NERACA

Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk, perusahaan jalan tol milik Pemerintah, berjanji akan merealisasikan pembangunan tol di atas laut di Pantai Utara Jawa (Pantura). Adapun rencana pembangunan tol tersebut mengambil rute Semarang-Surabaya. Menurut Direktur Jasa Marga, Abdul Hadi, selaku pemimpin konsorsium, alasan perseroan mengambil ruas Semarang-Surabaya mengingat sudah ada jalan tol yang beroperasi untuk rute Jakarta-Semarang, sehingga untuk mencegah adanya kompetisi.

"Kita akhirnya memilih rute dari Semarang ke Surabaya, karena sudah ada jalan tol yang ke arah selatan. Hal ini guna menghindari adanya kompetisi" kata Abdul Hadi di Jakarta, Selasa (11/3). Menurut dia, apabila pembangunan tol Semarang hingga Jakarta terlaksana, maka bisa disejajarkan dengan Jalan Tol Trans Jawa seperti Tol Cikampek, Cikampek-Palimanan, Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagaan, hingga Semarang.

Hingga saat ini, perseroan telah melakukan proses pra-studi kelayakan (feasibility study/FS) yang kini sedang berlangsung, dan  ditargetkan tuntas April 2014 mendatang. Untuk teknisnya, Abdul Hadi menjelaskan, setelah selesai  pra-FS, maka konsep dari proyek tersebut akan diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan pernah mengungkapkan adanya pembangunan  tol di atas laut pantura itu rencananya dibangun dan dibiayai secara keroyokan oleh 19 BUMN.

"Setelah pra FS, tentu kirim ke Kementerian PU konsepnya. Lalu Kementerian PU menetapkan jaringannya iya atau tidak, dan dia akan melakukan proses penawaran. Meskipun kita jadi pemrakarsa juga harus tender karena semacam Bali nanti investor beradu lagi," katanya.

Dahlan menambahkan Tahap awal, ide membangun tol yang diketuai PT Jasa Marga Tbk (JSMR) ini akan melakukan uji kelayakan (feasibility study) selama 6 bulan. Adanya  pembangunan jalan tol baru ini merupakan momentum untuk melanjutkan sukses tol di atas laut Bali yang dikerjakan oleh BUMN.

Dahlan meminta studi kelayakan harus selesai dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Sambil melakukan studi kelayakan, perizinan terkait pembangunan jalan tol baru ini harus segera diurus. Namun Dahlan berpesan agar proyek keroyokan BUMN ini laik secara bisnis.

"Ini baru studi. Ini studi sangat singkat 6 Bulan. Dari segi kekuatan, kuat karena perbankan kita kuat. Dari BUMN karya juga terbukti kuat," tegasnya. Namun begitu, dimata Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Eni Sri Hartati mengatakan, dalam membangun infrastruktur harus mempunyai dasar hukum dan konsorsium BUMN yang jelas dan mengikat.

"Bagaimana pun keputusan harus ada dasar hukum. Nanti kalau ada pergantian menteri apakah ini berlanjut, makanya harus ada keputusan pemerintah, bukan maunya bos BUMN saja," tegas Enny.

Dia juga menilai rencana pembangunan tol atas laut Pantura tersebut belum terintegrasi dengan baik. Dahlan dinilai asal-asalan tanpa ada perencanaan komprehensif dari segala aspek. "Tidak terintegrasi. Sebaik apapun tujuan dalam mengelola itu jangan asal asalan, ini asal mau dan asal ingin saja. Kalau tidak komprehensif nanti partial. Tidak ada kepastian. Intinya tidak ada perencanaan komprehensif," katanya.

Eni menyarankan kepada pemerintah agar dalam melaksanakan proyek ini mempunyai dasar hukum yang jelas. "Harus ada mekanisme hak hak dan kewajiban berdasarkan payung hukum.  pemerintah dan kebijakan pemerintah bukan coba coba seperti ini. Itu harus berdasarkan grand design yang jelas. Itu dirumuskan. Sehingga tidak berubah ubah keinginan," tutupnya. [agus]