Indonesia Layak Jadi Tujuan Investasi - Oleh: Dini Kinanthi Putri

Dalam sejarah disebutkan bahwa Indonesia atau Nusantara merupakan wilayah yang subur dan makmur, banyak dikunjungi pedagang dari Asia, Timur Tengah dan Eropa. Bahkan banyak Negara Barat ingin menguasai Indonesia, diantaranya Protugis, Inggris, Jepang dan Belanda. Hingga saat ini, Indonesia masih manarik untuk tujuan investasi maupun pasar yang besar bagi perdagangan global.

Posisi strategis wilayah Indonesia dan jumlah penduduk yang besar sangat menggiurkan bagi investasi dan pasar global. Namun disayangkan bangsa Indonesia belum mampu secara maksimal mengelola kekayaan alam dan pasar dalam negeri sabagai kekuatan ekonomi nasional.

Bahkan ada upaya pihak asing yang ingin mengerdilkan Indonesia dari sisi ekonomi. Indikasinya negara yang biasa memberikan utang menyebut Indonesia masuk dalam kategori fragile five atau negara rentan kerapuhan ekonomi. Negara dianggap fragile five adalah Indonesia, Brasil, India, Afrika Selatan, dan Turki.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan sebenarnya Indonesia tidak menjadi fragile five sebab utang Indonesia masih kategori aman.

Negara yang ngasih utang itu beri statment agar mereka mudah melakukan aksi pecundang terhadap Indonesia. Infasi 2013 masih di bawah doubel digit sekitar 8,38%. Sementara pertumbuhan ekonomi masih kisaran 5,7%. Termasuk keanekaragaman hayati Indonesia yang luas.

Atas dasar tersebut yang layak kategori fragile adalah Amerika Serikat bukan Indonesia. Ini miss management makro, oleh mereka yang menyebut Indonesia masuk negara fragile. Amerika lah yang terindikasi negara fragile. Sebab mereka saat ini masih mengalami gejolak ekonomi.

Begitu krisis tiba AS tinggal ambruknya nggak hidup lagi. Namun demikian, legitiminasi fragile menjadi bahan evaluasi menjadi lebih baik. Kepentingam Indonesia terhadap isu tersebut sebagai warning. Kita sebagai bangsa harus mampu menghadang segala rintangan pihak asing yang berupaya mengusai Indonesia melalui ekonomi.

Kemandirian ekonomi nasional perlu digalakkan dari segala lini. Nasionalisme harus dikobarkan dengan semangat kerja keras, pantang menyerah, ulet, jangan sampai tergantung negara lain, sehingga sebagai bangsa tidak mudah diatur negara lain.

Kita berharap seluruh komponen dan elemen bangsa ini satu visi dan misi untuk membangun Indonesia menuju sejahtera adil dan makmur. Kita harus membuka peluang investasi seluas-luasnya dan sebesar-besarnya.

Sehingga banyak modal masuk, membuka peluang tenaga kerja yang banyak dan ekonomi nasional semakin kuat. Selamat berjuang para pengusaha muda, tunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi negara besar dengan kuatan ekonomi yang mandiri, serta mampu bersaing secara internasional. (mimbar-opini.com)

BERITA TERKAIT

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Aksi CSR, B.Braun Indonesia Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

NERACA Jakarta - Berkomitmen untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di seluruh dunia, B. Braun Indonesia menyelenggarakan kegiatan penyuluhan…

Penguatan IHSG Berlanjut Di awal Pekan - Sentimen Peringkat Utang Indonesia

NERACA Jakarta- Akhir pekan kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup menguat 19,01 poin atau…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Indonesia Bukan Hanya Jawa dan Jakarta di Tangan Jokowi

  Oleh : Dodik Prasetyo, Pemerhati Kebijakan Publik LSISI   Presiden Joko Widodo yang merupakan presiden ke-tujuh Republik Indonesia, menjadi…

Menilik Beberapa Capaian Utama Bidang Perekonomian

Oleh: Calvin Basuki Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dalam pemaparan mengenai kinerja 3 tahun pemerintah, menyebutkan mengenai capaian-capaian utama…

Memanfaatkan Laporan Keuangan Pusat sebagai Sumber Rujukan Nilai Kinerja Pemerintah

Oleh: Muhammad Taufik, KPPN Liwa Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu *) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanahkan Menteri Keuangan, sebagai kuasa fiskal…