Jelang MEA, Pemerintah Bentuk Komite

NERACA

Jakarta - Hiporia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015 kian senter. Untuk lebih mempersiapkan diri, Pemerintah berencana membentuk sebuah komite sebagai titik awal pengawasan pelaksanaan MEA.

"Kita perlu bentuk komite sebagai dapurnya AEC. Komitte ini nantinya bertugas untuk mem-feeding apa saja. Regulasi apa yang menghambat, dan perlua apa saja yang harus dipersiapkan serta yang lain lain. Supaya kita lebih kompetitif dari negara lain," ungkap Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Jakarta, Rabu (12/3).

Komite ini nantinya yang akan menyoroti persiapan dan pelaksanaan MEA ke depan. Terutama dalam persoalan daya saing yang saat ini masih perlu untuk ditingkatkan. Hatta pun optimistis dalam menghadapi era perdagangan tersebut. "Kita tak bisa mengatakan tidak siap karena itu sudah di depan mata kita dan sudah berjalan komitmen. Yang paling penting adalah kita terus meningkatkan daya saing kita. Karena ada empat pilar di situ. pertama, pasar tunggal. Kedua, daerah berdaya saing. Ketiga, equitable development. Keempat, integrasi ke ekonomi dunia. Nah, dari sini kita harus meningkatkan daya saing kita," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman menambahkan komite ini akan dimasukkan dalam sebuah Keppres sebagai landasan hukum. "Nantinya akan diusulkan jadi bagian dari Keppres dan komite nasional ini bergerak tidak hanya untuk persiapkan sampai MEA, tapi beyond 2015 karena sekarang ini di kerja sama ASEAN sudah dipikirkan post 2015. Artinya, komite nasional rumuskan kebijakan-kebijakan ke depan," jelasnya.

Pada tugasnya, komite tersebut juga akan menginventarisir peluang pada MEA. Karena ini tidak hanya persoalan pasar dalam negeri yang bejumlah 250 juta orang. Tapi ASEAN yang memiliki 600 juta orang di dalamnya.

"Pasar MEA bukan 250 juta tapi adalah 600 juta penduduk ASEAN. PDB per kapita naik 3 kali lipat sejak 1998. Ini tunjukkan daya beli masyarakat meningkat. Menurun penduduk miskin dari 45% ke 15%. Kelas menengah dari 15% jadi 37%. Jadi, kawasan ASEAN adalah kawasan menarik. Jadi jangan liat pasar domestik tapi lihat the other side," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan membentuk Komite Nasional untuk mempersiapkan seluruh elemen bangsa dalam menyambut Komunitas Ekonomi Asean 2015. "Saya sudah diskusi dengan Menko Perekonomian dan kita akan membentuk komite nasional khusus untuk bekerja selama 2,5 tahun mempersiapkan agar Indonesia siap," kata Presiden.

Menurut Presiden, komite nasional itu akan terdiri dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah, menteri, gubernur, dunia usaha, pengamat dan masyarakat. Dan ia menegaskan bahwa tidak ada lagi kata mundur dan mengeluh, Indonesia harus siap menyambut perubahan tata ekonomi Asia Tenggara pada 2015.

Menurut dia sudah tidak pada waktunya mengeluh atau meminta pembatalan kesepakatan itu. "Daripada mengeluh mari kita gunakan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri ," tegasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Menperin Pacu Kolaborasi Pengembangan Sektor Industri - Jelang 60 Tahun RI-Jepang

NERACA Jakarta – Hampir enam dekade, Indonesia dan Jepang menjadi mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kedua negara. Oleh karena…

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

Pungutan Pajak E-Commerce Jangan Berlebihan - EKONOM DAN PENGUSAHA MINTA PEMERINTAH LEBIH BIJAK

Jakarta- Direktur Eksekutif dari Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita menegaskan,  pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan objek pajak di…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengaruh Pilkada 2018 ke Ekonomi

  NERACA   Jakarta - Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pengaruh pemilu kepala daerah…

Negara Berkembang Paling Pesat Pertumbuhan Belanja Online

    NERACA   Jakarta - Survei terbaru Mastercard menyebutkan, pertumbuhan aktivitas belanja melalui gawai (smartphone) atau "mobile shopping" berkembang…

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…