Pemerintah Tetapkan Uang Jaminan 5%

Pembangunan Smelter

Jumat, 07/03/2014

NERACA

Jakarta – Setelah bergulirnya pemberlakuakn Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), maka per 12 Januari 2014 pengusaha minerba tidak diperbolehkan mengekspor tambang mentah. Kendati demikian sampai dengan saat ini pengusaha masih deras melobi pemerintah agar diberikan kelonggaran. Namun pemerintah tetap tegas agar para pengusaha harus membangun Smelter, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengenakan kewajiban setor uang jaminan sekitar 5% dari total investasi pembangunan pabrik pemurnian (Smelter) terhadap perusahaan tambang seperti PT Freeport Indonesia dan lainnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan cara ini untuk memastikan kesungguhan perusahaan tambang untuk membangun smelter. Nantinya perusahaan harus meletakkan uang jaminan, dan target pembangunan smelter selesai selama 3 tahun. "Kalau dia (perusahaan) bilang siap bangun smelter dalam 3 tahun, dia minta fasilitas seperti ini untuk mineral apa, investasinya sebesar ini, dengan kesungguhan kami ini, kami (perusahaan) akan sampaikan performance bond," kata Hidayat di Jakarta, Kamis (6/3)

Angka dari jaminan tersebut masih dikaji oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Normalnya jaminan adalah sebesar 5% dari total investasi smelter. "Semacam bond, buat satu penawaran di perusahaan konstruksi, dimasukan jumlah tertentu. Secara normal 5% dari total. tapi bukan saya yang putuskan tapi menkeu," sebutnya.

Menurut Hidayat, ini adalah langkah yang tepat untuk percepatan pembangunan smelter. Sebab sebelumnya pembangunan smelter diberi rentang waktu selama 5 tahun. "Sekarang kalau punya kesungguhan, antara lain kewajiban-kewajiban itu, maka dia bisa dilakukan relaksasi. karena BK bukan reveneu tapi alat memaksa mereka bangun," ujar Hidayat.

Jika dalam 3 tahun smelter tersebut tak kunjung dibangun maka perusahaan tersebut harus merelakan uang jaminannya 'hangus' ini yang menjadikan perusahaan tambang tidak akan rela kehilangan uangnya. "Paling nggak kalau dia naruh uang, dia nggak mau kehilangan uang," tegasnya.

Seperti diketahui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.011/2014 yang mengatur tentang besaran bea keluar bagi ekspor mineral yang telah memenuhi syarat ekspor. Regulasi tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang mineral dan batubara yang mengatur pelarangan ekspor mineral mentah atau ore.

Kementrian Keuangan (Kemenkeu) memberikan aturan pelaksana izin ekspor produk mineral walau tanpa pemrunian. Tapi tarif bea keluar ditetapkan naik dari 20% sampai dengan 60% secara bertahap. Kenaikannya setiap semester hingga 31 Desember 2016.

Kendari sudah memberikan kelonggaran Kemenkeu kini tengah membicarakan kembali aturan bea keluar minerba. Rencana tersebut disambut baik oleh para pengusaha yang sejak awal sudah tidak menyetujui dengan bea keluar. Pasalnya dalam perusahaan kontrak karya yang dibenarkan adalah royalti, bukannya adanya bea keluar.

Di sisi lain, penerapan bea keluarnya dianggap sangat tinggi. Misalnya tembaga, konsentrat tembaga dengan kadar lebih tinggi dari atau sama dengan 15% dikenakan bea keluar sebesar 25% di 2014.

Dimata para pengusaha tambang, berdasarkan perhitungan struktur biaya industri, seharusnya bea keluar di tahun pertama hanya 2%. Akibatnya, industri tembaga bisa tutup usaha alias gulung tikar jika masih memberlakukan bea keluar yang tinggi, yang berakibat mengganggu perekonomian Indonesia. [agus]