Reformasi Birokrasi dan Politik Anggaran Dikritisi - Desakan PPATK

NERACA

Jakarta---Perlunya percepatan reformasi birokrasi dinilai sangat penting guna menekankan perbaikan system yang dapat meminimalisir tindak pidana pencucian uang. Artinya, bukan hanya terfokus menindak pelaku kejahatan. “Perbaikan sistem mutlak harus dilakukan untuk mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan potensi pencucian uang,” kata Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein kepada wartawan di Jakarta,1/8/2011.

Yunus mendorong secepatnya dibuat Single Identidy Number (SIN) dan pemberian remunerasi dan perbaikan politik anggaran. “Misalnya, reformasi birokrat dan single ID dibuat. Reformasi birokrat selain rekruitmen, training, penempatan, remunerasi dan didukung politik anggaran yang kuat," terangnya.

Menurut Yunus, PPATK itu ibarat gelandang serang dalam line up sususan pemain sepak bola. Pasalnya, tugas PPATK adalah memberi umpan-umpan cantik (berupa laporan transaksi mencurigakan) yang akan dikonversi menjadi gol (jerat hukum) oleh para striker (penyidik).

“PPATK itu seperti gelandang serang. Boleh ngasih umpan, tapi tidak boleh bikin gol. Strikernya yang bikin gol. Ada penyidik polri, penyidik kejaksaan, penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), penyidik pajak dan penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional). Mereka itu strikernya. Kalau penyerangnya banyak, harusnya golnya juga banyak,” terang Yunus.

Namun Yunus menambahkan pencegahan tindak pidana “binatu uang” mustahil dilaksanakan jika tak didukung penegakan hukum yang berintegritas tinggi. Gaji aparat hukum yang sangat kecil, lanjut dia, merupakan faktor terpenting yang membuat idealisme mereka sering tergadaikan.

Calon pimpinan KPK ini mengaku gembira dengan terobosan baru aturan hukum pencucian uang sejak disahkannya UU No. 8/2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. “Sekarang kalau (terpidana) diputus secara in absentia, harus maju sendiri (jika mau banding). Dalam kasus Hesyam (kasus Bank Century), seperti itu. Kasus yang sudah diputus pengadilan in absentia, tapi bisa naik banding. Dulu pengacaranya yang maju. Tapi kalau buron, tidak boleh diwakilkan, dia harus muncul sendiri. Itu hal baru dalam UU ini,” terang Yunus.

Disinggung soal hasil analisis transaksi mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang kini menjadi buron KPK, Yunus mengatakan yang bersangkutan terindikasi melakukan tindak pidana korupsi melalui 144 laporan transaksi perusahaan yang ditengarai ia kelola.

Diakui Yunus, Nazaruddin bukan orang bodoh, transaksinya tidak selalu lewat sistem perbankan, melainkan tunai. “Lebih dari 150 perusahaan (milik Nazaruddin). Tapi saya tidak hafal nama dan jumlahnya. Anda perlu ingat, soal transaksi kan bukan hanya lewat bank. Tidak selalu melalui sistem keuangan. Dia punya rekening sedikit. Pokoknya beberapa sudah ditutup yang di dalam negeri, jumlahnya tidak sampai sepuluh,” pungkasnya. **munib/cahyo

BERITA TERKAIT

Pentingnya Deteksi dini Tumor dan Kanker Payudara

Kanker payudara merupakan penyakit yang ditandai dengan tumbuhnya sel abnormal, tidak terkontrol pada kelenjar dan jaringan payudara. Karenanya bagi wanita…

Pulau Batam dan Bintan Potensial Dongkrak Kunjungan Wisman Ke Indonesia

Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa menilai jika digarap dengan serius, Batam dan Bintan sangat…

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…