosial dilingkungan masyarakat juga tidak mendukung terbentuknya karakter anak bangsa yang diinginkan.

Kedua, sistem pendidikan di sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan yang lebih berorientasi pada aspek akademik semata tanpa menyediakan porsi yang semestinya dalam pengembangan karakter anak didik melalui pendidikan softskills. Pola pikir, paradigma dan cara pandang pemangku kepentingan pendidikan mulai dari pejabat pembuat kebijakan hingga ke tataran praksis pendidikan yakni para guru dan tenaga kependidikan telah terbentuk kuat bahwa kualitas seorang anak didik itu diwakili oleh kepandaian akademiknya, sehingga segala upaya dan kegiatan yang dilakukan dipersekolahan mengarah pada kecerdasan intelektual ketimbang mengasah dan mencuatkan berbagai kecerdasan lain (multiple intelligence) termasuk dalam membina akhlak budi pekerti anak didik.

Ketiga, kecakapan guru yang terbatas dalam meningkatkan kualitas softskills anak didik. Peran dan peranan guru dalam sistem pendidikan kita sesungguhnya amat luar biasa pentingnya, namun sayang perhatian pemerintah terhadap pendidikan guru belum menunjukkan profesionalitas kecuali hanya melihat dari peningkatan kesejahteraan guru semata. IKIP sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang dtugaskan untuk menyediakan guru berkualitas bukannya dibenahi, diperkuat dan diberdayakan malah dihapuskan kemudian berubah menjadi universitas sebagaimana universitas umum lainnya. Dengan demikian tampak bahwa penanganan terhadap peninghkatan kualitas guru tidak dimiliki pemerintah karena LPTK tidak lagi diwujudkan sebagai institusi peneydia guru yang sistematik dan sistemik bagi kemajuan pendidikan bangsa tetapi direduksi menjadi bahgian-bagian terpisah dan bersifat "crash program" atau tidak komprehensif.

Keempat, dengan melihat ketiga masalah diatas tampak bahwa ternyata pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak dijalankan berdasarkan legalitas, data, fakta, konsep dan teori pendidikan yang relevan. Ambil contoh, pada sistem pendidikan nasional (SPN) no. 20 tahun 2003 pasal 3 sudah sangat jelas disana bahwa arah pendidikan kita lebih pada membentuk orang-orang yang berkarakter (pasal itu memuat paling tidak 8 atribut softskills dan hanya 2 atribut hardskills dalam memfungsikan tujuan pendidikan) tetapi ketika UU tersebut turun dalam bentuk peraturan menteri dan pemerintah hingga ke level implementasi di lapangan lebih mengarah pada kedua atribut hardskills. Alhasil, arus utama (mainstream) pendidikan di sekolah (terutama pendidikan dasar menengahnya) lebih menonjolkan intelektualitas (pinter) ketimbang mentalitas (karakter). (uin-malang.ac.id)