KKP “Guyur” Serambi Mekah Bantuan Rp 74,6 Miliar - Tingkatkan Produktivitas Perikanan Tangkap

NERACA

Banda Aceh – Untuk meningkatkan produksi perikanan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar membidik daerah-daerah potensial dan memberikan bantuan anggaran. Salah satu daerah yang mendapatkan suntikan anggaran di antaranya adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, mengatakan sesuai dengan komitmen KKP dalam meningkatkan produksi perikanan, langkah strategis yang dilakukan dengan menyalurkan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN. Awal tahun 2014 KKP menggulirkan bantuan untuk peningkatan program kelautan dan perikanan di beberapa daerah. Dalam hal ini Provinsi NAD mendapat bantuan anggaran sebesar Rp 74,6 miliar.

“Bantuan tersebut ditujukan untuk peningkatan sektor sekaligus untuk meningkatkan peluang perikanan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," kata menteri pada kunjungan kerja di PPI. Lampulo, Banda Aceh, Sabtu (8/3).

Sharif menegaskan, bantuan KKP untuk nelayan Serambi Mekkah ini dimaksudkan untuk memperkuat armada perikanan tangkap nelayan melalui penerapan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan. Sehingga diharapkan produksi, mutu hasil tangkapan dan produktivitas nelayan dapat meningkat. Alhasil, pendapatan dan kesejahteraan nelayan juga akan meningkat. Sedangkan Bantuan kapal ikan juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing nelayan khususnya dalam memperoleh hasil tangkapan.

"Dengan memiliki kapal ukuran besar diharapkan dapat menjamin keberlanjutan usaha penangkapan ikan skala kecil yang selama ini dilakukan nelayan tradisional Aceh. Karena selama ini terbukti bahwa bantuan kapal Inkamina mampu meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, dalam hal ini masyarakat nelayan," ujarnya.

Adapun bantuan untuk provinsi NAD dari pemerintah pusat berupa bantuan 27 unit kapal Inkamina. Terdiri atas 12 unit kapal Inka Mina ukuran >30 GT senilai Rp. 18 Miliar dan 9 unit Kapal Inka Mina >30 GT yang dianggarkan tahun 2013 senilai Rp. 13,5 Miliar serta 6 unit kapal Inka Mina ukuran 10-30 GT. Selain kapal ikan, KKP juga memberikan bantuan program PUMP Perikanan Tangkap untuk 130 kelompok usaha bersama (KUB) senilai Rp 13 miliar, pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lampulo Banda Aceh sebesar Rp 7 miliar yang terdiri atas pembangunan gedung pengepakan dan turap di PPI Lampulo senilai Rp 4 miliar dan pembangunan Kios Nelayan dan gedung pengepakan Rp 3 miliar. KKP juga memberikan bantuan berupa Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan untuk 800 bidang serta 796 kartu nelayan.

Selain bantuan untuk sektor perikanan tangkap, KKP juga telah menganggarkan bantuan sebesar Rp 8,5 miliar untuk sektor perikanan budidaya, yakni 132 paket program PUMP Perikanan Budidaya, Sedangkan untuk mendukung pengolahan dan pemasaran, KKP memberi bantuan berupa PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Sarana Pemasaran Bergerak (SPG) Roda 3 serta Peralatan sistem rantai dingin, total senilai Rp 2,5 miliar. Bantuan KKP juga diperuntukan peningkatan program PUGAR sebesar Rp 3,4 miliar. "Selain bantuan fisik, KKP juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,3 miliar untuk peningkatan kapasitas SDM di Aceh," tambahnya.

Program PKN

Lebih jauh Sharif menjelaskan bahwa KKP tetap komitmen untuk memberi prioritas peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Upaya yang dilakukan dengan menggulirkan program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (PKN). Program ini merujuk pada Keputusan Presiden No.10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat, salah satu sasarannya adalah nelayan. "Program PKN ini bertujuan untuk meningkatkan wirausaha dan pendapatan nelayan. Dengan kelompok sasarannya yakni rumah tangga miskin (RTS) nelayan di wilayah berbasis Pelabuhan Perikanan (PP)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)," jelasnya.

Target program PKN sendiri kata Sharif, adalah 816 Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan yang telah terdata dan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2014. Saat ini di seluruh Indonesia telah dibangun 816 unit Pelabuhan Perikanan dengan berbagai tipe melalui dana APBN, APBD, bantuan luar negeri, maupun swasta, yang terdiri dari 6 Pelabuhan Perikanan Samudera, 14 Pelabuhan Perikanan Nusantara, 45 Pelabuhan Perikanan Pantai, dan 749 Pangkalan Pendaratan Ikan, dan 2 pelabuhan perikanan swasta. Untuk tahun 2011 lalu, sebanyak 100 unit PP/PPI dan tahun 2012 sebanyak 400 unit PP/PPI menjadi fokus pelaksanaan program PKN yang terdiri atas 1.426 desa dengan 112.037 rumah tangga sasaran nelayan tidak mampu. Untuk program PKN tahun 2013, telah dilakukan di 200 unit PP/PPI serta untuk tahun 2014, sebanyak 116 unit PP/PPI akan menjadi target terakhir program PKN.

Related posts