NERACA

Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai bahwa dana optimalisasi sebesar Rp 26,9 triliun rawan diselewengkan, dana tersebut hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik (parpol) yang berkuasa.

Sekjen Fitra Yenny mengatakan jumlah ini meningkat dari dana optimalisasi sebelumnya Rp 13 triliun serta kenaikan dana penyesuaian hingga mencapai Rp 87,9 triliun di 2014.

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijadikan program dan proyek titipan DPR untuk kepentingan politik. Sebab kenaikan dana itu tanpa dibarengi dengan evaluasi penggunaan oleh K/L di tahun-tahun sebelumnya dan tanpa dasar yang jelas dalam penetapannya. Sehingga pasti kepentingannya murni untuk mencari sumber dana haram demi kemenangan pemilu parpol yang berkepentingan," kata Sucipto dalam acara Kritik Terhadap DPR Atas Kebijakan APBN, Senin (10/3).

DPR, lanjut Yenny, tidak melaksanakan fungsi anggaran dengan menyetujui APBN sebagai produk kebijakan anggaran belanja yang tak berpihak terhadap rakyat, namun hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi saja. "Karena tidak menggunakan fungsi budgeting demi kesejahteraan rakyat akibatnya terjadi ketimpangan alokasi di dalam APBN. Buktinya DPR tetap mempertahankan stabilitas belanja pegawai dan barang, tapi minim di anggaran kesehatan dan infrastruktur," terangnya.

Dia menyebut, anggaran kesehatan hanya berkisar 2% dari total APBN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Anggota parlemen, katanya, tak pernah mengetuk palu kenaikan anggaran kesehatan menjadi 5% dari APBN. Padahal di UU Nomor 36 Tahun 2009 menyebut kesehatan merupakan hak konstitusional rakyat yang harus diperjuangkan DPR.

"Anggaran sektor pertanian pun berkisar 3%-4%. Padahal sektor ini menyerap sekurang-kurangnya 55% dari total tenaga kerja Indonesia. Sedangkan infrastruktur sekitar 10% dari total APBN," jelasnya.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan anggaran cicilan utang dan bunga utang yang menurut dia mencapai 20%. Setiap tahun bahkan selalu ada penarikan pinjaman program dan proyek (utang baru). "Tidak ada upaya dari DPR untuk menahan atau menolak pinjaman utang baru yang dilakukan pemerintah," tandas dia.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KKP) mengutarakan akan berupaya mencegah penyelewengan dana optimalisasi tahun anggaran 2014 bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Pada 2014, dana optimalisasi ada Rp26,9 triliun yang dialokasikan bagi 32 kementerian dan lembaga, dan dalam rangka pencegahan korupsi pada proses penganggaran nasional terutama terkait dana optimalisasi, KPK bersama Kemenkeu dan Bappenas melihat sejauh mana peran dan upaya kedua kementerian untuk mengupayakan akuntabilitas dana optimalisasi di kementerian dan lembaga," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain.

Di sini KPK melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. [agus]