Menperin Harap Kinerja Inalum Jangan Sampai Turun

NERACA

Jakarta - Paska merebut PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dari tangan Nippon Alumunium Asahan (NAA), pemerintah memastikan akan menjaga kinerja pabrik peleburan aluminium tersebut. Keputusannya, perusahaan ini akan mendapatkan suntikan investasi hingga US$ 700 juta setara Rp 8,1 triliun.

Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, setelah 30 tahun dikuasai Jepang dan 100% sahamnya kini milik Indonesia, pemerintah memastikan akan akan mengelola Inalum agar memiliki kinerja yang lebih baik.

"Setelah 30 tahun di-manage perusahaan asing, jangan sampai kinerjanya menurun. Kami telah membuat rencana bisnis dengan meningkatkan kapasitas produksi aluminium dari 250 ribu ton menjadi 400 ribu ton," ujar dia di Jakarta, Kamis (6/3).

Dia menambahkan, dalam rencana bisnis tersebut akan dilakukan proses perluasan pabrik Inalum dengan penyediaan lahan seluas 1.400 hektare (ha). Investasi yang dibutuhkan mencapai jutaan dolar Amerika Serikat (AS).

"Investasinya US$ 700 juta, tapi status hukumnya ditetapkan dulu. Esensinya kita ingin supaya Inalum menjadi lebih baik ketimbang dipegang Jepang meskipun manajemen yang dilakukan Jepang sudah baik," tegas dia.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengakui, 80% produksi alumunium yang dihasilkan Inalum sudah terserap di dalam negeri. Dan saat ini ekspansi Inalum sudah didesain dengan investasi yang cukup besar, salah satunya di sektor hilirisasi.

"Kita sedang melakukan pembahasan dengan otoritas asahan (OA) karena paska pengakhiran perjanjian, OA harus melaksanakan tugasnya sampai tuntas. Tugas ini akan di audit oleh BPKP dan Menteri Perindustrian akan memberikan rekomendasi ke OA," jelas dia.

OA, kata Hatta harus menyelesaikan persoalan yang tertunda seperti melakukan pengelolaan wilayan Toba Asahan yang dikelola oleh Perusahaan Jasa Tirta I. "Semua itu masih dalam kerangka master plan Kementerian Perindustrian proses hulu dan hilir Inalum. Time frame-nya akan diberitahukan pekan depan," ucapnya.

Sementara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Mahendra Siregar mengakui investasi jutaan dolar itu digelontorkan untuk menambah kapasitas listrik di wilayah kerja Inalum. "Perlu dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) baru untuk menambah kapasitas listrik di luar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang sekarang sudah hampir habis dari kapasitas yang ada di Sungai Asahan," cetus dia.

Sebelumnya, pemerintah akan menjadikan Provinsi Sumatra Utara sebagai klaster aluminium terbesar di Indonesia, menyusul telah diambilnya 100 % saham Inalum dari Jepang oleh pemerintah. Hidayat menjelaskan, klaster aluminium itu akan mampu menyuplai kebutuhan dalam negeri. Sejauh ini Inalum menjadi produsen aluminium terbesar di Asia Tenggara.

"Ada keinginan pemerintah nantinya akan melakukan ekspansi. Pemerintah ingin menjadikan Sumatra Utara menjadi sebuah klaster aluminium dimana proses hilirisasi, downstream dari industri ini bisa berlangsung di sana," terang Hidayat.

Memperin menjelaskan, bila selama ini pemerintah mengekspor aluminium dan pengolahannya dilakukan di Jepang dan negara lainnya, nantinya, pemerintah ingin pengolahan aluminium akan dilakukan di Indonesia yakni di Sumut.

Inalum menjadi satu pabrik smelter yang mempunyai kapasitas produksi sebesar 250.000 ton Ingot Aluminium per tahun. Ia mengatakan dengan produksi tersebut, maka Inalum menjadi penghasil aluminium pertama dan terbesar di Asia Tenggara sampai saat ini. Ia berharap Inalum sanggup mensuplai kebutuhan aluminium dalam negeri dan ekspor.

BERITA TERKAIT

Satgas Temukan Harga Beras di Tangerang Turun

Satgas Temukan Harga Beras di Tangerang Turun NERACA Serang - Hasil monitoring Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Banten di Kota…

Rasio Uang Palsu Diklaim Turun

NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengklaim rasio peredaran uang rupiah palsu hingga pekan ketiga Ramadhan, Mei 2018, telah…

Belum Ada Laporan Perusahaan Yang Tidak Bayar THR - Sampai Saat Ini

Belum Ada Laporan Perusahaan Yang Tidak Bayar THR Sampai Saat Ini NERACA Sukabumi - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…