Pelaksanaan pemilu legislatif semakin dekat, namun wacana pencapresan justru semakin menghangat. Pengusungan capres sejak awal nampaknya dimanfaatkan oleh sebagian partai untuk mendongkrak simpati masyarakat dalam pileg 9 April 2014 nanti. Sebaiknya masyarakat harus tetap cerdas memilih calon pemimpin nasional yang kredibel dan mumpuni dalam pilpres 2014.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro mengatakan pasangan sipil-militer masih relevan sebagai pemimpin nasional hingga lima tahun ke depan. Masyarakat Indonesia membutuhkan pemimpin nasional yang memiliki kemampuan pemimpin tapi didukung oleh sikap yang cerdas, jujur, transparan, memiliki visi, dan misi yang jelas, serta tegas. Pasangan pemimpin nasional yang tepat memenuhi kriteria tersebut adalah, pasangan sipil-militer. Figur sipil yang diharapkan adalah cerdas, jujur, transparan, memiliki visi, dan misi yang jelas, dan memiliki kemapuan memipin. Kepemimpinan sipil ini, didampingi oleh figur purnawirawan militer yang tegas, memiliki kemampuan memimpin, serta jujur dan transparan.

Direktur Riset Freedom Foundations Muhammad Nabil mengatakan hasil survei Freedom Foundation menyimpulkan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widowo (Jokowi) masih memiliki angka keterpilihan (elektabilitas) tertinggi dari semua figur yang disebut-sebut dalam bursa calon presiden untuk pemilihan umum (pemilu) presiden 2014. Hasil survei kami menyimpulkan Jokowi memiliki elektabilitas 31,8 persen. Tingkat elektabilitas Jokowi jauh melampaui figur calon presiden lainnya, baik yang sudah resmi diusung oleh partai politiknya maupun yang masih diwacanakan.

Direktur PolcoMM Institute Hery Budianto mengatakan, Political Communication Institute (PolcoMM Institute) mensurvei mengenai layak atau tidaknya tokoh muda menjadi pemimpin nasional pada Pemilu 2014. Dalam survei tersebut mencuat nama Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dengan tingkat elektabilitas yang terus menanjak menyaingi Joko Widodo (Jokowi). Melonjaknya nama Priyo karena dekat dengan komunitas pemuda, pengalaman di organisasi, dan bidang politik. Dalam survei kali ini perolehan Priyo cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan meskipun Jokowi tetap berada paling atas.

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan meyakini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak akan diajukan sebagai calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebab PDIP masih ingin melihat kepiawaian Jokowi dalam memimpin Jakarta. Jokowi merupakan sosok kepala daerah yang konsisten dalam menyelesaikan persoalan di daerah. Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menilai tetap ada kuda hitam dari salah satu Partai Politik dalam Pilpres 2014. Calon kuda hitam berada di Partai Demokrat, serta dimungkinkan tokoh tersebut dari peserta konvensi.

Banyak pihak yang khawatir kalau Jokowi capres dan akan memenangkan Pilpres 2014 memang cukup berlasan. Sebab hasil survei-survei, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu teratas. Namun, Jokowi tidak pernah mau berkomentar mengenai pencapresan dengan alasan fokus pada pekerjaan sebagai gubernur. Namun namoanyka PDIP berencana memasukkan Jokowi dalam skenario menghadapi Pilpres 2014. Pertama, jika PDIP berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres yaitu, Megawati Soekarnoputri dan Jokowi. Kedua, jika suara PDIP di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Sekarang ini PDIP memutuskan pencapresan setelah pileg.

Saya berharap dengan semakin banyaknya kalangan muda menjadi kandidat capres maupun cawapres, semakin banyak pilihan dan alternatif pilihan masyarakat dalam pelpres 2014. Masyarakat harus selektif dan cerdas dalam memilih presiden mendatang yang kredibel dan mampu membawa Indonesia lebih maju dan adil.

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus mendukung pelaksanaan pemilu legislatif maupun pilpres dapat berlangsung jujur, adil, demokratis, aman, dan terpilihnya pemimpin nasional yang kredibel bisa diterima oleh semua kalangan. (mimbar-opini.com)