Indonesia Harus Tegakkan Kedaulatan Pangan dan Energi

NERACA

Jakarta - Masalah kedaulatan dan kemandirian sektor pangan dan energi dinilai merupakan masalah penting yang harus menjadi perhatian pemimpin negara periode mendatang. Selain itu, penegakan hukum juga harus dilaksakan secara tegas dan konsisten.

Menurut Calon Presiden (Capres) Konvensi Rakyat, Isran Noor, sebenarnya tidak sulit untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta energi, karena Indonesia memiliki potensi yang besar. Dia ambil contoh, saat ini ada 42 juta ha lahan tersedia.

"Dari jumlah tersebut, 60% digunakan produksi di mana mampu menyerap sekitar 35 juta tenaga kerja. Kalau satu tenaga kerja membiayai 1 istri dan 2 anak, maka 105 juta orang tercukupi," kata Isran, dalam acara Debat Capres dengan tema “Masalah Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, dan Penegakan Hukum”, di Jakarta, Jumat (7/3) pekan lalu.

Acara tersebut menghadirkan Capres Konvensi Rakyat yakni Isran Noor, Yusril Ihza Mahendra, dan Rizal Ramli, serta Capres Konvensi Partai Demokrat. Anies Baswedan, Gita Wirjawan, dan Ali Masykur.

Lebih jauh Isran, yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini menuturkan, pada masa lalu Indonesia juga pernah mengalami swasembada beras. Karenanya, dia optimistis ke depan Indonesia masih bisa mengulang masa kejayaan tersebut.

“Banyak lahan menganggur, khususnya di luar Jawa. Kita optimalkan lahan itu, dan ditanam sesuai dgn jenis tanaman yang cocok. Kalau ada komoditas yang tidak bisa ditanam, barulah kita impor,” tegas Isran. Dia menyesalkan bahwa selama ini Indonesia inginnya cepat hasil, tanpa mau berproses.

“Harusnya, optimalkan dahulu potensi yang ada, jangan sebentar impor,” tambahnya. Sementara itu, masalah kedaulatan dan ketahanan energi juga bisa diraih, mengingat Indonesia memiliki potensi energi yang berlimpah. "Selama ini kita terlalu fokus pada energi fosil. Padahal kita punya banyak potensi energi terbarukan, seperti panas bumi yang mencapai 40% dari potensi dunia, ada angin, matahari, dan lainnya. Ini yang belum dimanfaatkaan maksimal," ujarnya.

Menurut dia, untuk menarik investor, harus diciptakan iklim usaha yang kondusif. Sementara itu, capres lain seperti Rizal Ramli mengungkapkan pentingnya pricing policy yang melindungi petani, Ali Masykur menekankan pentingnya keberadaan subsidi, dan Anis Baswedan sepakat dengan Gita Wiryawan bahwa ke depan para menteri khususnya yang menangani pertanian harus merupakan orang yang memiliki kompetensi di bidangnya, dan bukan dari kalangan parpol. [ardi]

BERITA TERKAIT

Kapolda: Sejumlah Pangan di Bandung Bebas Formalin

Kapolda: Sejumlah Pangan di Bandung Bebas Formalin NERACA Bandung - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto memastikan sejumlah…

Merefleksikan Semangat Natal untuk Indonesia Damai & Bermartabat

  Oleh: Faturahman Dewantara, Pemerhati Masalah Sosial, aktif di Lembaga Kajian Ketahanan Sipil   Seolah telah menjadi tradisi bahwa setiap…

Gerakan Antikorupsi Indonesia Raih Penghargaan PBB

Gerakan Antikorupsi Indonesia Raih Penghargaan PBB NERACA Jakarta - Gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi" dari Indonesia, yang merupakan bagian dari…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kadin Dukung Pemindahan Ibu Kota

      NERACA   Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap mendukung rencana pemindahan ibu kota RI…

40% Jembatan Dalam Kondisi Tak Baik

  NERACA   Semarang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan sekitar 40 persen jembatan di…

BI Dorong Jakarta Tingkatkan Anggaran Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Anggaran pemerintah DKI Jakarta untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai perlu ditingkatkan karena…