Diplomasi Dagang Indonesia Terlalu Pengecut

PEMERINTAH DINILAI TIDAK SERIUS LINDUNGI PASAR LOKAL

Kamis, 13/03/2014

Jakarta – Diplomasi perdagangan Indonesia dianggap terlalu pengecut. Hal ini dibuktikan oleh sikap pemerintah yang mengaku hanya akan defensif menghadapi “serangan” dalam perang dagang dengan negara lain. Di tengah munculnya 407 kebijakan restriktif baru yang diterapkan oleh 130 negara anggota WTO dengan maksud membendung impor masuk ke pasar domestik mereka, pemerintah Indonesia malah terlihat tidak serius melindungi produk lokal, dan justru terkesan “terima nasib” untuk digempur produk impor.

NERACA

“Kalau mau cari aman dengan cara defensif (bertahan), itu artinya pengecut. Indonesia adalah negara yang besar dan kaya akan sumber daya alam, kalau digugat sama Australia atau Uni Eropa seharusnya kita jangan takut. Balas dengan hal yang serupa,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik kepada Neraca, Rabu (12/3).

Ketika Australia mengganjal produk rokok asal Indonesia yang tidak boleh beredar di negara kangguru tersebut, Riza menyarankan agar pemerintah ikut bertindak melarang sapi-sapi Australia masuk ke Indonesia. “Kita bisa menggunakan instrumen-instrumen untuk melindungi produk dalam negeri, misalnya sapi asal Australia disembelih bukan dengan cara yang baik dan halal. Di perjanjian internasional juga disebutkan bahwa adanya prinsip perlakuan yang sama asalkan dengan argumentasi untuk kepentingan nasional,” katanya.

Menurut dia, sistem perdagangan bebas yang diumbar-umbar oleh negara-negara maju tidak berjalan mulus mengingat negara-negara maju pun tetap memberikan proteksi terhadap produk dalam negerinya. “Ini bukan menggunakan sistem perdagangan bebas, akan tetapi sistem perdagangan yang ingin memiskinkan negara-negara yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia. Maka dari itu, seharusnya pemerintah bertindak lebih keras agar menjaga negaranya,” ucapnya.

Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah mengevaluasi setiap perjanjian yang dilakukan baik bilateral maupun multilateral yang dirasa sangat merugikan Indonesia. “Bangsa Indonesia bisa hidup tanpa adanya campur tangan asing, asalkan ada kemauan dari pemerintah. Sumber daya alam kita cukup berpotensi sangat besar, asalkan bisa memanfaatkan maka bangsa ini akan jauh lebih maju,” tukasnya.

Tidak Berdaya

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan hingga saat ini Indonesia tidak berdaya menghadapi perang dagang dengan negara manapun, karena tidak mempunyai posisi tawar, kekuatan melobi dan tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan bangsa lain.

"Hingga sampai saat ini banyak produk dalam negeri dihambat di negara lain, tanpa kita bisa melakukan perlawan. Seharusnya kita juga berhak memproteksi seperti mereka. Coba kita lihat sejumlah komoditas asal Indonesia yang dilarang masuk ke sejumlah negara. Sebut saja minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), karet, cengkih, dan produk tembakau yang kesulitan menembus sejumlah isu yang terkesan “disengaja”, untuk memblok perdagangan produk-produk Indonesia,” kata Sofjan.

Lebih lanjut dia mengatakan di beberapa forum dunia, Indonesia terlihat sering tak berdaya menghadapi perang dagang ini. “Dalam perdagangan internasional, sebenarnya ini hanya berupa barter kepentingan. Akan ada hasil bagus kalau posisi tawar kita bagus. Sayangnya, dalam percaturan dunia pemerintah kurang baik memainkan bidaknya,” ujarnya.

Padahal, menurut Sofjan, banyak jalan yang bisa dilakukan pemerintah dalam berdiplomasi untuk menggolkan kepentingan nasional. Indonesia bisa mencontoh jalan diplomatik yang biasa dipakai China dan negara lainnya. “Harus ada keberanian, jangan sedikit digertak ciut, kita harus mempunyai keberanian untuk melawan negara maupun tanpa terkecuali Jepang. Perang dagang menimbulkan banyak barrier dari produsen lain barang sejenis. Pemerintah sejatinya sudah menyadari hal ini. Seperti produk kelapa sawit asal Indonesia dihadang masuk di AS, bahkan Uni Eropa melalui skema non-tarif seperti isu lingkungan," terang Sofjan.

Hal ini terjadi karena negara-negara tersebut merasa tersaingi dengan produk sawit, karena kemampuan produksinya sangat besar. “CPO itu produk paling efisien. Kenapa negara-negara melakukan proteksi dengan cara-cara non-tariff barrier itu, alasannya karena mereka kalah bersaing,” kata Sofjan.

Cara Santun

Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menilai banyaknya serangan dagang yang ditujukan kepada Indonesia seperti dari Australia terkait dengan rokok dan Uni Eropa terkait dengan kelapa sawit akan disakapi dengan arif dan bijaksana. Hal tersebut untuk menciptakan perdagangan dunia yang adil sehingga tidak menimbulkan trade war (perang dagang).

“Kita tidak mau itu (balas-membalas dagang) terjadi. Kita tidak boleh menjelekkan perdagangan dunia, karena nantinya yang akan terjadi adalah trade war. Misalnya kelapa sawit Indonesia tidak dibeli oleh Eropa, di saat yang bersamaan kita menolak untuk membeli pesawat Airbus. Kita tidak mau hal tersebut terjadi,” ungkap Lutfi di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, Indonesia seharusnya bisa mencontoh Jepang dalam bernegosiasi dalam hal perdagangan dunia. Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah yang membuat pihak Jepang mempertanyakan kebijakan tersebut. “Cara yang dipakai Jepang cukup santun. Pertama, pihak Jepang memanggil Dubes Indonesia di Tokyo untuk mengklarifikasi kebijakan tersebut. Jika belum ada jalan keluar, maka didiskusikan ke kantor WTO di Jenewa. Jika belum dapat kata sepakat, maka bisa diajukan ke dispute settlement,” cetusnya.

Meski sikap Indonesia bertahan, namun Lutfi mengklaim bahwa Indonesia cukup aktif di ruang lingkup ASEAN. Pasalnya dari 9 sampling kasus yang ada, 6 diantaranya berasal dari Indonesia. “Indonesia di ruang lingkup ASEAN cukup banyak komplain, kenapa Malaysia menerapkan kebijakan tersebut dan kenapa Thailand melakukan kebijakan tersebut. Sejauh ini mekanismenya terus berjalan,” ujarnya.