Bangun JAATS, Pemerintah Anggarkan Rp369 Milliar

Selasa, 11/03/2014

NERACA

Tangerang – Jalur penerbangan yang super padat di Bandara International Soekarno Hatta, Tangerang menjadikan pemerintah memutar otak agar ritme penerbangan bisa berjalan maksimal dan tidak menuai permasalahan maupun kecelakan. Salah satu upaya yang dilakukan dengan Gedung Airnav Indonesia atau Jakarta Automated Air Traffic Services (JAATS) yang mengeluarkan anggaran sebesar Rp369 milliar.

Menteri Perhubungan, EE Mangindaan mengatakan, pembangunan gedung Airnav memakan anggaran APBN sebesar Rp369 Miliar dan dibangun di atas lahan seluas 7,8 Hektare milik PT Angkasa Pura II (Persero). "Pembangunan gedung Airnav memakai anggaran APBN sebesar Rp369 Miliar, dibangun di atas lahan milik PT Angkasa Pura II," katanya saat peresmian kantor AirNav di Tangerang, Senin (10/3).

Menurutnya, Gedung Airnav berfungsi sebagai tempat peralatan-peralatan navigasi yang berperan sebagai pengendali lalu lintas penerbangan. "Gedung ini dapat melayani seluruh wilayah ruang udara Indonesia, terutama Indonesia bagian barat sebagi pengganti gedung JAATS," tambahnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) EE Mangindaan menginstruksikan pengelolaan lalu lintas udara dikelola sepenuhnya oleh Perum Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav Indonesia).

"Ada yang disebut sektor A,B,C di perbatasan Malaysia dan Singapura yang dikontrol oleh asing, tahun 2016 kita harus siap mampu melayani seluruh wilayah NKRI," tegasnya.

Sebelumnya Direktur Utama Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), Ichwanul Idrus pernah mengungkapkan ada sebagian wilayah navigasi Indonesia yang pengelolaannya dititipkan kepada asing. "Untuk wilayah ABC, itu masih dikelola Singapura dan Malaysia," ungkapnya.

Ia menjelaskan, selama ini Indonesia memang masih belum siap mengelola navigasi sektor ABC. Ichwanul mengungkapkan, sektor ABC antara lain mencakup wilayah Batam dan Natuna. Menurut dia, masih ada kekurangan Indonesia yang harus diperbaiki sebelum dapat mengelola wilayah tersebut.

"Soal infrastruktur dan "provider"," ucapnya. Ichwanul menambahkan sebelum LPPNP, pengelolaan navigasi Indonesia masih dilakukan oleh PT Angkasa Pura. Status Bandara Batam yang sebelumnya merupakan bandara unit pelaksana teknis (UPT) di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, sempat menjadi kendala.

Direktur Keselamatan dan Standar LPPNI, Wisnu Darjono mengatakan sektor ABC mulai dikelola Singapura dan Malaysia pada 1973. "Sektor B dipinjam Singapura untuk wilayah militer," ucapnya. Singapura meminjam wilayah tersebut karena kekurangan lahan bagi tentaranya untuk latihan.

Yang termasuk sektor A adalah wilayah di bagian utara Singapura. Sedangkan sektor C mencakup bagian utara sektor B yang tersambung ke Laut Cina Selatan. Wisnu menuturkan, pengelolaan tata ruang udara sektor C dengan ketinggian di atas 24.500 kaki dilakukan oleh Singapura. Sedangkan untuk ketinggian di bawah 24.500 kaki, pengelolaan diserahkan kepada Malaysia.

"Malaysia menangani jalur itu karena untuk hubungan Kuala Lumpur dan Kuching," katanya. Ia mengatakan, sektor ABC merupakan kepunyaan Indonesia dan harus diambil kembali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pengelolaan sektor ABC harus kembali ke Indonesia 15 tahun sejak undang-undang itu diberlakukan.

Dengan kata lain, Indonesia harus mengambil pengelolaan tata ruang udara sektor ABC paling lambat pada 2024. Untuk dapat mengelola sektor tersebut, masih ada langkah yang harus dilakukan LPPNPI. Yang pertama harus dilakukan adalah menyatukan sistem pelayanan navigasi seluruh Indonesia.

"Selama Indonesia belum canggih, pasti internasional mempertanyakan kemampuan kita untuk ambil wilayah ABC, menyebut ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan-tantangan tersebut menyangkut hardware, software, serta sumber daya manusia,” tutupnya. [agus]