Perbanyak SPBG Agar Transjakarta Tak Datang Terlambat

Satu per satu persoalan yang selama ini dihadapi bus Transjakarta busway coba diurai. Mulai dari penambahan armada, perbaikan headway, sterilisasi jalur, hingga penyediaan bahan bakar gas (BBG).

Sebetulnya, persoalan itu adalah masalah klasik, sebab, sudah mengemuka sejak awal dioperasikannya busway Transjakarta pada 2004. Tapi sudahlah, jarum jam tak bisa diputar mundur. Sekarang, masalah harus diurai satu-satu, syukur berbarengan sekaligus, agar pemerintah bisa memberikan pelayanan sarana transportasi yang aman, nyaman, cepat, bebas macet, dan terjangkau kepada masyarakat.

Selama bertahun-tahun setiap bus Transjakarta harus mengantre berjam-jam untuk mengisi bahan bakar gas (BBG). Sebab, jumlah armada yang harus mengisi banyak, sedangkan jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang tersedia sangat sedikit.  “Saya kalau ngantre di SPBG, ya sekitar dua jam lamanya, sejak datang hingga meninggalkan SPBG,” kata Wahyu Gupito, seorang perempuan yang menjadi pramudi di koridor II (Pulogadung – Harmoni).

Hingga akhir 2013, sebanyak 579 bus Transjakarta hanya dilayani oleh 9 SPBG dan empat stasiun bergerak (mobile refueling unit/MRU). Bahkan, sebelumnya, pernah terjadi sebanyak 631 bus hanya dilayani oleh 6 SPBG saja, yaitu pada 2012.

Apa pengaruh dari antrean panjang di SPBG tersebut? Tentu bus tersebut akan lama meninggalkan rutenya semula. Karena itu, jumlah bus yang beroperasi menjadi berkurang.  Jika demikian, waktu tunggu antar-bus (headway)  akan makin panjang. Akibatnya terjadilah penumpukan penumpang, terutama di halte-halte utama.  

Jika demikian, penumpangpun akan berebut naik ke bus yang datang. Dengan alasan takut terlambat tiba di tempat tujuan,  mereka memilih berdesak-desakan di dalam bus. Jelas kondisi yang tak nyaman.  Padahal, jika mau menunggu, jumlah penumpang yang naik di bus berikutnya pasti lebih sedikit.

Tidak adanya standar yang baku berapa banyak bus bisa dimuati, lebih sering petugas di bus atau di halte-halte membiarkan penumpang memaksakan diri naik bus yang sudah penuh. Seringnya bus overload muatan, sudah barang tentu tidak hanya penumpang yang tak nyaman, tapi juga  busnya menjadi rentan mengalami kerusakan.

“Idealnya, SPBG lokasinya di ujung koridor busway. Dengan demikian, bus-bus tidak perlu buang waktu karena harus keluar dari rute untuk mengantre mengisi bahan bakar,” kata Budi Susandi, koordinator Busway Mania.  Menurut dia, jika SPBG ditambah, diharapkan operator mampu memenuhi headway yang ideal yaitu sekitar tiga menit dan paling lama lima menit.

Komitmen PGN

Memasuki 2014, Pemprov DKI Jakarta pun berkomitmen membangun 45 SPBG sebagai jumlah yang ideal dalam memenuhi permintaan BBG.  Pemprov DKI, kata Gubernur Joko Widodo, akan memenuhi jumlah itu secara bertahap dalam beberapa tahun. Tahun lalu, sudah dibangun tiga SPBG.

 “Tahun ini akan ada lagi enam SPBG yang dibangun oleh   Perusahaan gas Negara (PGN) dan dua lagi dalam bentuk SPBG bergerak (mobile refueling unit/MRU),” kata Jokowi. Pemprov DKI bahkan sudah menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengawal pembangunan SPBG. PT Jakpro pun membentuk anak perusahaan yaitu PT Jakarta Energi Utama (JEU).

Coomercial Director dan CCO PGN Jobi Triananda menyatakan komitmennya membangun SPBG dan MRU untuk melayani bus Transjakarta. "Iya, tahun ini kita bangun enam SPBG dan dua MRU. Karena kita lihat juga bus Transjakarta banyak yang baru," kata Jobi seusai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, belum lama ini.

 Nantinya, keenam SPBG itu akan dibangun di Ketapang, Ancol, Pluit, Pulogebang, dan dua lokasi di Kalideres. Sedangkan MRU, akan ditempatkan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat dan Ragunan, Jakarta Selatan. Dipilihnya Ragunan, karena lokasi tersebut merupakan titik akhir koridor VI (Ragunan-Dukuh Atas). Koridor VI termasuk  salah satu rute yang paling banyak penumpang, sehingga bus tidak perlu keluar jalur untuk mengisi bahan bakar.

Jika demikian, pihak PGN tak lagi kesulitan membangun SPBG akibat terbatasnya lahan yang luas. Sebab, Pemprov DKI melalui PT Jakarta Energi Utama lah yang akan menyiapkan lahan yang diperlukan PGN.  "Tanahnya yang menyediakan mereka, kita tinggal bangun," tutur Jobi.

Pembangunan keenam SPBG dan dua MRU itu merupakan bagian dari komitmen PGN untuk membangun 16 SPBG di kawasan Jabodetabek, Sukabumi, Surabaya, dan Riau. Sebanyak 12 SPBG di antaranya tersambung dengan jaringan pipa, dan sisanya berupa SPBG bergerak (MRU). Melalui anak perusahaan PT Gagas Energi, PGN mengalokasikan  anggaran hingga Rp 260 miliar. (saksono)