Kualitas Produk Nasional Dinilai Masih Rendah

Jelang MEA 2015

Kamis, 06/03/2014

NERACA

Jakarta - Kurang dari satu tahun lagi pasar bebas Mayarakat Ekonomi ASEAN (MEA) digulirkan. Kendati demikian, melihat realita yang ada pengamat menilai saat ini produk nasional secara kualitas masih kalah dengan produk asing. Maka dari itu, Pemerintah harus mampu mengeluarkan kebijakan agar produk lokal mempunyai nilai tambah sehingga mampu bersaing dikancah perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara.

Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, Komaruddin Hidayat menilai Pemerintah belum siap menyambut pasar bebas kawasan Asia Tenggara lantaran kualitas produk lokal tidak bisa bersaing dengan produk asing. “Jelang MEA belum nampak adanya penambahan nilai produk lokal, jika berlanjut pada pasar bebas nanti sangat sulit produk lokal dapat bersaing dengan produk asing,” katanya di Jakarta, Rabu (5/3).

Problem utama yang menghambat peningkatan produk lokal, karena memang pemerintah saat ini belum bisa menggulirkan kebijakan yang mampu mendorong peningkatan kualitas produksi. Seperti infrastruktur yang masih buruk, biaya distribusi yang mahal, dan biaya impor maupun pungli besar, sehingga pengusaha sangat sulit mendongkrak mutu produk. “Faktor utama pada cost produksi yang masih tinggi, sehingga sulit bagi para pengusaha maupun UMKM meningkatkan mutu produknya,” imbuhnya.

Jika pemerintah tidak action dan membiarkan ini semua, dikhawatirkan negeri ini hanya dijadikan sasaran pasar bagi negara lain. Dan celakanya jika terjadi seperti itu, maka ekonomi tingkat bawah akan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan setiap harinya yang mengakibatkan konflik sosial yang besar kedepannya. “Secara ekonomi tingkat pendapatan masyarakat Indonesia masih sangat rendah, jika demikian dikhawatirkan akan terjadi konflik sosial yang besar dilevel bawah,” tegasnya.

Kalau dulu negeri ini dijajah oleh VOC, jangan sampai akhirnya kembali terulang negeri ini dijajah oleh produk-produk asing. “Menjelang pasar bebas MEA ini, harapnnya pemerintah dapat menemukan formula yang tepat agar produk nasional bisa bersaing secara kompetitif dengan produk asing,” jelasnya.

Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Hendri Saparini menilai, jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan mulai berlangsung tahun depan, Indonesia dinilai jauh tertinggal dalam hal persiapan dibanding negara kawan lain, walaupun pemerintah mengatakan kesiapan dalam negeri telah mencapai 83%. “Indonesia termasuk yang terbelakang terkait kesiapa untuk menyambut MEA tahun depan,” katanya.

Adapun Kementerian Perdagangan sebelumnya mengklaim bahwa kesiapan Indonesia menghadapi MEA sudah mencapai 83%. Tetapi, terang Hendri, kesiapan tersebut dalam konteks sudah menandatangani kesepakatan-kesepakatan menyangkut MEA, bukan mengenai strategi pemerintah menyambut MEA.

Hal ini juga terlihat dari sosialisasi MEA yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha. Sosialisasi pemerintah hanya sebatas apa itu MEA, bukan strategi menghadapai perdagangan bebas. Hendri menambahkan langkah pemerintah tersebut jauh berbeda dengan negara ASEAN lain seperti Thailand.

Di sana pemerintah sudah memetakan (mapping) rencana pengembangan industri menyongsong MEA. “Thailand bahkan sudah ekspansi ke Myanmar, nantinya investasi mereka di Myanmar akan dijadikan pintu masuk untuk ke pasar Indonesia,” pungkasnya. [agus]