Krisis Ukraina dan Perang Dingin Negara Adidaya

Oleh: Drs Kasman SAN, Pekerja Perusahaan Swasta Nasional

Rabu, 12/03/2014

Indonesia sangat prihatin dengan memburuknya ketidakstabilan politik di Ukraina. Jika tidak dikelola dengan baik, ketegangan politik di negara Eropa Timur itu dikhawatirkan akan mengancam hubungan antarnegara. Untuk itu pemerintah Indonesia mendorong agar pihak-pihak yang terkait dalam krisis Ukraina untuk menahan diri dan mengedepankan jalan damai dalam penanganan krisis. Pemerintah Indonesia juga menggarisbawahi prinsip kedaulatan dan integritas wilayah negara dalam penyelesaian krisis Ukraina. “Indonesia mendorong semua pihak yang terkait untuk menahan diri, mengelola krisis dan mengutamakan penyelesaian damai situasi di Ukraina dan senantiasa menghormati hukum internasional,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa melalui siaran pers, Selasa (3/3).

Marty menegaskan, Indonesia selalu memegang prinsip penghormatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara untuk menghadapi berbagai permasalahan internasional. Prinsip ini menjadi dasar dalam hubungan antarnegara. Marty menambahkan, pemerintah Indonesia menyerukan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB termasuk negara anggota DK PBB agar memikul tanggung jawab untuk memelihara perdamaian dunia. Hal tersebut mengacu kepada Piagam PBB yang menjadi acuan keamanan internasional. “Menyangkut krisis Ukraina, termasuk kemungkinan melalui pengiriman utusan khusus Sekjen PBB ke kawasan terkait,” tandasnya.

Saat ini, ketegangan antara Ukraina dan Rusia memasuki babak baru dengan pihak Rusia yang tampak kian agresif. Pasukan bersenjata Rusia mulai memasuki wilayah kedaulatan Ukraina. Crimea menjadi titik panas dari konflik ini. Pulau tersebut memang sudah sejak masa Uni Soviet menjadi pangkalan pasukan mereka untuk menguasai area Laut Hitam dan setelah Ukraina memisahkan diri pada 1991 Rusia tetap menjalankan pangkalannya dengan cara menyewa kepada Ukraina. Sekalipun belum ada satu peluru yang ditembakkan, kepemerintahan Ukraina atas pulau tersebut sudah tidak efektif lagi. Bahkan bendera Rusia sudah berkibar di atas gedung parlemen lokal di Crimea di Simferopol.

Negara baru pun sudah dideklarasikan dan tak tanggung-tanggung, mantan Kepala Staf Angkatan Laut Ukraina Dennys Berezovsky yang baru diangkat pada 1 Maret sudah membelot dari Pemerintah Ukraina. Melihat kondisi ini, konflik bersenjata sudah di ambang picu senapan. Namun, apa pun alasannya perang sudah seharusnya tidak lagi menjadi opsi atas ketidaksepahaman dalam relasi antarnegara. Kalaupun Rusia merasa Ukraina yang dianggap sebagai halamannya karena berbagi ribuan kilometer garis perbatasan mulai dikuasai Barat, terutama setelah tergulingnya mantan Presiden Victor F Yanukovich, tetap saja aksi bersenjata tak dapat dibenarkan.

Memang dari segi strategi, jatuhnya Yanukovich yang pro-Kremlin oleh aksi protes yang pro-Barat akan membuat persepsi ancaman Rusia berubah. Jika semula Rusia tak begitu mengkhawatirkan wilayah perbatasannya yang berhimpitan dengan Ukraina yang pro-Kremlin, jatuhnya Yanukovich membuat wilayah Rusia terancam. Para pengamat dan pemimpin-pemimpin dunia mengkhawatirkan Eropa dan seluruh dunia akan masuk pada masa-masa seperti yang terjadi pada zaman Perang Dingin (Cold War). Akan terjadi pengubuan yang sangat kentara dalam bentuk blok Timur dan blok Barat. Kondisi tersebut jelas akan membawa dunia pada masa-masa kemunduran. Yang perlu diingat adalah saat ini dunia sudah demikian terkoneksi. Kita tidak lagi menghadapi sistem ekonomi dan relasi antarnegara seperti pada masa Perang Dingin di mana relasi dua negara tidak akan begitu memengaruhi negara-negara lainnya.

Rusia dan Ukraina adalah bagian dari sistem produksi dan ekonomi dunia yang saling melengkapi. Jika bagian besar dari sistem ini terganggu oleh perang, seluruh dunia akan merasakan dampaknya. Rusia pun sudah bukan lagi negara seperti Uni Soviet yang tertutup dengan sistem komunis dan penduduk yang relatif miskin. Bahkan beberapa riset mengindikasikan jumlah aset miliarder Rusia di luar negeri melebihi USD100 miliar (lebih dari Rp1.000 triliun). Pada tahun 2011 saja para miliarder Rusia membeli properti asing senilai USD11 miliar. Angka yang sangat besar ini tentu menggambarkan betapa ekonomi dunia saling terkoneksi. Di lain sisi fakta ini juga menjadi sedikit hambatan bagi setiap langkah agresif Putin. Bukti lain betapa saling terkoneksinya dunia adalah keruntuhan pasar modal seiring perkembangan masalah ini yang terus memburuk.

Lihat saja terjerembabnya Russian Trading System Cash Index (RTSI) yang memperdagangkan 50 saham paling likuid di Rusia yang terjun bebas12,01% dan empat menyentuh rekor terendah selama setahun terakhir, sementara indeks komposit di Bursa Moscow (Moscow Exchange) terjun 10,79%. Tak hanya Rusia yang panik, bursa-bursa dunia pun turut rontok. Lihat saja bursa Jerman (DAX) sempat turun hingga 3%, Inggris (FTSE 100) sempat turun hingga 2%, dan bursa Prancis (CAC 40) sempat terperosok 2,5%. Ancaman-ancaman sudah dilancarkan terhadap Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, termasuk akan dikeluarkannya Rusia dari keanggotaan G-8. Namun tampaknya Putin yang kekuasaannya sangat mengakar di Rusia sama sekali tak goyah. Mantan agen badan intelijen Rusia KGB tersebut tampaknya sangat yakin akan langkahnya tersebut. Para pemimpin dunia harus mencari solusi agar perang tidak pecah di Ukraina. Harus diadakan perundingan-perundingan yang menghasilkan win-win solution.

Perang Dingin

Eropa dan Amerika Serikat harus sepenuhnya paham bahwa Rusia merasa terancam akan konstelasi yang terjadi pada politik dalam negeri Ukraina. Di lain pihak Rusia harus berusaha memahami bahwa pencaplokan negara berdaulat sudah bukan masanya lagi dalam dunia modern ini. Indonesia dengan politik bebas aktifnya juga harus turut serta mencari cara mendamaikan masalah ini. Krisis politik di Ukraina dikhawatirkan berkembang menjadi krisis kawasan dan mempertajam ‘’perang dingin’’ kubu Rusia dan kubu Barat. Rusia rupanya tidak bisa menahan diri atas krisis Ukraina dan memperlihatkan sinyal-sinyal intervensi dengan menerjunkan orang-orang bersenjata ke gedung parlemen Crimea, daerah otonom Ukraina. Bandar udara Simferopol, Crimea, juga dikuasai pasukan bersenjata.

Pertikaian politik di Ukraina memang tidak terlepas dari faktor Rusia. Pada ranah politik lokal, sentimen anti-Yanukovych disulut praktik korupsi. Penanganan di luar batas, yang mengakibatkan lebih dari 75 pengunjuk rasa antipemerintah tewas, semakin mengobarkan perlawanan terhadap kekuasaan Yanukovych. Pada dimensi lain, krisis politik juga dipicu keputusan Yanukovych memperkuat kerja sama dengan Rusia ketimbang dengan Eropa. Ukraina yang lebih pro-Eropa tentu membuat tidak nyaman Rusia yang berbatasan langsung. Mau tidak mau, gertakan ancaman intervensi oleh Rusia akan membuat Ukraina berpikir ulang terhadap langkah-langkah ke depan negeri itu. Ancaman intervensi tidak langsung juga telah muncul di Crimea. Sekelompok orang bersenjata yang menguasai gedung parlemen Crimea menuntut diadakan referendum pada 25 Mei 2014 untuk memperluas otonomi agar Crimea diisi pejabat pemerintah pro-Rusia.

Sekalipun belum dapat dikatakan sebagai upaya intervensi, karena pada kenyataannya bandara Simferopol masih beroperasi normal kendati kelompok bersenjata pro- Rusia menguasai kompleks bandara, pengerahan pasukan bersenjata akan sangat mengganggu proses rekonsiliasi Ukraina setelah melewati krisis politik yang menelan korban jiwa. Crimea adalah titik panas bagi Ukraina. Wilayah otonomi Crimea lebih mudah bergolak karena wilayah tersebut tergolong pro-Moskwa. Dengan ratusan ribu tentara Rusia yang kini sudah dalam kondisi siaga penuh untuk melakukan aksi militer terhadap Ukraina, perang Rusia- Ukraina hanya tinggal menunggu perintah dari Putin. Perang Ukraina- Rusia akan menyeret kawasan itu pada situasi perang ideologis yang lebih dalam dan menyedihkan.(analisadaily.com)

.