BI Bersiap Menaikkan Suku Bunga Acuan

Capital Outflow Jadi Alasan

Senin, 10/03/2014

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia memberi sinyal kalau suku bunga acuan atau BI Rate tidak akan turun dari posisi saat ini sebesar 7,5%. Bahkan bank sentral justru akan kembali menaikkan BI Rate setelah empat bulan bertahan. Gubernur Bank Indonesia, Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, menegaskan bahwa BI Rate masih sangat sulit untuk diturunkan. Oleh karena itu, dirinya meminta dunia usaha untuk bersiap menghadapi kenaikan suku bunga.

Pernyataan mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk ini bukan tanpa alasan. Menurut dia, membaiknya ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat menjadi ‘senjata’ BI untuk menaikkan BI Rate lantaran harus bersiap-siap adanya pelarian modal ke negara asal atau capital outflow. "Saya kira sulit (BI Rate) untuk turun karena ekonomi Eropa dan Amerika Serikat semakin membaik. Saya harap dunia usaha harus siap-siap (BI Rate naik)," ungkap Agus Marto di Jakarta, Jumat (7/3) pekan lalu.

BI Rate terakhir kali naik pada November 2013 lalu, dari 7,25% di posisi Oktober menjadi 7,5%. Real Estate Indonesia (REI) mengingatkan bank sentral agar BI Rate diturunkan untuk mendorong perbankan mematok bunga kredit pemilikan rumah (KPR) lebih rendah.

Wakil Ketua Pembiayaan Perbankan REI, Preadi Ekarto, mengungkapkan bahwa dalam kurun setahun belakangan ini perekonomian Indonesia memang terpukul karena pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi ini segera diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan menaikkan BI rate hingga level 7,5% demi menjaga devisa dan likuiditas di dalam negeri.

Langkah itu memaksa bank untuk menaikkan suku bunga kredit, termasuk KPR. Namun, kini, lanjut Ekarto, nilai tukar rupiah sudah mulai menguat terhadap dolar AS. Oleh karena itu, diharapkan tingkat suku bunga acuan diturunkan. "Saat ini kondisi perekonomian sudah lebih baik. Jadi, mungkin, pemerintah mulai bisa menurunkan suku bunga acuan," terangnya.

Kenaikan suku bunga KPR, ia melanjutkan, telah membuat nasabah harus rela membayar lebih mahal cicilan rumah mereka setiap bulannya. Bahkan, kata Ekarto, kenaikan suku bunga KPR dari 9% menjadi 12% telah berimbas pada penurunan konsumen KPR hingga 20%. "Untuk itu, ada baiknya pemerintah menurunkan suku bunga acuan, sehingga suku bunga KPR akan turun," tukasnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, menyebut tantangan pengusaha di Indonesia makin berat. Secara bersamaan, bunga kredit, upah minimum provinsi (UMP), dan juga tarif dasar listrik (TDL) untuk industri bakal naik. "Sekarang tantangan itu naik. Tahun depan itu cost (biaya) kita pasti naik. Karena bunga, upah, dan listrik naik," ungkapnya.

Padahal menurut Sofjan, kenaikan semua sektor tersebut tidak sebanding dengan peningkatan sarana infrastruktur di dalam negeri. Sehingga menambah biaya untuk pengusaha lagi dalam pengangkutan logistik. Anggota DPR Komisi XI Arif Budimanta menyampaikan kekecewaannya. Menurutnya ketika BI Rate dipatok tinggi sudah pasti dunia usaha akan berhadapan dengan tingginya bunga kredit.

"Ini yang harusnya menjadi pekerjaan rumah BI. Mereka harus bisa menahan laju peningkatan bunga kredit yang sudah pasti memberatkan pengusaha," kata Arif. Di mata pengamat perbankan Paul Sutaryono, langkah Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan sebesar 7,5% merupakan langkah yang sudah pasti dilakukan untuk saat ini. Pasalnya, nilai defisit transaksi perdagangan dan defisit pembayaran masih belum membaik. Hal itu berpotensi membuat nilai tukar rupiah akan terus melemah.

“Dari sisi internal defisit pedagangan dan neraca pembayaran kita masih sulit membaik tahun ini. Saya kira hal tersebut yang membuat BI menahan BI Rate di level 7,5%. Bahkan ancaman inflasi tahun 2014 ini juga masih tinggi. Saya kira target pemerintah di level 5,5% akan meleset juga,” ujarnya.

Meski begitu Paul juga menilai kebijakan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 7,5% berarti juga membiarkan kualitas kredit perbankan melemah. Pasalnya dengan suku bunga sebesar itu NPL perbankan akan terus tertekan. Sehingga akselerasi perbankan sendiri dalam menyalurkan kredit belum bisa maksimal.

“Sebetulnya memang masih ada space bagi BI untuk menurunkan BI Rate. Hal itu bagus untuk dorong pertumbuhan kredit yang berkualitas seperti himabauan dari Gubernur BI sebelumnya. Tapi saya kira BI punya kekhawatiran lain yaitu tentang kualitas rupiah. Maka perlu dikorbankan sisi lain juga yaitu kualitas dan performa kredit di perbankan,” tutur Paul.

Untuk itu dia mengimbau agar BI bisa mendorong transaksi ekspor bagi industri dalam negeri. Bahkan BI juga harus menekan pihak perbankan untuk dukung hal tersebut. Pasalnya dengan dorong transaksi ekspor maka kekhawatiran akan pelemahan rupiah dan inflasi dapat tekendali.

“Jika stabilitas rupiah dan inflasi tekendali maka suku bunga acuan dapat diturunkan. Untuk mencapai hal tersebut BI harus terus memonitoring transaksi perdagangan internasional terutama ekspor. BI juga harus tekan perbankan untuk dukung hal tersebut agar nilai ekspor kita bisa membaik,” tandasnya. [agus]