Kemendagri Belum Restui Qanun Tambang

NERACA

Jakarta - Qanun Pertambangan Mineral dan Batubara yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh,saat ini tengah dikaji oleh Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh,”Sudah masuk di Kemendagri sekitar pertengahan Februari lalu. Hanya saja, saya belum tahu hasilnya seperti apa. Menunggu Pak Menteri,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga telah memastikan bahwa pihaknya belum memberikan restu terhadap qanun tersebut karena masih harus dibahas lintas kementerian, yakni Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan,”Memang betul, Kemendagri yang mengeluarkan keputusan. Namun, sampai saat ini, qanun tersebut masih dibahas lintas kementerian. Yang saya tahu, masih di Pak Jero Wacik (Kementerian ESDM),” terang dia.

Dengan adanya kepastian ini, bisa jadi membuat para pengusaha tambang di Aceh dapat sedikit bernafas. Pasalnya, harga batubara di kawasan tersebut saat ini hanya US$ 29 per ton. Sedangkan biaya produksinya mencapai lebih US$20 per ton.

Kondisi ini yang dikeluhkan oleh Forum Komunikasi Pengusaha Tambang Aceh. Karena akan semakin memberatkan, jika pemerintah pusat benar-benar akan menaikan royalti yang rencananya sebesar 13,5%. “Bisa dipastikan tidak ada pengusaha tambang yang bisa bertahan. Lantas kami mau makan apa," ujar Ketua Bidang Umum Forum Komunikasi Pengusaha Tambang Aceh Zen Zaeni Ahmad.

Menurut Zen, harga pasaran batubara yang diekspor ke India tersebut jauh dari harapan pengusaha. Setidaknya jika ingin menaikan royalti, tunggu sampai harga batubara di atas US$ 100 per ton. "Apalagi kualitas batubara di Aceh termasuk batubara yang berkalori rendah, jadi sulit jika ingin bersaing," jelas Zen. Karena itu, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali rencana menaikan royalti tersebut.

Sebenarnya kata Zen, mereka tidak keberatan dengan Qanun Pertambangan Minerba Pemerintahan Aceh berkaitan dengan royalti pertambangan sebesar 3,5 sampai 6% diterapkan. Dengan syarat, pemerintah pusat tidak menaikan royalti dari 5% menjadi 13,5%. "Prinsipnya kita setuju Qanun, tapi kita minta pemerintah pusat jangan menaikan royalti," ujar Zen.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat berencana menaikan royalti sama dengan kontraktor PKP2B sebesar 13,5 persen. “Alih-alih menciptakan situasi yang semakin kondusif. Rencana ini akan semakin menambah beban royalti pengusaha batubara di Aceh," jelas Zen. Sehingga jika kedua aturan ini diterapkan, maka royalti yang dibayarkan pengusaha bisa mencapai 20,5 persen. “Ini jelas diluar kemampuan kami,”paparnya. [bani]

BERITA TERKAIT

Sektor Tambang Topang Penguatan IHSG

NERACA Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, (12/2) ditutup menguat 17,93 poin…

Perusahaan Tambang-Konstruksi Aplikasikan TI Demi Efisiensikan Operasional

Perusahaan Tambang-Konstruksi Aplikasikan TI Demi Efisiensikan Operasional NERACA Jakarta - Perusahaan kontraktor pertambangan dan kontruksi mulai mengaplikasikan teknologi informasi (TI)…

BEI Sebut 18 Emiten Belum Free Float Saham

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan, hingga saat ini masih ada 18 emiten yang belum memenuhi aturan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

OJK Sebut Bumiputera Dalam Kondisi Normal - Dari Sisi Bisnis dan Pendanaan

  NERACA Jakarta - Para pemegang polis dan mitra kerja Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 kini bisa bernafas lega…

Kementerian PUPR Segera Teken MoU dengan BTN terkait KPR FLPP

  NERACA Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memastikan bahwa PT Bank…

BNI Sosialisasikan BNI Yap di Java Jazz

  NERACA Jakarta - Untuk memanjakan para penggemar musik jazz Indonesia serta menyosialisasikan alat pembayaran baru pada pagelaran musik Jakarta…