NERACA

Jakarta – Awal tahun merupakan titik awal negeri ini dirundung bencana mulai dari banjir sampai dengan gunung meletus, tentu saja adanya bencana itu mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Maka dari itu, pemerintah saat ini sedang gencar melakukan langkah antisipasi, salah satunya dengan asuransi. Tidak luput dari itu, Kementrian Pertanina (Kementan) menargetkan tahun 2015 asuransi disektor pertanian sudah dapat terealisasi.

Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, mengatakan kerugian yang diakibat bencana sangat besar oleh karenan itu kami dari Kementan sedang mengkaji dan menyusun rancangan mekanisme ganti rugi melalui asuransi agar dari sisi petani tidak dirugikan. “Saat ini sedang dipelajari, harapannya tahun 2015 sudah bisa terealisasi,” kata Suswono  saat konferensi  di Jakarta, Selasa  (4/3).

Walaupun sambung Suswono,  tidak semua komoditas sektor pertanian masuk dalam asuransi, untuk tahap awal sekto utama dulu yang masuk seperti beras , sedangkan untuk komoditas  yang lain menyusul. “Adapun secara tekhnis untuk tahap awal sektor utama dulu yang masuk asuransi, sedangkan komoditas lainnya menyusul,” terangnya.

Harapnnya dengan adanya asuransi, kerugian yang diderita oleh petani ada yang menanggung. Karena secara anggaran pemerintah juga tidak besar yang masuk dalam sektor pertanian, apalagi jika terjadi bencana seperti sekarang. “Antisipasi untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan bencana alam dengan asuransi,” paparnya.

Sebelumnya Menko Kesra Agung Laksono antusias dan mendukung pembentukan asuransi yang khusus menangani masalah bencana alam. "Saya setuju itu, mengingat sebagain dari wilayah negara kita rawan bencana. Ini pengkajian yang matang," katanya kerpada wartawan di kantornya, pekan lalu.

Hal senada juga dikemukakan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) FUad Rahmany. "Pengelolaan dana bencana pemerintah melalui perusahaan asuransi khusus, penting guna memperlancar aliran dana bantuan saat terjadi gempa, tsunami atau bencana lainnya," kata

"Kita lihat, apa Indonesia sering terjadi bencana atau tidak. Kalau sering terjadi, lebih baik menggunakan skim asuransi. Itu pandangan saya," ungkap Fuad.

Ia menambahkan, meskipun premi yang dibayarkan pemerintah kepada konsorsium perusahaan asuransi, tergolong besar, namun jika ada kepastian pencairan dana pada saat dibutuhkan, tentu menjadi positif. Terlebih, pemerintah tidak dibuat pusing akan penambahan anggaran,pada saat penggulangan bencana membutuhkan dana lebih lebih.

"Kita ngga tahu kalau APBN. Kan APBN sudah direncanakan. Kalau ada (bencana) besar kan pakai uang APBN, DIPA-nya belum. Atau mengalami kekurangan, (penanggulangan) akan lebih lambat," tegas Fuad.

Menurutnya, Bapepam-LK telah lama berkomunikasi dengan PT Asuransi Maipark, perusahaan spesialis asuransi bencana. Namun memang ada sedikit kendala dan saat ini masih terus berkoordinasi dengan BNPB. "Perlu pertemuan. Kan itu APBN. Menteri juga akan dilaporkan kembali. Masih harus dibahas, premi dibayar dari APBN atau tidak. Kalau (dibayar) pakai APBN, apa penyalurannya melalui BNPB atau tidak. Sekarang tinggal Maipark berhubungan dengan pemerintah," tutupnya. [agus]