Konversi BBM ke BBG

Sabtu, 08/03/2014

Konversi BBM ke BBG

Oleh Bani Saksono (Wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) sudah dimulai sejak 1995. Ketika itu diberlakukan bagi kendaraan bermotor. Namun, dari 12 juta kendaraan, hanya 5 ribu unit saja yang menggunakan BBG.

Kita masih ingat betul, saat Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh kendaraan dinasnya mengonsumsi BBG. Ribuan converter, yaitu alat untuk mengonversi piranti BBM ke BBG, sudah dibagikan. Bahkan ratusan taksi di Jakarta juga ikut program tersebut.

Namun, apa yang terjadi? Kendaraan-kendaraan ber-BBG itu kembali mengonsumsi BBM. Penyebabnya, tekad menyukseskan program konversi BBM ke BBG itu tak didukung sepenuhnya oleh pemerintah sendiri. Pemerintah rupanya tak menyediakan pasokan BBG yang cukup.

Selain pasokan yang cukup, rupanya Thailand berhasil mennetapan harga yang sangat efisien terhadap BBG dibandingkan harga BBM. Harga BBM dipatok tinggi hingga Rp 12 ribuan per liter. Sedangkan bahan bakar gas (BBG) ditetapkan harganya pada kisaran Rp 3.000an per liter.

Pemerintah Thailand memberikan subsidi harga BBG hingga ¼ harga BBM, utamanya bagi kendaraan umum dan kendaraan pengangkut logistik seperti bus dan truk tambang. Khusus untuk kendaraan umum dan pengangkut logistik seperti truk dan bus, harga BBG disubsidi lagi oleh pemerintah sehingga menjadi seperempat harga BBM.

Karena itu, negeri itu cenderung lebih siap menyongsong dideklarasikan Masyarakat Ekonomi Asian (MEA) atau model pasar bebas lainnya, seperti AFTA, APEC, juga WTO. PTT Public Company Limited, Pertamina-nya Thailand juga rajin menyosialisasikan MEA kepada segenap lapisan masyarakat terutama generasi mudanya. Itu sebabnya, Kepala Bappenas Prof Armida Alisyahbana menyatakan program itu di Thailand mampu menaikkan daya saing.

Di Indonesia, seharusnya program konversi BBM ke BBG juga dapat diterapkan dengan baik. Sebab, negeri ini termasuk penghasil gas alam yang bahkan menjadi komoditas ekspor. Armida berharap program itu dapat diterapkan di kalangan angkutan umum. Dan, di Jakarta, jaringan Transjakarta Busway sudah sejak awal konsekuen mengikuti program itu.

Beruntung, karena Pemprov DKI mengucurkan subsidi yang cukup hingga UP Transjakarta busway mampu bertahan dan beroperasi hingga saat ini. Persoalannya, apakah pemerintah mau memberikan subsidi yang cukup kepada kalangan angkutan umum? Yang lebih dulu disubsidi justru kendaraan pribadi yang berkedok mobil murah ramah lingkungan (LCGC) dalam bentuk pembebasan bea masuk barang mewah hingga 0%.

Sedangkan nasib angkutan umum belum mendapat perhatian khusus bagi mereka. Permintaan subsidi kepada pemerintah pusat bagi setiap pengadaan armada angkutan umum terus dihambat (saksono)