NERACA

Sukabumi - Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, penyampaian Raperda tahun anggaran 2010  tidak melampaui batas waktu, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan dan per-undang-undangan yang berlaku. Adapun mengenai realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2010, khususnya dari Pos Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kurang dari 100 persen, menurut Walikota Sukabumi, dikarenakan adanya tunda salur.

Sementara mengenai kurangnya realisasi pendapatan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi, dan Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kota Sukabumi, karena adanya beberapa ketentuan, yang tidak memperbolehkan melakukan pungutan atas pendapatan tersebut.

Menyinggung Saldo Dana Cadangan, seperti diungkapkan Walikota Sukabumi, bahwa Saldo Dana Cadangan tersebut merupakan Jasa Giro Dana Cadangan, yang direklasifikasikan ke dalam Kas Daerah, karena jumlah Pokok Dana Cadangan sudah dicairkan pada tahun 2009. Hal tersebut, sesuai dengan koreksi yang diajukan oleh Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ditandaskannya, BPK telah melakukan audit atas laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi, untuk tahun anggaran 2010, tepatnya pada bulan April sampai dengan Mei 2011. Ditandaskan pula, berdasarkan MoU antara BPK dengan para Ketua DPRD se Jawa Barat, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, akan diserahkan langsung kepada para Ketua DPRD Kota dan Kabupaten yang bersangkutan.