Pentingnya Membenahi Transportasi Umum

Oleh: Herli Safini, Penggiat di PKM Pena Mandiri Sehati Medan

Selasa, 11/03/2014

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta akhirnya resmi menerapkan kebijakan larangan membawa kendaraan pribadi ke kantor bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kerja pemerintahan daerah ini. Kebijakan baru tersebut merupakan pelaksanaan amanat Instruksi Gubernur No 150 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum bagi Pejabat dan Pegawai. Meski baru tahap awal dan hanya berlaku untuk setiap Jumat pertama dalam setiap bulannya, langkah Pemprov DKI Jakarta tersebut patut diberi apresiasi. Ini sebuah langkah bagus yang diharapkan mampu mendorong masyarakat Jakarta, terutama kelas menengah, untuk mulai mengakrabi angkutan umum.

Perlahan tapi pasti, kita harapkan penggunaan angkutan umum pun bisa menjadi suatu kebiasaan, suatu budaya yang melekat dalam diri seluruh masyarakat DKI Jakarta. Namun sangat disayangkan kemudian, Wagub DKI Ahok tetap saja menggunakan mobil ke kantor, padahal ia dan Jokowi memerintahkan seluruh PNS DKI tidak menggunakan mobil pribadi. Alasan Ahok, berkendaraan umum ribet, tidak efektif karena harus gonta-ganti kendaraan, penuh, sesak dan tidak aman. Nah Ahok, kini Anda mengerti mengapa pemilik kendaraan pribadi tak mau naik angkutan massal sekalipun Anda membuat peraturan yang membuat mereka “tersiksa” jika tetap menggunakan kendaraan pribadi.

Aneh memang, memaksa orang beralih ke angkutan umum yang kondisinya tidak layak dan tidak manusiawi, serta tidak efektif dan efisien tapi yang memaksa justru tidak mau mengikutinya. Hal ini bukan soal beralih ke angkutan umum. Dalam konteks perilaku tersebut, substansinya adalah konsistensi sikap seorang pemimpin. Sikap Ahok itu mencerminkan tidak menghargai dan inkonsistensi terhadap peraturan yang harus ditegakkan bersama, yang, ironisnya, ia buat dan setuju sendiri. Ternyata menjadi konsisten itu tak mudah kawan! Memaksa orang lain konsisten mengikuti aturan namun inkonsistensi ketika harus diterapkan pada diri sendiri dengan berbagai dalih terutama terganggunya kepentingan.

Inkonsistensi pada seorang pemimpin sangatlah fatal, karena bisa menjadi sumber kegagalan. Manusia pada akhirnya lebih menyukai orang yang konsisten serta satu kata antara sikap dan ucapannya. Kunci seorang pemimpin yang konsisten terletak pada perkataan dan perilakunya. Sehebat apapun kemampuan leadership seseorang, namun jika perkataan dan perilakunya tidak menunjukkan konsistensi, maka akan mengurangi reputasinya di mata bawahan. Seorang pemimpin yang memberikan perintah yang membingungkan ataupun berperilaku tidak konsisten, juga berpotensi menghasilkan penurunan produktivitas karyawan dan demotivasi. Konsisten jelaslah bukan lebih dari sekadar bersikap baik saja, juga tindakan berkesinambungan.

Hal itu bisa kita raih jika kita menghargai diri sendiri, orang lain, serta tekad membara untuk mendobrak segala macam rintangan dan tantangan. Rintangan terberat tentulah nafsu dan egoisme diri sendiri. Hanya dengan bersikap konsisten, seseorang bisa menjadi seorang pemimpin yang terpercaya dan dihormati bawahannya. Konsistensi, khususnya pada diri pemimpin, akan melahirkan respek. Memang tak mudah membangun sebuah personal branding terkait dengan sifat konsisten. Bahkan yang terjadi, banyak orang dengan mudah mengumbar janji, lalu dengan mudah mengingkarinya. Seakan lupa janji bukanlah sekadar permainan kata-kata namun memiliki konsekuensi logis di mata manusia dan Tuhan.

Penyakit Kronis

Terlepas dari sikap Ahok itu, selama ini, kemacetan Kota Jakarta memang menjadi penyakit kronis yang tak pernah tuntas disembuhkan. Gubernur datang silih berganti, gonta-ganti kebijakan pun sering terjadi. Namun, kemacetan tetap lestari. Bagi masyarakat, berkendara di jalan-jalan Kota Jakarta, dari masa ke masa, bagai menghadapi tumpukan kendaraan bermotor yang membentuk tembok-tembok penghalang. Di kota ini, kendaraan tidak lagi sepenuhnya berfungsi menopang mobilitas, tapi malah kerap menjadi pengadang pergerakan.

Hal ini terjadi karena kendaraan bermotor, terutama mobil-mobil baru terus bertambah menyesaki Jakarta, sekitar 11% per tahun, sedangkan penambahan ruas jalan cuma berkisar 0,1%. Berdasarkan catatan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan di Jakarta dari Januari hingga 21 Desember 2013 tercatat sebanyak 16.043.689 unit. Rinciannya: sebanyak 11.929.103 unit merupakan sepeda motor, 3.003.499 mobil, 360.022 bus, 617.635 mobil barang, dan 133.430 kendaraan khusus. Jumlah tersebut meningkat 9,8% dibanding tahun 2012 yang mencapai 14.618.313 unit. Rinciannya: sebanyak 10.825.973 unit merupakan sepeda motor, 2.742.414 mobil, 358.895 mobil penumpang, 561.918 mobil barang, dan 129.113 kendaraan khusus. Jadi, betapa sesaknya jalan-jalan Ibu Kota akibat tumplek-nya kendaraan bermotor, terutama pada jam-jam sibuk.

Inilah yang mengakibatkan usia warga sepertinya ‘habis’ di tengah kemacetan dan kerugian ekonomi yang diderita pun tak tanggung-tanggung, ditaksir mencapai Rp 37 triliun per tahun. Ironisnya, masalah yang satu ini tetap saja tidak mampu menggoyahkan keyakinan penduduk,

terutama dari kalangan kelas menengah yang kini jumlahnya kian membengkak terhadap asas kepemilikan kendaraan pribadi. Mereka inilah konsumen utama mobil-mobil baru yang kini berseliweran di jalanan Jakarta. Ketika kemudian datang ide Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk ‘meliburkan’ kendaraan pribadi anak buahnya pada setiap Jumat pertama setiap bulan, ini tentu merupakan sesuatu yang cukup bagus.

Dengan jumlah PNS di Pemprov DKI yang memakai mobil pribadi saat pergi kerja diperkirakan mencapai 10%, hasrat membudayakan penggunaan angkutan umum bisa menjadi sesuatu yang cukup berarti. Tapi, bagaimapun itu baru satu langkah. Kebijakan tersebut masih harus diikuti oleh sebuah langkah penting lainnya yang justru selama ini cukup kencang disuarakan, yakni pembenahan transportasi publik. Boleh-boleh saja Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kendaraan pribadi. Tapi, menciptakan transportasi massal yang aman dan nyaman adalah langkah penting yang harus segera diambil. Sungguh memprihatinkan, saat ini, di Jakarta masih berkeliaran bus-bus umum yang sudah layak jadi besi tua.

Memang sudah ada juga transportasi publik yang lebih baik, yakni Transjakarta. Namun, jumlahnya masih sangat terbatas, dan rutenya pun hanya melalui jalan-jalan utama saja. Makanya pemerintah DKI Jakarta harus berupaya maksimal untuk membuka rute-rute baru. Selain itu, Transjakarta juga harus memiliki feeder-feeder busway yang memudahkan pengguna moda transportasi ini berpindah bus untuk mencapai tujuannya. Selain memperbanyak dan memperluas operasional Transjakarta, percepatan pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (MRT) dan juga monorel adalah hal yang mendesak untuk Kota Jakarta. Bagaimanapun transportasi massal berbasis rel memiliki banyak keunggulan.

Selain bebas dari kemacetan dan daya angkutnya yang besar dalam sekali jalan, kereta juga lebih sedikit mencemari udara dan tidak menyedot bahan bakar minyak (BBM) yang supermahal itu. Jadi, melarang atau membatasi kendaraan pribadi hanyalah satu hal kecil. Tapi, pembenahan, perbaikan dan penambahan transportasi publik yang layak, aman, murah, dan nyaman, untuk melayani masyarakat Ibu Kota Negara ini, adalah sebuah kebutuhan mendesak yang harus segera dijawab. (analisadaily.com)