NERACA

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana menambah pasokan listrik sebesar 62 Megawatt (MW) tahun ini. ESDM pun merencanakan akan membangun tiga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Jawa dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Panas Bumi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Tisnaldi, memaparkan PLTP tersebut yaitu Patuha di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Pangalengan, Jawa Barat. Adapun dengan dibangunnya PLTP ini nantinya akan menghasilkan listrik sebesar 55 MW. "Di Patuha rencana operasi Agustus 2014. Pengembangnya PT Geodipa dengan nilai investasi sebesar USD 115 juta," katanya di Jakarta, Selasa (11/3).

Tisnaldi melanjutkan PLTP kedua akan dibangun di WKP Cibuni, Pangalengan, Jawa Barat. Pembangkit ini akan menghasilkan listrik sebesar 2 MW. "Pengembangnya Koperasi Jasa Keahlian (KJK) Teknosa dengan total investasi USD 26,7 juta. Rencananya PLTP ini akan dimulai Desember 2014," ujarnya.

Selanjutnya, terang Tisnaldi, PLTP ketiga akan dibangun di WKP Ulumbu, NTT. Pembangkit ini akan menghasilkan listrik sebesar 5 MW dan akan beroperasi pada Desember 2014. "Pengembang pembangunan PLTP ini adalah PLN dengan total investasi diperkirakan mengahabiskan Rp 40 miliar," ungkapnya

Sebagai catatan bahwa ketiga pembangkit ini akan melengkapi pasokan 9 PLTP yang sudah ada seperti PLTP Sibayak di Sumatera Utara, PLTP Salak, PLTP Wayang Windu, PLTP Kamojang, PLTP Drajat di Jawa Barat, PLTP Dieng di Jawa Tengah, PLTP Lahendong di Sulawesi Utara, PLTP Ulubelu di Lampung, PLTP Mataloko di NTT.

Sedangkan menurut, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peranan penting dalam merealisasikan pengembangan geothermal (panas bumi) atu PLTP."Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk melalukan lelang wilayah kerja panas bumi. Jadi, pemda kunci utamanya," ujar Susilo.

Susilo juga meminta kepada pemda agar memberikan kemudahan bagi investor yang berkeinginan merealisasikan PLTP di suatu daerah. Contohnya saja mengenai perolehan izin dalam melakukan eksplorasi geothermal.

Selain itu, lanjut Susilo, peran lintas kementerian dalam mewujudkan pembangunan PLTP juga menjadi hal krusial terhadap aspek teknis pengembangan sumber pembangkit listrik itu. Kementerian ESDM sendiri tengah melakukan kajian terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Panas Bumi (geothermal)."Saat ini RUU Panas Bumi telah dibahas bersama DPR dan telah ada Pansus-nya. Diharapkan ini menjadi pemicu agar investor ramai berinvestasi pada PLTP," terangnya.

Dia mengharapkan dengan potensialnya sumber geothermal yang ada di dalam negeri, setidaknya Indonesia mampu mengembangkan energi itu dengan membangun pembangkit listrik berkapasitas 400 ribu mega watt (MW) tiap tahunnya. [agus]