Belanja K/L Perlu Dipotong - SULIT MENCAPAI TARGET DEFISIT APBN 2014

Jakarta – Kalangan akademisi dan anggota DPR meminta pemerintah meningkatkan efisiensi melalui pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) demi menekan defisit APBN 2014 hingga di bawah 2,5 % dari produk domestik bruto (PDB).

NERACA

Guru besar ekonomi UGM Prof Sri Adiningsih mengatakan, masih sulit bagi Indonesia untuk keluar dari permasalahan defisit APBN. Selain banyaknya program pemerintah pusat dan daerah, juga disebabkan minimnya penerimaan negara. Tidak heran jika defisit APBN 2014 yang ditetapkan Rp 175,35 triliun atau setara 1,69% dari PDB diakui bakal sulit tercapai.

"Yang jelas kita selalu defisit APBN sehingga utang kita terus meningkat.

APBN untuk program sejak di-otonomi-kannya daerah yang makin banyak, berbagai program subsidi yang besar dan penerimaan pajak dan minyak juga turun terus. Dan kalau begitu terus defisitnya bisa semakin besar," ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Oleh karena itu, menurut dia, dari sisi penerimaan perlu digarap dengan baik agar dapat mengatasi defisit tersebut. Sri mencontohkan, di negara-negara lain tax ratio rata-rata mencapai 20%. "Malaysia misalnya, memiliki tax ratio di atas 15%. Di negara-negara maju malah tax ratio 30% dari PDB. Artinya, kita perlu menggarap penerimaan pajak dengan baik." ujarnya.

Belum lagi, kata dia, kebocoran anggaran yang selalu menjadi isu besar. Beberapa kasus yang ditangani KPK atas beberapa proyek bisa mencapai 15%-20%. Oleh karena itu, dia meyakini, jika Indonesia bisa menghemat itu, bukan hanya dapat menekan defisit APBN, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas APBN itu sendiri.

Hal lainnya yang juga disoroti Sri, yaitu banyaknya penggunaan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu. Salah satunya, pengeluaran dinas. "Untuk perjalanan dinas udara seharusnya dibatasi dengan yang penerbangan berbiaya murah. Penghematan bisa diperoleh dari situ. Satu hal, selain itu kunjungan pejabat ke daerah-daerah, tidak perlu membawa banyak rombongan. Saya kira ada banyak hal yang bisa dilakukan penghematan," tutur dia.

Dia menambahkan, hal penting lainnya, yaitu membuat skala prioritas yang paling baik dan jelas, baik untuk anggaran belanja modal maupun pegawai. Untuk infrastruktur misalnya, benar-benar harus dibangun sehingga perbaikannya bisa menyeluruh Indonesia. Sementara terkait belanja pegawai, meski kebutuhannya akan sangat bergantung kepada masing-masing kementrian, namun tetap harus dilakukan evaluasi agar jangan sampai jumlah pegawai lebih banyak dari yang diperlukan. "Dalam reformasi birokrasi harus dilakukan evaluasi dari sisi tingkat produktivitas dan pengeluarannya." imbuhnya.

Sebelumnya Wamenkeu Prof Dr Bambang Brodjonegoro mengakui, target defisit anggaran tahun ini yang ditetapkan 1,69% dari PDB sulit tercapai. Karena defisit kemungkinan akan berada di atas target tersebut, mengingat kemungkinan tidak tercapainya target pertumbuhan eksonomi nasional, produksi minyak siap jual (lifting) serta penerimaan pajak. Namun pemerintah bertekad menjaga defisit APBN tidak melebihi 2,5% dari PDB.

Menyimak target tiga parameter yaitu pertumbuhan ekonomi 6%, lifting minyak sebesar 870.000 barel per hari dan target penerimaan pajak Rp 1.110 triliun, berbagai pihak memperkirakan target tersebut sulit tercapai menyusul pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi di bawah 6%, dan produksi minyak diperkirakan hanya mencapai 813.000 bph.

Kepentingan Birokrasi

Secara terpisah, guru besar ekonomi Univ.Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika berpendapat seharusnya sebagian besar alokasi APBN tidak boleh dipakai untuk kepentingan birokrasi.

"Yang perlu menjadi pertimbangan dalam mereformulasi kebijakan anggaran, yaitu bahwa seharusnya sebagian besar alokasi APBN tidak boleh dipakai untuk kepentingan birokrasi," ujarnya, Sabtu.

Menurut Erani, alokasi sektoral diarahkan untuk mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan. Lalu, bunga obligasi rekap tidak sepatutnya dibebankan lagi kepada APBN. Perlu diketahui bahwa pada 2013 dianggarkan bunga obligasi rekap sekitar Rp8,52 triliun.

"Kemudian, beban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang perlu direnegosiasikan agar beban fiskal tidak terlalu berat,” ujarnya.

Jika pemerintah tidak memilih cara ini, menurut dia, maka opsi lainnya adalah menaikkan tax ratio menjadi 15 % agar tidak terjadi defisit anggaran. Dalam APBN, alternatif tax ratio ditetapkan sebesar 14 %.

"Pemerintah juga harus memiliki komitmen menjalankan UU, sehingga alokasi anggaran kesehatan besarannya mesti menyesuaikan dengan amanah UU tersebut," kata dia.

Terkait dengan upaya untuk memperbaiki permasalahan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan, salah satu pertanyaan fundamental dari masyarakat luas dalam pembahasan kebijakan anggaran atau kebijakan fiskal akhir-akhir ini adalah hubungan peningkatan APBN dengan kesejahteraan rakyat.

"Sebaiknya indikator-indikator kesejahteraan rakyat masuk dalam penyusunan APBN. Hal ini dimaksudkan agar dampak dari APBN atau peran dari stimulus fiskal terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat lebih memberikan dampak yang terukur," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, memang agak sulit bagi pemerintah untuk mencapai target defisit yang diharapkan dalam perencanaan APBN 2014, apalagi melihat nilai impor yang masih tinggi. Defisit perdagangan berpeluang besar untuk terus melaju menjadi tren dalam waktu ke depan apabila tidak ada upaya sistematis dari Kemendag untuk menekan laju impor.

"Kalau tidak ada upaya sistematis menekan impor, ini akan berpeluang jadi tren. Ini bukan sekedar sebuah siklus, indikator-indikator ekonomi kita menunjukan kinerja ekspor kita belum mampu mengimbangi derasnya laju impor," ujarnya.

Selain menekan impor bisa mengurangi defisit, lanjut dia, dapat juga dilakukan dengan cara pemangkasan anggaran kementerian atau lembaga pemerintahan, dimana anggaran yang tidak terlalu penting atau diperlukan maka bisa dipotong anggarannya. Harry pun menilai pemerintah tidak meletakan skema penyusunan anggaran berdasarkan reward dan punishment atas kinerja penyerapan maupun layanan publik yang dijalankan.

Dia pun mengingatkan kepada pemerintah dalam penggunaan anggaran harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang dinilai vital dan sangat dinantikan oleh kalangan investor guna dapat berinvestasi di Indonesia. Infrastruktur merupakan hal yang demikian penting karena menjadi salah satu syarat penting bagi masuknya investasi ke daerah dan pusat.

Direktur Indef Enny Sri Hartati menilai defisit APBN yang ditargetkan oleh pemerintah akan sulit tercapai, terlebih dengan keadaan ekonomi sekarang. Bahkan, kata dia, defisit APBN telah menyebabkan defisit keseimbangan primer yang semakin memburuk. Pada 2012 saja nilai defisit primer sebesar Rp45,5 triliun.

"Hal tersebut menunjukan bahwa kebijakan defisit APBN yang ditempuh pemerintah telah gagal dan tidak berdampak efektif dalam meningkatkan peran stimulus fiskal. Penyebabnya adalah membengkakanya belanja pemerintah yang hanya terkonsentrasi untuk pengeluaran birokrasi dan habis untuk subsidi energi," jelasnya.

Dia mengatakan defisit APBN yang dilakukan oleh pemerintah sebagian besar dibiayai dengan utang. Harusnya, menurut dia, defisit APBN yang dibiayai oleh utang akan menciptakan perekonomian yang lebih produktif yang ditandai dengan semakin optimalnya penerimaan negara, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas. "Namun, kali inikan tidak. Pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas karena masih banyak pengangguran," jelasnya. lia/bari/iwan/mohar

Related posts