Persetujuan Pendirian Koperasi Cukup 30 Hari

Persetujuan Pendirian Koperasi Cukup 30 Hari

Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian mengisyaratkan, persetujuan pendirian koperasi cukup membutuhkan waktu hanya 30 hari saja. “Kemudahan lainnya adalah dalam upaya pemberdayaan koperasi, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bimbingan kemudahan di antaranya adalah memberikan insentif pajak dan fiscal,” kata Asisten Deputi Urusan Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi dan UKM Salekan.

Namun, kata salekan, penyesuaian terhadap UU tersebut diberi waktu selama tiga tahun, yaitu hingga 2015. Sedangkan, pedoman pelaksanaan UU Perkoperasian tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan menteri, selambat-lambatnya dua tahun.

Salekan menjelaskan, bagi koperasi yang baru akan didirikan, pembentukannya akta pendirian maupun anggaran dasarnya dapat langsung menyesuaikan dengan UU Nomor 17/2012. Sedangkan bagi koperasi yang sudah ada, cukup menyesuaikan atau mengadakan perubahan pada anggaran dasarnya. Misalnya, yang tidak ada unit simpan pinjam, cukup mengadakan perubahan anggaran dasar menyesuaikan UU 17/2012. “Bagi koperasi simpan pinjam, cukup mengadakan perubahan anggaran dasar menyesuaikan UU 17/2012,” kata dia.

Sedangkan bagi koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam, ada tiga alternatif. Jika usahanya hanya simpan pinjam saja, cukup langsung perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Sebaliknya, bagi koperasi yang memiliki usaha sektor riil dan unit usaha simpan pinjam tapi usaha sektor riilnya tidak ekonomis, unit sektor riil yang tidak ekonomis dapat di liquidasi, dan langsung melakukan perubahan anggaran dasar menjadi KSP. “Bagi koperasi yang usaha sektor riil dan unit usaha simpan pinjam akan terus dipertahankan maka, unit simpan pinjam harus melakukan pemisahan menjadi koperasi simpan pinjam,” tuturnya.

Yang penting bagi keberadaan koperasi adalah adanya lembaga pengawas koperasi. Keberadaan pengawas koperasi era UU 17/2012 berbeda dengan era UU Nomor 25 tahun 1992. Dulu, pengawas sifatnya hanya sebagai pengontrol jalannya kepengurusan. Sedangkan, sekarang, pengawas kedudukannya di atas pengurus seperti komisaris dalam sebuah perusahaan. “Bahkan, pengawas bisa mengusulkan pemberhentian pengurus, pengawas pula yang mengusulkan personel pengurus,” kata Salekan. (saksono)

BERITA TERKAIT

CPPD Sukabumi Berhasil Tarik PKB Sebesar Rp 104.578.000 - Lakukan Opgab Tiga Hari

CPPD Sukabumi Berhasil Tarik PKB Sebesar Rp 104.578.000 Lakukan Opgab Tiga Hari NERACA Sukabumi - Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD)…

KIOS Bilang Refleksi Minat Cukup Tinggi - Sahamnya Disuspensi BEI

NERACA Jakarta – Lantaran mengalami kenaikan harga saham dan waran di luar kewajaran, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya melakukan…

Pelindo Klaim Dwelling Time Dibawah 3 Hari

  NERACA   Jakarta - Direktur Utama Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Elvyn G Masassya mengatakan "dwelling time" atau…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Babak Baru Bisnis e-Commerce

Tercatat beberapa layanan tambah saldo uang elektronik "e-commerce" sudah dihentikan karena sedang menyelesaikan perizinan dari BI. Produk uang elektronik itu,…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…