NERACA

Jakarta - Harga batu bara sepanjang tahun lalu turun drastis hingga di bawah US$80 per ton akibat berlebihnya pasokan, mengingat derasnya ekploitasi tambang jelang pemberlakuan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Tapi setelah implementasi UU Minerba, maka hal tersebut tidak akan terjadi, karena harga batu bara di dalam negeri akan naik mengingat pasokan yang minim.

"Harga batu bara tahun lalu sangat turun, tahun ini mulai naik, dan masa depan batu bara di dalam negeri akan makin cerah. Saya minta para perusahaan batu bara tetap menjaga good mining practice," kata Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Jumat (7/3) pekan lalu.

Keyakinan Jero ini lantaran Pemerintah tahun ini akan lebih banyak membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. "Pemerintah tahun ini banyak membangun PLTU, selain proyek 10 ribu mega watt (MW) tahap II yang mayoritas PLTU batu bara, ditambah lagi PLTU-PLTU 7.000 MW tambahan yang merupakan terobosan kami untuk mengantisipasi kurangnya pasokan listrik di Jawa pada tahun 2018," ungkap Jero.

Hal tersebut membuat kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik akan semakin banyak dan tentunya akan diikuti dengan harga yang lebih baik. "Jadi pastinya batu bara akan laku. Karena kita akan terus bangun pembangkit listrik lebih banyak lagi, karena itu tidak bisa dihindari, sehingga masa depan para pengusaha tambang dan batu bara bakal cerah" ujarnya.

Sekretaris Perusahaan PLN, Adi Supriono juga mengakui, Jawa akan mengalami krisis listrik pada 2018. Menurut dia, krisis listrik tersebut lantaran pertumbuhan beban listrik per tahun yang mencapai sekitar sembilan persen. “Kalau 9% itu, kira-kira 2.000 MW dan jika dibiarkan terus menerus maka akan terjadi krisis listrik," tuturnya.

Beban sembilan persen per tahunnya itu, lanjut Adi, sebenarnya dapat teratasi dengan cadangan listrik yang telah dimiliki oleh PLN. Kendati begitu, masih diperlukan tambahan pembangkit. “Sekarang ini kalau ada tambahan naik 2.000 MW masih ada cadangannya, tapi kalau tidak ditambah (pembangkit listrik), ini kan naik terus, dan sekian tahun akan tidak tercukupi,” papar Adi.

Untuk mengantisipasi terjadinya krisis listrik empat tahun lagi, Pemerintah telah memiliki program kerja sama dengan swasta yang masuk dalam program pembangunan di seluruh Indonesia dengan total kapasitas sekitar 17 ribu MW.

Sejauh ini, kata dia, upaya PLN membangun pembangkit listrik untuk mengimbangi lonjakan permintaan listrik tidak berjalan sesuai rencana. “Harapannya di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Batang (Jawa Tengah) 2x1.000 MW, tetapi pembebasan tanah belum selesai. Kita tidak tahu apakah kelistrikan di Jawa apakah cukup aman di masa depan,” ungkap Adi.

Sebelumnya, Kepala Divisi Batu Bara PLN Helmi Najamuddin mengatakan kebutuhan batu bara PT PLN (Persero) pada 2014 diperkirakan mencapai 78,6 juta ton. Konsumsi batu bara perusahaan listrik pelat merah ini akan meningkat 15,83 persen dibandingkan kebutuhan tahun ini.  "Tahun ini konsumsi batu bara PLN 66,3 juta ton. Jumlah ini untuk pembangkit PLN, anak perusahaan PLN, dan pembangkit listrik swasta," papar dia.

Helmi mengatakan, hingga triwulan III 2013 saja, konsumsi batu bara untuk pembangkit listrik sudah mencapai 45,2 juta ton. Pembangkit-pembangkit listrik tenaga uap dalam proyek percepatan 10 ribu megawatt tahap pertama ikut mendorong konsumsi batu bara di PLN.

Helmy menjelaskan, sebagian PLTU dalam proyek 10 ribu megawatt saat ini membutuhkan pasokan batu bara sebanyak 26,2 juta ton. "Kalau semua sudah beroperasi, kebutuhan batu bara untuk pembangkit proyek percepatan itu mencapai 39,4 juta ton per tahun," kata dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan produksi batu bara nasional pada 2014 mencapai 368,89 juta ton. Pemerintah mewajibkan produsen batu bara agar menjual 95,55 juta ton, di antaranya, di pasar dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Dalam Keputusan Menteri ESDM No. 2901 Tahun 2013, Pemerintah mengalokasikan 78,7 juta ton batu bara untuk kebutuhan PLTU. Untuk kebutuhan industri semen, dialokasikan 9,8 juta ton, metalurgi 3,23 juta ton, tekstil dan produk tekstil 2,06 juta ton, pupuk 1,16 juta ton, dan pulp 0,6 juta ton. [agus]