Sekolah, Not for Profit

Oleh: Asep Sapa'at, Praktisi Pendidikan, Direktur Sekolah Guru Indonesia Dompet Dhuafa

Rabu, 12/03/2014

Sekolah itu institusi penebar nilai kehidupan, sepakat? Tapi mengapa ada bahkan banyak pengelola sekolah yang punya cara berpikir sesat. Apa buktinya? Yang ada di isi kepala hanya sekadar cari untung.

Komersialisasi pendidikan pun terjadi di sekolah-sekolah kita. Orangtua dan murid jadi sapi perahan. Lucunya, service excellent tak jadi pusat perhatian. Biaya pendidikan yang dibayarkan orangtua murid tak sebanding dengan layanan jasa yang diberikan sekolah. Sekolah untung, orangtua buntung. Hal yang tak boleh terjadi, apapun alasannya.

Aneh jika tak banyak yang tahu, sekolah mestinya memahami konsep not for profit, tidak membisniskan sekolah. Yang mencemaskan, jika pun tahu, eh kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu.

Ingat, jika pun sekolah punya dana surplus, semua harus kembali untuk operasional sekolah. Ujung-ujungnya, ya agar visi dan misi sekolah tercapai. Karena itu, pengelola dan stakeholders harus punya visi sama: melahirkan generasi cerdas dan berakhlak mulia. Redaksi kalimat visi sekolah boleh diotak-atik secara kreatif. Penting, generasi penerus kita musti sepadan ilmu dan imannya. Itulah peran penting dan kontribusi sekolah untuk bangsa ini.

Apakah sekolah punya visi? Pertanyaan ini seolah menohok ulu hati. Yang paham dan yang sepelekan soal visi pasti punya sikap berbeda dalam menjawab pertanyaan esensial ini. Serius nih tanya-tanya soal visi. Ya serius dong. Coba tanya pada kepala sekolah, guru, orangtua murid, dan ketua komite sekolah, apa visi sekolah Anda? Jika beragam jawabnya, sekolah memang tak punya visi. Lho, tapi kan di pintu masuk sekolah ada tulisan gede-gede banget, ’Visi dan Misi Sekolah’. Ya itulah persoalan kita, memasang tulisan visi dan misi seolah tugas selesai. Padahal, visi dan misi itu belum tentu dipahami dan tak mewujud dalam perilaku keseharian bernama budaya sekolah.

Mari cermati, adakah sekolah yang punya visi cari untung? Kalau ada yang berani menuliskannya secara tersurat dalam visi, sekolah ini memang hebat. Hebat banget kekeliruannya.

Produk sekolah itu nilai kehidupan. Bukan sejumlah keuntungan rupiah. Maka, pemimpin sekolah harus berpikir keras, bagaimana mengelola sumber daya yang dimiliki agar mencapai visi sekolah. Bukan, apa yang harus dilakukan agar sekolah bisa untung. Apalagi kalau strategi yang dirancang mengedepankan orientasi KUD, Kepala (Sekolah) Untung Duluan.

Komitmen Pembiayaan Pendidikan

Penulis tergugah menelaah suatu kajian penelitian Tim Universitas Pendidikan Indonesia bertajuk Mengecek Komitmen Pembiayaan Pendidikan. Penulis begitu bersemangat menelisik makna dari temuan penelitian itu.

Penelitian dilakukan di 13 kabupaten/kota di Jawa Barat. Total responden sebanyak 247 orang. 13 kabupaten/kota dibedakan berdasarkan kriteria kemampuan dalam pendapatan asli daerah (PAD), yakni kabupaten/kota yang memiliki PAD tinggi, sedang, rendah.

Sementara sekolah yang dikaji dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu sekolah bermutu tinggi, sedang, dan rendah. Indikator sekolah bermutu mengacu pada jumlah siswa persekolah, angka kelulusan lebih dari 95 persen tiap tahunnya, rata-rata ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN)/ ujian nasional (UN) mencapai 7,00, dan serapan lulusan pada sekolah favorit di wilayah tersebut lebih dari 50 persen.

Item biaya operasional SD, SMP, dan SMA berbeda dilihat dari keberpihakan biaya terhadap layanan pembelajaran sebagai hal pokok dalam penyelenggaraan sekolah. Alokasi biaya operasional SD ternyata lebih banyak untuk kesejahteraan personalia dengan persentase masing-masing 35,96 persen (SD berkategori tinggi), 30,79 persen (SD berkategori sedang), dan 26,23 persen (SD berkategori rendah).

Biaya operasional SMP lebih banyak dialokasikan untuk komponen penilaian pada sekolah yang bermutu tinggi (84,89 persen) dan sedang (34,26 persen). Adapun pada SMP yang berkategori bermutu rendah, alokasi terbesar adalah untuk kesejahteraan personalia (59,80 persen).

Pada SMA, alokasi biaya operasional lebih besar pada penyelenggaraan KBM di SMA yang bermutu tinggi (39,75 persen) dan untuk kegiatan kesiswaan di SMA yang bermutu sedang (30,48 persen) dan rendah (29,07 persen).

Data menarik lain yang patut disimak, aspek biaya personal yang dikeluarkan orangtua untuk pendidikan anaknya di Jawa Barat dikategorikan sangat besar. Rata-rata biaya personal yang dikeluarkan oleh orangtua siswa SD sebesar Rp 2.907.315 per tahun, orangtua siswa SMP sebesar Rp 5.209.300 per tahun, dan orangtua siswa SMA sebesar Rp 4.518.733 per tahun.

Biaya ini melebihi biaya satuan (unit cost) yang ditanggung pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik pada level pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Bahkan jika ketiga sumber BOS ini digabung sekalipun, tetap biaya personal dari orangtua siswa jauh lebih besar.

Problem Dahsyat Sekolah

Problem sekolah cukup kompleks. Celakanya cara berpikir kita terbiasa sederhana. Berpikir tak boleh sederhana. Ia musti tuntas jawab persoalan, serta pandangan diupayakan jauh ke depan. Berpikir sederhana cenderung menolak kompleksitas. Sebab berpikir sederhana, sesungguhnya tak sanggup berpikir yang berat-berat. Inginnya praktis melulu.

Bicara soal biaya pendidikan, ada fenomena kemalasan berpikir yang dilakukan institusi sekolah. Coba tanya, apa makna uang di benak para kepala sekolah? Apakah uang jadi berkah atau musibah? Kemanakah uang yang ada di sekolah sebaiknya dialokasikan?

Kepala sekolah yang malas mikir pegang falsafah, all about is money. Maka, Miles dan Frank (2008) mengingatkan kepala sekolah agar membongkar cara pandang keliru mereka, uang bukan satu-satunya sumber daya sekolah. Orang, waktu, dan uang adalah modal dasar yang harus dikelola agar bermanfaat. Untuk apa dan untuk siapa? Jelas bukan untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Semua diarahkan untuk ketercapaian visi sekolah.

Jika birokrat pendidikan pede amat bilang, ”Naik anggaran pendidikan, maka naik pula kualitas pendidikan”. Wah, sederhana banget ya cara berpikirnya. Kebenaran dari pernyataan itu mesti diuji dulu.

Maka yang perlu dipersoalkan, item biaya operasional apa yang secara signifikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan? There is no strong or systematic relationship between school expenditures and student performance (Eric Hanushek, 1989), hasil kesimpulan penelitian yang cukup mengagetkan. Mengapa bisa demikian?

Kecenderungan yang terjadi di sekolah-sekolah di Jawa Barat, misalnya, pembiayaan belum berpihak pada dukungan layanan kegiatan pembelajaran yang lebih bermutu. Coba cermati kembali, hanya SMA bermutu tinggi yang menetapkan kebijakan tepat dalam memprioritaskan alokasi biaya operasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Padahal dalam konteks penjaminan mutu pendidikan, dana BOS pemerintah provinsi seyogianya difokuskan pada kegiatan belajar mengajar yang bermutu melalui peningkatan kompetensi guru dan supervisi pembelajaran. Jika kondisi di sekolah-sekolah di provinsi lain setali tiga uang, maka di sekolah-sekolah kita telah terjadi ketidaktepatan pengeluaran. Berapa pun dana yang dikucurkan ke sekolah, jadinya mubazir. Sudah pasti naik anggaran pendidikannya, tapi makin gak jelas hubungannya dengan kualitas pendidikan.

Kemalasan berpikir berikutnya adalah tak ada kesungguhan untuk melakukan evaluasi efektivitas penggunaan dana dan identifikasi kebutuhan pembiayaan masa depan sekolah. Misal, ketika alokasi dana sekolah untuk kesejahteraan personalia, benarkah personalia sekolah punya kinerja yang bagus setelah dipenuhi kesejahteraannya?

Ketika alokasi dana untuk kegiatan kesiswaan, kegiatan seperti apa yang dibutuhkan siswa dan bisa mengantar mereka mencapai puncak prestasi individu dan membawa nama harum sekolah? Malas mengevaluasi efektivitas penggunaan dana sekolah, itu artinya malas berpikir. Malas berpikir tanda sekolah tak punya etos kerja sebagai institusi pendidikan terhormat.

Sekolah pasti butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Jangan pernah bergantung pada dukungan kemampuan finansial orangtua semata. Apalagi jika dilakukan tanpa etika. Gemar meminta inpak (iuran paksa) tapi tak mau transparan dan akuntabel, kekeliruan terbesar sekolah sebagai lembaga non-profit.

Contohlah apa yang dilakukan sekolah swasta berbiaya murah di India, Cina, dan Afrika. Mereka sungguh-sungguh terapkan jalur akuntabilitas yang sederhana tapi efektif (James Tooley, 2005). Orangtua diberi keleluasaan untuk mengajukan keluhan mengenai proses pembelajaran kepada kepala sekolah.

Apa yang terjadi kemudian? Kepala sekolah dan guru-guru langsung menindaklanjuti keluhan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dari sistem sekolah mereka. Dari fenomena itu, uang mengalir deras ke kas sekolah karena orangtua yakin biaya investasi yang mereka kucurkan tampak nyata dimanfaatkan untuk meningkatkan pencapaian belajar anak-anak mereka. Cara cerdas dan santun mengelola salah satu sumber daya sekolah dari pihak stakeholders.

Malas berpikir sudah jadi satu persoalan. Problem sekolah makin dahsyat ketika ada orang-orang berotak ngeres masuk sekolah. Sekolah adalah sumber uang, itulah cara pandang mereka. Jati diri sekolah sebagai institusi not for profit siap-siap tercerabut. Pendidikan tanpa nilai-nilai niscaya akan terjadi di sekolah yang gemar cari untung.

Visi sekolah mesti jauh ke depan. Pada proses pencapaiannya, butuh waktu, tenaga, juga biaya. Proses juga butuh keikhlasan menanggalkan agenda pribadi dan kepentingan kelompok. Inilah kunci visi sekolah, kepentingan siswa, orangtua, dan masyarakat didahulukan. Maka, tumpuan visi hanya pada kebenaran dan keadilan. Tanpa itu, sekolah hanya jadi ajang perebutan kekuasaan dan kepentingan para pecundang. Siapa mereka? Hamba uang, titik. (haluankepri.com)