NERACA

Jakarta – Pemerintah diminta melakukan moratorium terhadap perjanjian perdagangan terhadap negara manapun. Pasalnya, sejak menganut sistem perdagangan bebas, Indonesia kerap kali melakukan kerjasama perdagangan dan hasilnya cukup mengecewakan. Kegemaran negeri ini menanda-tangani perjanjian perdagangan bebas itulah yang membuat pasar domestik dibanjiri produk impor dan defisit neraca perdagangan luar negeri semakin lebar.

“Indonesia telah melakukan perjanjian perdagangan (Free Trade Agreement/FTA) dengan 7 negara. Akan kita lebih banyak defisitnya ketimbang untung. Ini seharusnya menjadi pembelajaran buat pemerintah agar mengevaluasi setiap perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani. Kalau perlu bikin moratorium,” tegas Pengamat Ekonomi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Ina Primiana saat dihubungi Neraca, Senin (10/3).

Ina yang juga menjabat sebagai Peneliti dari Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) menyatakan penandatanganan FTA mengakibatkan defisit perdagangan Indonesia makin besar. Bahkan, menurut Ina, dalam lima tahun terakhir nilai impor mengalami peningkatan tiga kali lipat lebih besar. Lebih memprihatinkan, impor didominasi barang modal mencapai 70%. “Jika kesepakatan FTA terus dibuka,kejadian ini akan terus berlanjut dan berpengaruh pada industri nasional untuk jangka panjang,” cetusnya.

Lebih jauh lagi, Ina menyarankan agar Indonesia bisa mencontoh China. Pasalnya negara tirai bambu tersebut hanya menandatangani 2 perjanjian perdagangan saja yang menurut China adalah menguntungkan. “Pemerintah China hanya menandatangani perjanjian yang menurut mereka menguntungkan. Produk-produk yang tidak bisa dibuat di China mereka datangkan lewat FTA. Namun yang mereka bisa produksi, mereka jaga benar-benar bahkan diproteksi. Sementara di Indoensia dibuka terlalu lebar,” ucapnya.

Ia mengatakan sejauh ini antar kementerian dalam melakukan perjanjian perdagangan juga tidak melakukan kordinasi dengan baik sehingga setiap perjanjian perdagangan justru mendatangkan kerugian. “Seharusnya ketika ada keinginan perjanjian perdagangan dengan negara lain, dilihat dulu kesiapan dari industrinya. Jangan sampai dengan adanya perjanjian tersebut justru mematikan industri lokal sehingga membuat kita jadi ketergantungan terhadap impor,” tukasnya.

Hanya Jadi Pasar

Seacra terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Revrisond Baswir mengatakan sebaiknya Pemerintah jangan terlalu mudah untuk menandatangani perjanjian perdagangan baik multilateral maupun bilateral, karena sesungguhnya Indonesia tidak pernah siap. Celakanya lagi dengan jumlah penduduk yang besar hanya dijadikan pasar saja.

"Sebaiknya Pemerintah memikirkan dengan baik akibat dari perjanjian perdagangan bebas untuk bangsa ini, jangan terlalu mudah untuk ikut menandatangani, karena selama ini Indonesia tidak pernah diuntungkan dari perdagangan bebas tersebut,"ungkap Revrisond, kemarin.

Lebih lanjut Soni, sapaan akrab Revrisond mengatakan Indonesia harus berkaca dari ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) lalu, semua produk China membanjiri pasar dalam negeri tanpa bisa melakukan perlawanan yang berarti. “Ini bisa kita lihat, mulai dari mainan anak sampai elektronik semua dari China. Pemerintah harus mempunyai tekad untuk membendung produk impor tersebut dengan menerapkan safeguard, tarif barrier atau beberapa regulasi yang berpihak kepada produk nasional. Mental pejabat juga harus diubah jangan suka mengambil keuntungan dari perjanjian perdagangan bebas tersebut dengan mencari rente," tegasnya.

Indonesia Dirugikan

Sementara itu, Riza Damanik, Direktur Eksekutif Indonesia For Global Justice (IGJ) mengatakan semua perjanjian bebas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik perjanjian bilateral, multilateral, maupun international dianlogikan bahwa bangsa ini menari di atas negara orang lain, yang mana dalam perjanjian itu nantinya lebih menguntungkan negara lain karena kita hanya dijadikan boneka bagi mereka.

“Setiap perjanjian yang dilakukan Indonesia sudah didesain oleh negara lain, berharap dengan perjanjian itu dapat menguntungkan tapi faktanya negeri ini hanya dijadikan panggung mereka untuk dapat mengimpor produknya,” kata Riza.

Selain itu, sambung Riza dengan perdagangan bebas pemerintah beralibi meningkatkan target ekonomi itu hanya ilusi belaka. Karena riilnya produk domestik masih sebatas bahan baku yang tidak punya nilai tambah sehingga sering kali tidak dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. “Harusnya pemerintah sadar, setiap kali akan melakukan perjanjian perdagangan bebas harus berpikir dulu kemampuan produk domestik sebelum meneken perjanjian itu. Alih-alih perjanjian dibuat tapi tidak ada penguatan produk lokal apa untungnya buat negeri ini,” imbuhnya.

Menyikapi perdagangan bebas, pemerintah harusnya bisa cerdas sebelum melakukan perjanjian sudah melakukan peningkatan kualitas, sehingga setelah perjanjian itu bergulir produk kita bisa bersaing secara kompetitif. Tapi celakanya ini sebaliknya perjanjian dibuat pemerintah pun belum melakukan peningkatan nilai produk yang akhirnya lagi-lagi produk impor yang membanjiri pasar domestik dan produk nasional tak laku dipasar international. “Sering kali pemerintah salah kaprah dalam melakukan perjanjian perdagangan bebas, belum ada penguatan produk, perjanjian sudah diteken hasilnya kita dimanfaatkan oleh negara lain,” tegasnya.

Harapnnya pemerintah tidak sekedar wacana dalam menggulirkan program hilirisasi industri terhadap produk-produk domestik, mengingat tidak lama lagi pasar bebas seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan yang lainnya akan bergulir. Jika pemerintah tidak sigag dalam meningkatkan produk domestik, tak khayal lagi dalam perdagangan nasional apa pun pemerintah hanya sebagai negara pasar yang menampung produk dari negara lain. “Intinya pada penguatan produk lokal, dengan merealisasikan hilirisasi industri yang gencar digaungkan,” paparnya.