NERACA

Jakarta - Pola pembangunan yang berorientasi ke darat telah menjauhkan Indonesia dari cita-cita kemerdekaan, bahkan berpeluang menjadi negara gagal. Hal ini terungkap dalam diskusi "Ekspresi Budaya dalam Komunikasi Masyarakat Maritim" yang diselenggarakan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Sabtu (8/3). Hadir sebagai pembicara Prof. Dr. Edi Sedyawati dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Yasraf Amir Pilliang dari ITB, dan Prof. Eko Budihardjo dari Universitas Diponegoro.

"Sebanyak 440 dari total 495 kabupaten/ kota di Indonesia berada di pesisir. Namun, orientasi Penataan Ruang Wilayah dan Kotanya terlalu berat berorientasi ke daratan," kata Eko Budihardjo, dalam keterangan tertulis yang dirilis YSNB, Senin (10/3).

Sementara itu, Pontjo Sutowo, Ketua Pembina YSNB mengingatkan, bahwa, kesan yang muncul selama ini, laut hanya dipandang sebatas urusan ekonomi. “Padahal, negara kelautan adalah ekspresi budaya, seni artistik, arsitektur, legenda, yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia," kata Pontjo.

Sejalan dengan Pontjo, Yasraf Amir Pilliang menyampaikan, budaya bahari itu, merupakan koneksi (menghubungkan) suatu budaya dengan budaya lain. “Karenanya, corak politik yang berbudaya bahari adalah politik yang menyatukan, bukan memisahkan," jelas Yasraf.

Namun demikian, pembicara lain, Edi Sedyawati, juga mengingatkan, bahwa lingkungan kelautan itu dapat dilihat sebagai potensi sumber-sumber kehidupan, namun di sisi lain juga dapat dilihat sebagai tantangan menjadi jalan masuknya musuh-musuh (pengaruh negatif dari luar).

Adapun Iman Sunario, Ketua YSNB, mengatakan, ambivilensi pembangunan yang berorientasi darat telah menyebabkan Indonesia semakin jauh dari cita-cita tercapainya masyarakat adil dan makmur. Jika tidak ingin menjadi negara gagal, Indonesia perlu melakukan perubahan mendasar: pertama, semua rakyat Indonesia harus memahami dan bersepakat bahwa pembangunan beorientasi darat yang secara intensif dijalankan sejak 1970-an adalah pangkal soalnya.

“Kedua, diperlukan upaya rintisan untuk memikirkan alternatif pembangunan jangka panjang berdasarkan realita geografis nusantara dan realitas kemajemukan sosial-budaya masyarakat bangsa. Ketiga, merubah orientasi ekonomi dari darat ke laut," ujar Iman.

Terkait hal ini, jauh sebalumnya, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan, Sarwono Kusumaatmadja mengungkapkan kalau Indonesia memang negara kepulauan akan tetapi bukan negara maritim. Karena negara maritim itu, sebut dia, kalau sudah mampu di dalam industri perikanan dan kelautan serta berhubungan dengan perniagaan melalui laut. "Indonesia yang terdiri atas negara kepulauan dengan dua per tiga adalah perairan laut hingga kini belum menjadi negara maritim," kata dia.

Lebih lanjut lagi Sarwono memaparkan, predikat itu pernah disandang pada zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, namun sekarang sirna. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pertama di Indonesia itu mengingatkan, sering kali Indonesia salah paham karena memiliki laut yang luas otomatis menjadi negara maritim.

Padahal, menurut dia, predikat negara maritim belum bisa disandang Indonesia terkait dengan kegiatan industrial dan niaga serta hasil kelautan Indonesia belum terarah, termasuk kekuatan angkatan lautnya.

Sarwono mengemukakan, kondisi itu berbeda dengan Amerika Serikat (AS) dan China yang memang sebagai negara maritim didukung kemampuan angkatan laut yang mantap. Dia mengharapkan, agar potensi lautan Indonesia yang besar itu dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sementara menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), wilayah laut Indonesia mulai dari laut teritorial, zone tambahan atau contiguous zone, zona ekonomi eksklusif sampai dengan landas kontinen atau continental shelf memiliki sumberdaya sangat berlimpah. Potensi ekonomi kelautan tersebar pada 8 sektor kelautan bisa mencapai Rp 3000 triliun per tahun.

Masih menurut data yang sama, Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar. Faktor pertama yang dapat dijadikan indikator adalah posisi strategis Indonesia dalam lalu lintas perdagangan dunia. Dapat dikatakan Indonesia merupakan ”jalan semanggi dunia” karena Indonesia dilalui 40% lalu lintas perdagangan dunia. Faktor kedua, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam sangat kaya.