NERACA
Jakarta - Pengurus Pusat Muhammadiyah memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dalam mendorong laju ekonomi umat. Oleh karena itu, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pengurus Pusat Muhammadiyah akan menerbitkan uang elektronik (e-money) Muhammadiyah sebagai uang komunitas untuk bertransaksi.
“Penerbitan uang elektronik ini sejalan dengan program lembaga-lembaga keuangan negara seperti Otoritas Jasa Keuangan maupun Kementerian Keuangan,” Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pengurus Pusat Muhammadiyah, Syafrudin Anhar di Jakarta, Selasa (11/3).
Keinginan Muhammadiyah ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, saat ini Muhammadiyah memiliki total aset lebih dari Rp20 triliun, yang antara lain, terdiri dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan aspek sosial. Dari segi pendidikan misalnya, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) memiliki 3.370 TK, 2901 SD/MI, 1.761 SMP/MTs, 941 SMA/MA/SMK, 67 Pondok Pesantren, dan 167 perguruan tinggi. Sementara sektor kesehatan tercatat sebanyak 47 Rumah Sakit (PKU), 217 Poliklinik, 82 klinis bersalin.
Adapun untuk sektor ekonomi, Muhammadiyah memiliki 1 bank syariah dengan saham 2,5 %, 26 BPR/BPRS dan 275 BMT/BTM, 1 Induk Koperasi BTM, 81 Koperasi Syariah, 22 Minimart dan 5 kedai pesisir. Demikian juga pada wilayah sosial, di mana Muhammadiyah memiliki lebih 400 buah panti asuhan dan rumah singgah.
Untuk menyukseskan penerbitan e-money akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pengurus Pusat Muhammadiyah dan seminar nasional yang bertema “Menggagas Format E-Money Muhammadiyah Menuju Financial Inclusion dan Less Cash Society”, yang diselenggarakan pada 18-20 April 2014 di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta.
Khusus seminar nasional, lanjut Anhar, akan dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa sebagai keynote Speech serta para narasumber Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad, Ahmad Riawan Amin selaku Penasehat Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pengurus Pusat Muhammadiyah, Aries Mufti sebagai Ketua Umum Absindo, dan Benny Witjaksono, Direktur Utama Bank Mega Syariah. [ardi]
AIA Hadirkan Buku Polis Digital ePolicy NERACA Jakarta - Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian bumi menjadi komitmen bersama untuk mencapai…
NERACA Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat komposisi pembiayaan kendaraan ramah lingkungan atau kendaraan listrik…
NERACA Jakarta – Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menemukan bahwa peran perempuan dalam jajaran manajemen puncak berpengaruh positif…
AIA Hadirkan Buku Polis Digital ePolicy NERACA Jakarta - Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian bumi menjadi komitmen bersama untuk mencapai…
NERACA Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat komposisi pembiayaan kendaraan ramah lingkungan atau kendaraan listrik…
NERACA Jakarta – Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menemukan bahwa peran perempuan dalam jajaran manajemen puncak berpengaruh positif…