NERACA

Jakarta - Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pemerintah Indonesia tidak memiliki strategi dan rencana aksi yang tepat untuk melindungi kepentingan petani, nelayan, buruh, dan pedagang tradisional, dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Hal ini berpotensi mendorong hilangnya akses rakyat terhadap sumberdaya alam dan tingginya angka kemiskinan di perdesaan.

Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik, menyatakan nelayan, petani, buruh, maupun pedagang pasar tradisional adalah kelompok paling dirugikan atas pemberlakuan AEC 2015. Faktanya, pemerintah tidak memiliki strategi dan rencana aksi yang melibatkan petani, buruh, nelayan, dan pedagang tradisional. "Seakan mereka dibiarkan sendirian menghadapi bahaya AEC," ungkap Riza dalam keterangan resmi yang diterima Neraca, Kamis (13/3).

Sektor pertanian dan perikanan adalah 2 dari 12 sektor strategis yang masuk dalam prioritas kerjasama ASEAN. Di dalam negeri, kedua sektor ini tidak saja strategis dan penting bagi kepentingan domestik rakyat Indonesia, tapi juga menghadapi kegentingan yang cukup serius baik secara kualitas maupun kuantitas. Bukti nyatanya adalah kontribusi sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, terhadap PDB tidak lagi besar, bahkan cenderung menurun sejak tahun 2011.

Data BPS menyebutkan tahun 2011 kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sebesar 14,70% dan mengalami penurunan hingga 14,43% pada 2013. Ini akan menjadi cerminan bagi pelaksanan AEC ke depan. “Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dalam waktu yang sangat singkat ini. Jangan pada akhirnya rakyat dipaksa menghadapi AEC 2015 sendirian tanpa persiapan,” tegas Riza.

AEC akan berjalan secara efektif pada tahun 2015, dan akan meliberalisasi tidak hanya perdagangan barang dan jasa, bahkan meliberalisasi investas dan tenaga kerja. Waktu satu tahun akan sangat singkat bagi Pemerintah Indonesia untuk bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya.

Siap Hadapi AEC

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa menyatakan Indonesia sudah siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Tanda kesiapan Indonesia menuju perdagangan bebas Asean, kata dia adalah terlihat pada adanya peningkatan daya saing. "Kita melakukan rapat koordinasi, melaporkan kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai bukan persiapan tetapi kemajuan kemajuan dalam menghadapi MEA khusus pilar mengenai MEA dari situ sudah banyak kemajuan," ujar Hatta.

Untuk memperkuat daya saing produk Indonesia, lanjut Hatta, pemerintah akan membentuk sebuah komite. Tugasnya mempersiapkan daya saing produk tetap terjaga dengan baik. "Kita perlu mempersiapkannya dan akan dibentuk komite atau dapurnya Asean Economic Community yang nantinya mengamati perkembangan dan sosialiasi bagaimana meningkatkan daya saing dan melibatkan seluruh stakeholder kita intinya gitu, kita melihat semuanya," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Hatta pilar pasar tunggal Asean harus terjaga dengan baik oleh Indonesia. "Pada intinya kita persiapan dan menyiapkan karena ada 4 pilar pasar tunggal, berdaya saing, pembangunan yang berkeadilan, dan perekonomian yang terintegrasi ke perekonomian internasional," katanya.

Banyak Hambatan

Menteri Perindustrian MS Hidayat juga merasa tidak percaya diri dalam menghadapi AEC 2015 nanti. Ini lebih disebabkan karena begitu banyak hambatan yang menghadang industri nasional, seperti kurangnya infrastruktur sehingga beban biaya logistik harus ditanggung oleh pelaku industri. "Biaya logistik yang terlampau mahal serta buruknya infrastruktur membuat industri nasional "gugup" menghadapi AEC 2015 nanti," ungkap Hidayat.

Kekhawatiran pemerintah, menurut Hidayat, dipicu dengan masih mahalnya biaya logistik serta minimnya pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang membuat daya saing industri nasional masih kalah dibandingkan negara kompetitor di kawasan Asean. "Di Indonesia biaya logistik saat ini rata-rata masih 16% dari total biaya produksi. Sedangkan normalnya maksimal hanya 9% sampai dengan 10%, jika tidak diperbaiki nanti Indonesia hanya menjadi penonton," tukas hidayat.

Hal senada juga diungkapkan oleh kalangan pengusaha yang tergabung dengan Kadin dan Apindo. Merasa tidak siap menghadapi AEC karena hambatan yang ada di dalam negeri begitu berat sehingga industri nasional menanggung beban yang berat, sehingga produk yang mereka hasilkan kurang berdaya saing dari segi kualitas dan kuantitas.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto meragukan kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015. Karena hingga saat ini, pemerintah maupun dunia usaha belum terlihat berupaya mengintegrasikan program untuk persiapan ke arah itu.