NERACA

Jakarta – Menjadi negara kelauatan polemik masalah impor garam masih menjadi kontroversial menyikapi hal itu Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khaeron angkat bicara yang menyebutkan bahwa segudang masalah yang masih menghambat produksi garam rakyat. Antara lain sistem produksi garam masih tradisional dan bergantung pada alam, perubahan iklim, konversi lahan, akses permodalan dan kelembagaan petani yang masih masih rendah, selain itu juga adanya indikasi mafia yang bermain dalam imporsasi garam.

"Masalah garam memang masih banyak kendala disamping masalah kendala tata niaga, bisa saja ini ada indikasi praktik mafia garam," ujar Herman di Jakarta, Rabu (12/3).

Herman menjelaskan bahwa sejak tahun 1997 Indonesia sudah mulai mengimpor garam lantaran produksi dalam negeri sudah tidak mencukupi. Produksi garam rakyat terus menurun lantaran fenomena el-nino menyebabkan curah hujan di Indonesia cukup tinggi sepanjang 1998-2001. Pada 2009, garam produksi rakyat hanya mampu memenuhi 73 persen kebutuhan garam nasional.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2010, kebutuhan garam nasional sebesar 2,872 juta ton. Terdiri dari kebutuhan garam untuk industri kimia Chlor Alkali Plant (CAP) sebesar 1,519 juta ton dan konsumsi untuk rumah tangga 1,352 juta ton.

Herman mengatakan terdapat 15.033 hektar lahan potensial untuk pengembangan garam rakyat di sembilan kabupaten/kota. Antara lain, Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Tuban, dan Nagakeo.

Kemudian, sentra Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) seluas 7.476 hektare di 31 kabupaten/kota. Untuk itu, pada 2011, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 miliar. Setahun kemudian, meningkat menjadi Rp 107,6 miliar. "Anggaran direktif presiden 2013 untuk percepatan pembangunan Pugar di NTT terutama pengadaan unit pengolah garam (UPG) Rp 1 miliar," jelasnya.

Sedangkan menurut Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sudirman Saad, saat ini kebutuhan garam nasional mencapai 3,5 juta ton, di mana konsumsi masyarakat sebanyak 1,5 juta ton dan sisanya untuk industri.

"Target di 2014 sebanyak 3,3 juta ton dan diharapkan kita pada tahun 2015 nanti bisa mencapai swasembada garam, dan tidak lagi ada impor tahun ini," kata Sudirman.

Lebih jauh Sudirman menjelaskan, produksi garam sepanjang tahun 2013 mencapai 1,84 juta ton atau mengalami kenaikan dari 1,32 juta ton di 2012. Dengan produksi yang tinggi dia memperkirakan tidak ada impor garam konsumsi, tetapi hingga 2013 ternyata masih ada impor sebanyak 250.000 ton.

Menurut Sudirman kendala yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah ketidakmampuan melanjutkan tren peningkatan produksi dan harga jual petani yang menurun. "Kondisi ini yang paling ditakutkan, karena akan menghilangkan semangat petani untuk berproduksi," ujarnya.

Berdasarkan data yang ada saat ini luas lahan pertanian garam nasional 34 hektare yang tersebar di 42 kabupaten/kota. "Pada 2010-2011 produksinya sekitar 65-70 ton per hektare. Sekarang diperkirakan sudah 90 ton per hektare," pungkasnya. [agus]