BPSDM KP Butuh Data BPS Untuk Kembangkan SDM

Kelautan dan Perikanan

Kamis, 06/03/2014

NERACA

Bandung - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan menganggap penting data yang akurat dan dalam hal ini adalah data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini dilakukan supaya mempermudahkan membuat kebijakan dalam sektor SDM kelautan dan perikanan sehingga dapat dilakukan pelatihan atau penyuluhan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

"Melalui data BPS maka akan diperoleh data mengenai SDM kelautan dan perikanan, kemudian data kesejahteraan nelayan dapat diketahui dengan baik dan tepat sehingga bisa membuat pihak kami untuk melakukan kebijakan-kebijakan dalam sektor SDM kelautan dan perikanan kepada masyarakat," kata Kepala BPSDM KP, Suseno Sukoyono di Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/3).

Suseno pun menjelaskan pihaknya mendapatkan data acuan dari BPS mengenai statistik kelautan dan perikanan sehingga dapat dipersiapkan tenaga-tenaga SDM yang handal untuk dapat membimbing masyarakat kelautan dan perikanan, seperti melakukan penyuluhan maupun pelatihan. Dengan data yang akurat dari BPS ini, bisa diketahui nilai tukar nelayan dimana indeks penerimaan dan pengeluaran nelayan (pembudidaya) akan bisa menjadi patokan nilai tambah (value) dalam tingkat kesejahteraan ekonomi.

"Data yang disajikan oleh BPS ini sebagai pedoman bagi pelatihan-pelatihan atau penyuluhan SDM kelautan dan perikanan. Apabila data ini kita terima maka kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan sehingga bisa merubah pemikiran masyarakat kelautan dan perikanan sehingga bisa mendapatkan nilai value," ujar dia.

Dia pun mencontohkan apabila data dari BPS mengenai pengaruh musim terhadap sektor kelautan dan perikanan maka bisa dilakukan pelatihan-pelatihan supaya mencari alternatif lain dalam menanggulangi pengaruh musim ini, baik dampak baik maupun buruknya. Hal yang terpenting adalah adanya pencapaian manfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan dan melalui data yang akurat ini maka pencapaian itu akan tercapai pula.

"Saya sudah cocok dan selalu berpatokan kepada data yang dikeluarkan oleh BPS ini, serta hal data ini bisa menolong kami dalam melakukan penyuluhan maupun pelatihan secara menyeluruh kepada pihak kelautan dan perikanan," ungkap Suseno.

Suseno pun mengatakan sangatlah mudah untuk dimengerti data yang dikeluarkan oleh BPS ini sehingga bisa dilakukan upaya untuk melakukan langkah-langkah yang akan diambil dalam sektor SDM kelautan dan perikanan. Membuat kebijakan SDM kelautan dan perikanan melalui data BPS tidak akan menyulitkan. "Oleh karenanya, kami berprinsipkan bahwa membangun SDM kelautan dan perikanan melalui data yang akurat dan tepat," kata dia.

Sensus BPS

Sementara itu, di tempat yang sama, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono mengatakan sensus pertanian dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, sejak 1963, 1973, 1983, 2003, dan saat ini 2013. Cakupan meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. "Updating direktori perusahaan pertanian dilakukan tahun 2012. Pencacahan lengkap dilakukan mei 2013. Pencacahan survei pendapatan rumah tangga pertanian dilaksanakan november 2013," kata dia.

Sedangkan mengenai sektor perikanan, lanjut dia, cakupan hingga ke seluruh subsektor di pertanian, termasuk budidaya ikan, dan penangkapan ikan di seluruh Indonesia. Jumlah sampel sekitar 90 ribu rumah tangga (budidaya ikan) dan sekitar 60 ribu rumah tangga (penangkapan ikan).

"Data yang dikumpulkan terutama mengenai struktur ongkos usaha perikanan, keterangan umum usaha perikanan, keterangan bangunan dan tempat tinggal rumah tangga. Terkait SDM, jumlah petani utama (pembudidaya/usaha penangkapan) menurut umur, pendidikan dan jenis kelamin," jelas Adi.

Adi juga mengutarakan bahwa dalam bulan Mei tahun ini akan dilakukan survey yang lebih mendalam lagi sehingga sektor perikanan ini akan mendapatkan data yang akurat. Survey yang mendalam ini akan meliputi mengenai struktur ongkos atau biaya dalam sektor perikanan ini, seperti berapa biaya bibitnya, berapa biaya makanan ikannya, berapa biaya perbaikan tambaknya, dan lain-lainnya.

"Dengan survey struktor ongkos ini maka diharapkan bisa mengetahui nilai tambah sektor perikanan. Hal ini sangatlah penting dilakukan, bahkan bisa membandingkan nilai tambah sektor perikanan dengan sektor lainnya, semisalnya sektor kehutanan," jelas dia.

Dia pun menuturkan melalui data yang akurat tentang kelautan dan perikanan ini maka diharapkan bisa mengetahui supply and demand yang diperoleh. Dengan mengetahui supply and demand tersebut, maka akan bisa menentukan kebijakan yang akan dilakukan dalam sektor kelautan dan perikanan ini. "Bahkan, pemerintah bisa menentukan kebijakan harga dalam sektor kelautan dan perikanan ini sehingga harga tidak bergejolak di pasar," tandas Adi.

Adi mengungkapkan bahwa pihaknya akan menjelaskan secara terbuka mengenai data yang diperoleh kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Hal ini dilakukan supaya masyarakat mengetahui secara benar dan tepat mengenai data dalam kelautan dan perikanan ini. "Kami mengeluarkan berdasarkan survey dan sampling yang dilakukan di seluruh Indonesia sehingga bisa mendapatkan data yang akurat," tambah dia.