Pemerintah Harus Lebih Dominan di Proyek JSS

NERACA

Jakarta – Proyek mercusuar pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang ditaksir bernilai Rp 150 triliun kembali menguak di publik, setelah pemerintah mengakui pembangunan proyek tersebut tidak bisa dikerjakan secara sendiri oleh pemerintah. Bagaimanapun, proyek JSS itu perlu melibatkan swasta dan pemerintah menjanjikan akan memberikan insentif bagi swasta yang mau menggarap proyek tersebut.

Menurut guru besar ekonomi UGM Sri Adiningsih, adanya keinginan pemerintah untuk membangun Jembatan Selat Sunda (JSS) memang sangat diperlukan sebagai infrastruktur penunjang lintas Jawa dan Sumatera.

Hanya saja Sri menilai, jika memang pemerintah menginginkan pembangunan itu seharusnya melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jangan sepenuhnya dikerjakan oleh pihak swasta. “Harus melibatkan BUMN dan porsinya lebih besar dibandingkan dengan pihak swastanya,” katanya kepada Neraca di Jakarta, (12/3).

Menurut Sri, jika dikembangkan oleh swasta hanya mengejar keuntungan dan nantinya JSS malah tidak efektif dan efisien, mengingat adanya jembatan itu diharapkan mempermudah jalur distribusi dan logsitik Jawa dan Sumatera guna perbaikan ekonomi. “Memang idealnya harus BUMN yang bangun karena jika swasta tarifnya menjadi mahal, nantinya tujuan yang dicapai adanya pembangunan JSS buat mempermudah akses karena mahal malahan bakal menjadi permasalahan,” imbuhnya.

Sebelumnya Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, proyek JSS memang bakal memakan biaya yang besar, tapi tidak bisa dipungkiri benefit yang diambil dalam jangka panjang bakalan besar. Maka dari itu, pemerintah berusaha sedemikian rupa agar proyek ini dapat terealisasi. “Jika ada yang menyanggupi dapat merealisasikan proyek JSS ini kami akan berikan insentif,”ungkapnya, kemarin.

Meski membutuhkan waktu yang lama supaya proyek ini bisa `balik modal” sambung Hatta, dirinya berharap proyek ini harus terealisasi, karena pemerintah tidak akan mengurungkan niatnya merealisasikan proyek jembatan ini. "Nanti kita bicarakan bersama. Karena itu tidak hanya jembatan tapi juga kawasan industri untuk jangka panjangnya," imbuhnya.

Selain itu menurut Hatta, pembangunan JSS akan membuat perdagangan antara pulau Jawa dan Sumatera akan sangat terbantu. Keberadaan jembatan ini juga diharapkan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat disekitarnya. "Kalau ini terbangun maka akan sangat membantu perekonomian sekitarnya. Karena volume perdagangannya tinggi sekali," jelas

Selain itu, menurut Sri disamping pembangunan JSS pemerintah juga jangan lupa untuk memperbaiki infrastruktur jalan lintas Sumatera. Sangat menjadi tidak bermanfaat jika jembatan sudah dibangun tapi infrastruktur penunjangnya tidak diperbaiki. “Jangan sampai jembatan dibangun, infrastruktur pendukungnya tidak dibangun sama saja bohong,” tegasnya.

Jadi yang harus dipikirkan pemerintah bukan hanya pembangunan JSS nya saja, tanpa sarana dan prasarana penunjang seperti jalan lainnya. Agar pembangunan yang menelan biaya hingga ratusan terilliun bisa menjadi efektif. “Pemerintah mulai membuat pemetaan dan desain keseluruhan agar biaya yang besar, dapat menghasilkan yang besar,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Hariyadi Sukamdani. Dia mengatakan, untuk pengerjaan proyek-proyek pembangunan, sejatinya pemerintah harus melibatkan semua pihak. Tidak hanya satu pihak dari perusahaan BUMN. “Jadi BUMN sekarang menurut saya memang rada aneh. Mereka berbisnis di antara mereka sendiri.” ujarnya.

Menurut dia, hal tersebut bisa terlihat tidak hanya untuk pengerjaan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS), namun juga proyek-proyek lainnya. “Mereka buat ada semacam kartel. Jadi, dari yang mulai menjalankan pembangunan proyeknya, sampai operatornya. Itu hanya mereka.” ucapnya.

Namun, kata dia, untuk pembangunan Jembatan Selat Sunda ini harus dilihat kembali. Mengingat, hal ini masih dalam proses. “Untuk Pembangunan JSS ini, tampaknya belum final. Inisiatifnya kan dari pihak swasta dari pengusaha Tomy Winata. Jadi sekarang ini saya belum yakin dalam pengerjaannya nanti tidak melibatkan swasta.” jelasnya.

Dia menambahkan, dengan keterlibatan semua, baik dari pemerintah maupun swasta, tentunya akan menjadi lebih transparan karena dibuka seluas-luasnya. Di samping itu, harga yang didapatkan tentunya juga lebih bagus sehingga dapat mendukung keberhasilan pembangunan. lia/agus/bani

BERITA TERKAIT

Estimasi Risiko Proyek Infrastruktur

    Oleh: Ariyo DP Irhamna Peneliti INDEF   Pemerintah memiliki ambisi yang sangat besar untuk mengejar ketinggalan infrastruktur kita.…

Intiland Anggarkan Capex 2 Triliun - Danai Proyek Eksisting

NERACA Jakarta – Kejar target penjualan tahun ini sebesar Rp 3,3 triliun, PT Intiland Development Tbk (DILD) masih mengandalkan proyek…

PUPR Perkirakan Penghentian Berlangsung 2 Minggu - Proyek Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan penghentian sementara pekerjaan konstruksi beresiko…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA - Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH - Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…