Serikat Pekerja BUMN Siap Jaga Aset BUMN

Mencapai Rp4 Ribu Triliun

Rabu, 12/03/2014

NERACA

Jakarta - Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara mengaku siap menjaga seluruh aset Badan Usaha Milik Negara senilai Rp4 ribu triliun yang tersebar di seluruh Indonesia dan beberapa negara lain. “Aset milik BUMN cukup besar dan sudah seharusnya seluruh federasi pekerja ikut menjaga keberadaannya, sehingga meningkatkan usaha dan kerja sama dengan 70 lebih perusahaan BUMN di Indonesia,” kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara, Abdul Sadat, di Jakarta, Selasa (11/3).

Menurut dia, pihaknya tidak buta politik terhadap perkembangan yang ada, kegiatan ini adalah bagian dari komitmen membesarkan BUMN sebagai lokomotif ekonomi bangsa dan pengawalan terhadap aset-aset negara."Saat ini aset BUMN Rp4 ribu triliun, dengan adanya Serikat Pekerja BUMN yang memiliki kopentensi dan kualitas SDM yang handal, diharapkan keberadaanya mampu mengawal dan menjaga aset negara tersebut," ungkap dia.

Lebih lanjut Abdul Sadat, mengungkapkan hal ini juga menjadi sebuah komitmen bagi saya setelah terpilih dalam memimpin para buruh BUMN periode tahun 2014 hingga 2017 mendatang, Menurut Sadat, peran serta federasi pekerja BUMN juga membuat sebuah visi misi yang baik seperti bersinergi dengan perusahaan dan buruh BUMN, serta memfasilitasi berbagai persoalan yang menyangkut permasalahan para buruh.

“Selain itu kita sebagai federasi pekerja, juga harus mampu berbuat banyak untuk membantu para pekerja untuk dapat bersinergi dengan kemampuan perusahaan," tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Latif Algaff selaku Majelis Pertimbangan Federasi (MPF) BUMN RI mengungkapkan, untuk menyelesaikan persoalan antara para buruh dengan perusahaan ada beberapa faktor yang harus dilihat termasuk kemampuan perusahaan untuk membayarkan hak dan kewajiban para pekerja BUMN.

Menurut dia, Serikat Pekerja BUMN ini bersifat sukarela ber-afilisiasi serta membentuk Konfederasi khusus untuk para pekerja BUMN."Konfederasi ini ikut ambil bagian dalam menyusun perjanjian kerja bersama yang mengatur antara hak dan kewajiban pekerja dalam sebuah perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh Direktur Utama, Manajemen dan disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja," ungkap Latif.

Lebih lanjut, Latif menjelaskan, dimana saat ini sinergitas antara manajemen dengan serikat pekerja yang bersifat bipartit sudah semakin baik."Jadinya kita ikut terlibat dalam membuat pedoman hak dan kewajiban. Intinya hubungan kita seperti patnership kemitraan, dengan komunikasi yang bagus dan sama-sama menjaga perusahaan," tandas dia.

Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja PTPN II selaku Ketua panitia Musyawarah Besar Federasi Serikat Pekerja BUMN IV Josem Ginting mengungkapkan BUMN sebagai lokomotif ekonomi bangsa yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional, membuat aset negara ini rentan terhadap konflik kepentingan.

"Penyelenggaraan Mubes saat ini sangat strategis mengingat ada momentum bersejarah dalam organisasi serikat pekerja, yaitu deklarasi Konfederasi Serikat Pekerja Badan Milik Negara (KSP-BMN)," kata dia.

Mubes yang dihadiri 70 perwakilan Serikat Pekerja BUMN ini, mengambil tema 'Peran Serikat Pekerja BUMN Mendorong Produktivitas dan Daya Saing BUMN Menghadapi Perdagangan Bebas serta Dinamika Kepemimpinan nasional'.

Kegiatan yang diselenggarakan dari tanggal 12-16 Februari 2014 lalu ini diawali dengan seminar nasional dihadiri bekas Sesmen BUMN Said Didu, deklarator FSP BUMN Bambang Syukur, Direktur Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenakertrans Hayani Rumandang dan Kadisnakertrans Provinsi Sumatera Utara, Bukit Tambunan. [mohar]