Pemprov Jabar akan Bangun 5000 Unit RKB

Selasa, 02/08/2011

NERACA

Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengajukan dana tambahan bagi setiap program strategis yang dilaksanakan nanti. Meskipun jumlah riil besarannya belum bisa dipastikan, namun sejumlah calon pengguna anggaran itu menyambut baik itikad pemrpov tersebut.

“Jika menyimak penyediaan dana yang ada untuk program tertentu yang ada pada lembaga kami, jelas kurang. Oleh karena itu, capaian hasil dari program itu juga relative rendah. Kami harapkan, penambahan dana pada APBD nanti bisa memicu capaian target dari setiap program, “ ujar salah seorang pimpinan OPD yang menolak disebut namanya kepada Neraca, akhir pecan kemarin.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Jabar, Deny Djuanda ketika diminta komentarnya oleh Neraca (28/7) tentang rencana Perubahan APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2011, penamabahan dana untuk program strategis siap diajukan dalam Perubahan APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2011. Hal tersebut, dimaksudkan agar Perubahan APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2011 dapat mendukung target-target pencapaian program sebagaimana telah ditargetkan dalam APBD murni tahun 2011.

Beberapa program strategis yang dananya diusulkan ditambah dalam Perubahan APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2011 adalah dana untuk pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru) . Melalui Perubahan APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2011, dana untuk RKB yang baru dialokasikan dalam APBD murni sebanyak 3.000 RKB, melalui Perubahan APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2011 dialokasikan dana untuk 2.000 RKB dengan demikian, dalam tahun 2011, RKB yang dibangun ditargetkan dapat mencapai 5.000 unit RKB.

Selain penambahan dana untuk program strategis, untuk program lain juga dialokasikan di antaranya untuk program dukungan kegiatan Pemilukada Gubernur/Wagub ahun 2013. Dalam Perubahan APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2011, diusulkan dana cadangan daerah untuk Pemilukada sebesar Rp.200 miliar.

Selain itu, dalam Perubahan APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2011 juga diusulkan anggaran untuk pembebasan lahan Perguruan Tinggi yang dulu berstatus PTS menjadi PTN yaitu Unsil dan Unswagati.

Sementara itu, Anggota Ban-Gar DPRD Jabar, Helmi Attamimi mengungkapkan sehubungan dengan usulan perubahan APBD Provinsi Jabar, baik dari sisi usulan dana maupun program di antaranya ada usulan dana bergulir untuk UKM sebesar Rp.175 miliar dari sisi usulan layak direspon. Namun dana tersebut harus dikelola melalui PT BPR.

Hal yang menjadi alasannya, adalah untuk menghindari dominasi dana bergulir dikuasai oleh kelompok tertentu. Dengan demikian, jika UKM membutuhkan dana tersebut dapat mengajukan melalui PT BPR.