NERACA

Jakarta - Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tinggal menungu hitungan bulan, MEA dipandang sebagai peluang sekaligus momok menakutkan sekaligus ancaman bagi sektor pertanian Indonesia. Sebab, MEA memberi kesempatan untuk meningkatkan ekspor, namun di sisi lain dapat mengalahkan komoditas pangan dalam negeri.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Muslim Salam menyarankan agar pemerintah mulai fokus untuk pengembangan komoditas pangan ekspor. Ini bermanfaat agar Indonesia tidak terus digempur impor bahan pangan pokok. "Pemerintah harus fokus pada komoditas tertentu yang kita bisa menjadi eksportir, seperti sawit, sapi, produk kelautan. Itu bagian dari keunggulan komparatif Indonesia," kata Muslim di Jakarta, Kamis (6/3).

Muslim mengakui, tidak aneh jika Indonesia harus mengimpor bahan pangan seperti beras. Sebab saat ini infrastruktur pertanian tidak mendukung untuk menciptakan swasembada beras. "Tidak apa-apa impor beras kalau sulit membenahi infrastruktur pertanian. Itu bisa diganti dengan peningkatan ekspor," imbuhnya.

Untuk itu pemerintah harus fokus mengembangkan komoditas ekspor tersebut. Jika itu dapat dilakukan, maka akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani. "Kalau pemerintah bisa fokus, petani kita bisa sejahtera,"tegasnya.

Dimata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, jika pemerintah menganalogikan saat ini kesiapan secara umum jelang MEA sudah 80 persen dan bisa mencapai 100 persen di akhir tahun 2014, itu hal  wajar sebagai wujud opti­misme pemerintah.

Hanya saja, harus melihat juga realita yang terjadi secara keselu­ruhan, jangan sampai membe­rikan angin surga kepada publik yang nantinya menjadikan bume­rang bagi pemerintah sendiri.

“Boleh saja optimis, tapi tetap harus realistis. Kalau benar ada­nya, tidak jadi masalah. Kha­watirnya ini hanya halusinasi pemerintah saja,” kata dia.

Menurut Enny, Indonesia ma­sih mengalami defisit perda­gangan. “MEA sudah dalam hitu­ngan bulan, realitanya masih ada proteksi perdagangan kita dengan negara ASEAN lain sudah ter­seok-seok. Nah, kalau sudah dibuka bebas yang terjadi bisa lebih parah,” papar Enny.

Wakil Ketua Asosiasi Pengu­saha Indonesia (Apindo) Anton Supit menilai kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 yang telah mencapai 80 persen adalah keliru. Pasalnya, yang terjadi di lapangan justru berbeda karena kalangan dunia usaha justru merasa tertekan dengan adanya MEA tersebut. “Karena ada beberapa sektor yang memang kuat menghadapi pasar ASEAN, akan tetapi ada sek­tor penting yang justru akan kalah di pasar ASEAN,” kata Anton.

Dia menjelaskan, sektor yang akan terancam adalah sektor per­tanian. Sejauh ini Indonesia masih ketergantungan terhadap impor bahan pangan. Dengan adanya MEA maka sektor pangan Indonesia akan dibanjiri impor tidak hanya dari luar ASEAN akan tetapi dari ASEAN.

Anton juga menuding peme­rintah seakan tidak peduli dengan nasib dunia usaha dalam meng­hadapi MEA. Pasalnya, dalam dua tahun ke depan seharusnya pemerintah fokus meningkatkan daya saing industri dalam negeri namun perhatian pemerintah akan terfokus pada Pemilu.

 Maka dari itu, dia meminta pemerintah dan kalangan dunia usaha duduk bersama untuk mem­beberkan kelemahan dan keung­gulan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015.

Pengamat pertanian HS Dillon menegaskan, Indonesia belum siap menghadapi MEA 2015, khususnya di sektor pertanian. Pasalnya, sejauh ini upaya mem­perkuat petani untuk mening­katkan produksinya masih jauh.

Keberpihakan kepada petani, menurut Dilon, hanya kuat di pemerintan pusat dengan adanya ketentuan mengenai revitalisasi pertanian sejak tahun 2005. Namun sayangnya, untuk riilnya di lapangan masih sulit.  “Banyak bupati yang tidak mau berpihak pada petani. Mereka lebih senang kepada pengusaha atau pihak swasta karena lebih cepat untung,” tegasnya. [agus]