NERACA

Jakarta – Tidak hanya mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM), Indonesia juga masih ketergantungan terhadap impor elpiji. Bahkan, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menilai Indonesia akan sulit lepas dari impor elpiji meskipun ada jaringan gas kota yang menggunakan gas alam.

“Ya tidak bisa kita impor itu besar sekali. Nggak bisa, bukannya kami nggak mau, tapi memang nggak bisa (lepas dari impor),” ucapnya di Jakarta, Senin (10/3).

Menurut Wamen, dengan melakukan upaya untuk membangun jaringan gas dalam kota dan menyalurkannya lewat pipa gas langsung ke rumah tangga, namun tetap saja harus mengimpor elpiji. Susilo beralasan tidak semua kota dapat dibangun pipa gas kota. “Itu bisa mengurangi, tapi kan itu tidak semua bisa dipasangi pipa jaringan gas. Daerah-daerah dan kota-kota yang bisa dipasang itulah akan kita dukung swasta melakukan pemasangan jaringan gas, sehingga penggunan elpiji semakin lama semakin sedikit,” paparnya.

Ia menjelaskan bahwa LPG mengandung gas C3 atau prophane, dan C4 buthane. Akan tetapi tidak semua gas di Indonesia mengandung C3 dan C4. “Jadi produksi gas mau digeber kayak apapun itu karena nggak ada LPG-nya ya nggak bisa. Pemerintah bukannya tidak mau menahan impor elpiji, tapi tidak pemerintah tidak bisa. Tak bisa (hentikan impor elpiji). Bukannya kami tak mau, tapi memang tidak bisa,” ujar Susilo.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mohammad Hidayat mengatakan, untuk mengurangi ketergantungan akan impor gas elpiji, pihaknya menyusun roadmap untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 yang menggunakan jaringan gas rumah tangga. “Kita sedang siapkan lagi roadmapnya. Kita ingin pemanfaatan sumber gas untuk rumah tangga terus ditingkatkan karena impor elpiji luar biasa besar,” ucap Hidayat.

Namun untuk mengembangkan jaringan gas, kata Hidayat perlu ada sumber gasnya dan infrastruktur jaringannya. “Ada pipelinenya juga, kalau enggak ada sumber dan pipeline gimana mengembangkannya. Tapi memang gas itu kan jauh dari marketnya dan dari sumbernya,” jelas Hidayat.

Terpaksa Impor

PT Pertamina (Persero) mengaku sudah memaksimalkan produksi gas elpiji untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, produksi tersebut ternyata belum memenuhi seluruh kebutuhan nasional. Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, Pertamina terpaksa mengimpor produk elpiji dari luar negeri. "Kami sudah menelan semua produksi gas elpiji dalam negeri, tapi nyatanya produksi tidak cukup sehingga harus dipasok tambahan dari impor," ujar Karen.

Data Pertamina per November 2013 menyebutkan, impor gas elpiji mencapai 59%, produksi domestik dari pihak swasta 30,7%, dan produksi dari eks kilang Pertamina sebesar 10,1%. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya menuturkan, kebutuhan gas elpiji nasional tahun lalu mencapai 5,6 juta metrik ton (MT). Sedangkan produksi gas elpiji yang dihasilkan Pertamina sebesar 560.000 MT. “Bahkan 2014 kebutuhannya naik 6,1 juta MT, sementara tidak ada produksi gas yang signifikan,” ucap Hanung.

Masih lanjut Hanung, impor gas elpiji yang dilakukan Pertamina selalu melewati proses tender. Ia memastikan, rekanan Pertamina menawarkan gas elpiji dengan harga murah dan kualitasnya baik. “Jadi kalau ada yang mau kasih harga paling murah, beri proposal ke kami, kami beli,” tandasnya.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan, Indonesia masih perlu banyak impor untuk mencukupi kebutuhan elpiji dalam negeri. Saat ini 53% kebutuhan elpiji domestik didatangkan dari luar negeri.

Bambang menyebutkan, liquid petroleum gass atau elpiji berbeda dari liqud natural gass (LNG). Elpiji merupakan produk sampingan dari tambang minyak sehingga jumlahnya tidak sebesar LNG yang dihasilkan, misalnya di Arun dan Tangguh. Adapun untuk elpiji, bahannya masih diimpor. “Karena, elpiji ini memang tidak ada bahannya di Indonesia,” ujar Bambang.

Sepanjang 2013, pemerintah telah menganggarkan subsidi elpiji tabung 3 kilogram sebesar Rp 30 triliun. Meski demikian, berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Anggaran Askolani, tagihan yang harus dibayar pemerintah nyatanya lebih tinggi, yakni sebesar Rp 40 triliun. Penyebabnya kurs rupiah melemah.

Menurut Bambang, kondisi ini masih jauh lebih baik dibandingkan sebelum konversi minyak tanah ke gas. “Bayangkan kalau masih pakai minyak tanah. Di satu sisi masih impor. Kedua, butuh subsidi lebih besar karena enggak mungkin kasih harga tinggi, karena (minyak tanah) untuk rakyat kecil kan,” ujarnya.

Untuk 2014, Bambang memperkirakan subsidi elpiji masih sama dengan tahun lalu, yakni di kisaran Rp 30 triliun hingga Rp 40 triliun. Ia menyangsikan kenaikan harga elpiji nonsubsisi 12 kilogram akan membuat konsumen beralih menyerbu elpiji subsidi tabung melon. Hal itu dikarenakan kenaikan harga elpiji 12 kg tidak terlalu besar. “Kalau harga naik Rp 1.000 per kilogram, saya perkirakan migrasi kecil sekali, sama seperti pertamax ke premium,” kata Bambang.