Industri Petrokimia Butuh 3 Kilang Minyak Baru

Kurangi Ketergantungan Impor

Kamis, 13/03/2014

NERACA

Jakarta - Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyambut baik rencana pemerintah untuk membangun kilang minyak mentah dengan kapasitas 300 ribu barel per hari. Jika terealisasi, hasil pengolahan dari minyak mentah dapat mengurangi ketergantungan impor bahan baku petrokimia.

Wakil Ketua Inaplas Suhatmiyarso mengaku sangat mendukung pembangunan kilang minyak mentah oleh pemerintah melalui PT Pertamina (Persero)."Tanda-tanda kebangkitan industri petrokimia bisa terlihat apabila pembangunan kilang minyak mentah bisa terlaksana," ungkap dia di Jakarta, Rabu (12/3).

Suhatmiyarso berharap Indonesia dapat menggarap pembangunan tiga kilang minyak mentah dengan kapasitas 300 ribu barel per hari. Maklum, negara ini masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik petrokimia, seperti olefin, aromatik dan sebagainya. Bahan baku ini berasal dari minyak bumi dan gas alam.

"Kalau bangun kilang jangan hanya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) saja, tapi juga sediakan bahan baku untuk industri kimia. Bila kita bisa bangun tiga kilang, kita bisa mengurangi impor bahan baku industri petrokimia," ujarnya.

Menurut catatan Inaplas, tambah dia, Indonesia mengimpor bahan baku industri petrokimia sekitar US$ 8 miliar pada 2013.

Di kesempatan yang sama, Senior Vice Presiden Petroleum Produk and Marketing Pertamina, Taryono mengatakan, Indonesia kekurangan kapasitas produksi olefin domestik. Kondisi ini, sambungnya, tak terpengaruh dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita Indonesia. "Meski kita punya cakupan luas, tapi industri petrokimia kita masih kecil. Makanya kita tetap akan menjadi pengimpor bahan baku petrokimia karena kurangnya kapasitas produksi," terang dia.

Menurut data,ketergantungan impor petrokimia Indonesia saat ini, mencapai US$ 5,5 miliar per tahun. Angka ini di antaranya untuk mengimpor polipropilena 500 ribu ton per tahun, butadiene sekitar 60 ribu ton, dan polietilena sekitar 300 ribu ton per tahun.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir mengatakan jika tidak segera ditutup dengan pasokan dari domestik, devisa tersebut akan terus membengkak seiring peningkatan volume kebutuhannya. Apalagi, peningkatan pengembangan industri hilir akan mendorong importasi semakin meningkat."Karena itu, kami akan fokus untuk penyediaan bahan baku dari lokal untuk kebutuhan industri hilir di dalam negeri," jelasnya.

Dia memerinci, penyediaan bahan baku lokal tersebut akan dipenuhi melalui pembangunan refinery atau industri hulu petrokimia berbahan baku gas alam. "Untuk mendorongnya, pemerintah akan memberikan insentif tax holiday," katanya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menegaskan, rencana pembangunan kilang bersama Kuwait Petroleum Corporation dan Saudi Aramco Asia Company Limited tetap dilaksanakan. Bahkan, pembangunan tersebut diklaim tidak memerlukan pembebasan lahan baru karena akan dibangun di atas lahan milik sendiri. "Pertamina sangat berkepentingan untuk merealisasikan rencana proyek dua kilang, yang masing-masing berkapasitas 300 ribu barel per hari itu," kata Ali.

Di sisi lain, pemerintah mengharapkan, pembangunan dua kilang tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk menopang pasokan bahan baku bagi industri petrokimia di dalam negeri. Sayangnya, realisasi rencana pembangunannya masih dalam tank ulur karena terkait masalah pemberian fasilitas insentif investasi.

Kapasitas produksi pabrik petrokimia milik PT Chandra Asih Petrochemical Tbk dan Pertamina sebesar 2 juta ton per tahun. Padahal permintaan bahan baku dari industri ini sebesar 3,4 juta ton per tahun.

Sebelumnya, pembangunan kilang minyak dinilai penting dalam rangka penyediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang seiring waktu kebutuhannya selalu meningkat. Untuk merealisasikan kilang minyak tersebut, pemerintah akan membangun kilang lewat mekanisme kerjasama antara pemerintah dan swasta. Akan tetapi, dalam hal ini pemerintah berperan hanya menyediakan lahannya saja sementara investasi masih mengandalkan pihak swasta.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan pembangunan kilang minyak direncanakan terletak di Bontang, Kalimantan Timur dengan menelan investasi sebesar US$10-12 miliar. Pemerintah, kata dia, hanya menyiapkan lahan sebesar 1.000 hektar. “Kebutuhannya sekitar US$10 miliar sampai US$12 miliar,” ujar Susilo.

Susilo mengklaim, pemerintah telah menggelar pertemuan dengan pihak swasta di Singapura terkait pembiayaan kilang baru. Langkah ini dilakukan untuk menguji seberapa besar minat investor dalam kerja sama pembangunan kilang. “Yang diundang sekitar 30 sampai 40 investor. Yang berminat banyak sekali. Ini belum lelang. Ini tahap basic design,” tambahnya.