Konversi BBM ke BBG

Konversi BBM ke BBG

Oleh Bani Saksono (Wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) sudah dimulai sejak 1995. Ketika itu diberlakukan bagi kendaraan bermotor. Namun, dari 12 juta kendaraan, hanya 5 ribu unit saja yang menggunakan BBG.

Kita masih ingat betul, saat Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh kendaraan dinasnya mengonsumsi BBG. Ribuan converter, yaitu alat untuk mengonversi piranti BBM ke BBG, sudah dibagikan. Bahkan ratusan taksi di Jakarta juga ikut program tersebut.

Namun, apa yang terjadi? Kendaraan-kendaraan ber-BBG itu kembali mengonsumsi BBM. Penyebabnya, tekad menyukseskan program konversi BBM ke BBG itu tak didukung sepenuhnya oleh pemerintah sendiri. Pemerintah rupanya tak menyediakan pasokan BBG yang cukup.

Selain pasokan yang cukup, rupanya Thailand berhasil mennetapan harga yang sangat efisien terhadap BBG dibandingkan harga BBM. Harga BBM dipatok tinggi hingga Rp 12 ribuan per liter. Sedangkan bahan bakar gas (BBG) ditetapkan harganya pada kisaran Rp 3.000an per liter.

Pemerintah Thailand memberikan subsidi harga BBG hingga ¼ harga BBM, utamanya bagi kendaraan umum dan kendaraan pengangkut logistik seperti bus dan truk tambang. Khusus untuk kendaraan umum dan pengangkut logistik seperti truk dan bus, harga BBG disubsidi lagi oleh pemerintah sehingga menjadi seperempat harga BBM.

Karena itu, negeri itu cenderung lebih siap menyongsong dideklarasikan Masyarakat Ekonomi Asian (MEA) atau model pasar bebas lainnya, seperti AFTA, APEC, juga WTO. PTT Public Company Limited, Pertamina-nya Thailand juga rajin menyosialisasikan MEA kepada segenap lapisan masyarakat terutama generasi mudanya. Itu sebabnya, Kepala Bappenas Prof Armida Alisyahbana menyatakan program itu di Thailand mampu menaikkan daya saing.

Di Indonesia, seharusnya program konversi BBM ke BBG juga dapat diterapkan dengan baik. Sebab, negeri ini termasuk penghasil gas alam yang bahkan menjadi komoditas ekspor. Armida berharap program itu dapat diterapkan di kalangan angkutan umum. Dan, di Jakarta, jaringan Transjakarta Busway sudah sejak awal konsekuen mengikuti program itu.

Beruntung, karena Pemprov DKI mengucurkan subsidi yang cukup hingga UP Transjakarta busway mampu bertahan dan beroperasi hingga saat ini. Persoalannya, apakah pemerintah mau memberikan subsidi yang cukup kepada kalangan angkutan umum? Yang lebih dulu disubsidi justru kendaraan pribadi yang berkedok mobil murah ramah lingkungan (LCGC) dalam bentuk pembebasan bea masuk barang mewah hingga 0%.

Sedangkan nasib angkutan umum belum mendapat perhatian khusus bagi mereka. Permintaan subsidi kepada pemerintah pusat bagi setiap pengadaan armada angkutan umum terus dihambat (saksono)

BERITA TERKAIT

Polemik Kenaikan BBM Non-Subsidi

  Oleh: Dhenny Yuartha Junifta Peneliti INDEF   Keputusan Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi menuai polemik. Polemik tersebut terlebih muncul…

KABUPATEN SUKABUMI - Kenaikan BBM Berimbas Terhadap Harga Kebutuhan Pokok

KABUPATEN SUKABUMI  Kenaikan BBM Berimbas Terhadap Harga Kebutuhan Pokok NERACA Sukabumi – Harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Sukabumi, alami…

Kenaikan BBM Nonsubsidi Bakal Picu Inflasi

      NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) mulai 1 Juli 2018 pukul 00.00 WIB menaikkan harga Pertamax.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Jangan Ada Lagi Duka di Lautan

Kecelakaan beruntun tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, pada 18 Juni, yang membawa penumpang sekitar 180-an…

Presiden: Kita Perlu Jaga Keselamatan Penumpang

Presiden Joko Widodo menyatakan akan memerintahkan Menteri Perhubungan untuk mengumpulkan para kepala dinas perhubungan di daerah untuk segera menyikapi peristiwa…

DPR: Kemenhub Harus Tingkatkan Pengawasan ASDP

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Kementerian Perhubungan harus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap moda transportasi pada angkutan sungai, danau,…