Mengkhawatirkan, Ketergantungan Indonesia Pada Impor Pangan

Produksi Dalam Negeri Sangat Minim

Rabu, 05/03/2014

NERACA

Jakarta - Indonesia belum bisa lepas dari ketergantungan impor pangan jadi hingga bahan baku. Misalnya pangan impor seperti gandum, hampir 100% diimpor, produk turunannya seperti mi instan digemari masyarakat dalam negeri. Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia Khafid Sirotuddin menyebut masyarakat Indonesia kini sudah ketergantungan pangan impor.

"Konsumsi bawang putih kita itu besar tetapi produksi kita kecil. Selain itu ada gandum dan di Indonesia itu nggak ada karena tanaman subtropis. Ketika kita importasi gandum konsumsi mi instan kita cukup besar. Berarti masyarakat kita ini sudah tergantung kepada barang impor," ungkap Khafid di Jakarta, Selasa (4/3).

Khafid beralasan salah satu penyebab utama Indonesia masih ketergantungan impor adalah karena rata-rata produksi yang masih minim. Selain produksi, kualitas dan tampilan produk lokal yang tidak menarik. Sedangkan kualitas produk buah dan sayuran impor biasanya jauh lebih baik dibandingkan produk buah dan sayuran lokal.

"Sementara produksi buah dan sayur itu kendalanya adalah kualitas, kuantitas dan tampilannya. Jadi semua pihak harus berpikir meningkatkan kualitas itu," imbuhnya.

Dia menyarankan agar kelompok tani di Indonesia melakukan budidaya produk buah dan sayur dengan skala industri. Cara itu sudah dilakukan di negara tetangga seperti Filipina yang menanam satu komoditas pisang skala industri dengan luas tanam hingga 10.000 hektar.

Sedangkan Jepang telah mengembangkan apel almori dengan luas tanam 20.000 hektar. Yang lebih hebat lagi adalah China yang bisa menanam jutaan hektar lahan pertanian mereka dengan tanaman seperti bawang putih, jeruk, apel dan lainnya. "Kalau kita saya yakin aplikasi hal semacam itu sudah ada tetapi realisasi di lapangan yang belum dilaksanakan. Konsepnya satu kawasan satu jenis produk itu perlu dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, tingginya ketergantungan pangan yang diperoleh dari impor menjadi masalah krusial pada masa depan. Terobosan yang strategis harus dilakukan untuk mendorong kemandirian pangan, di antaranya melalui gerakan kedaulatan pangan.

Dekan Fakultas Pertanian UGM, Dr. Jamhari menyatakan produk pangan impor yang sangat dominan adalah gandum sebesar 100%, kedelai 60%, susu 70%, gula 54%, daging sebanyak 30% impor. "Yang sangat mencengangkan dan memprihatinkan, Indonesia sebagai negara maritim justru mengimpor garam dan sebagai negara agraris makan singkong dari impor juga," kata dia.

Menurut dia petani tidak bisa disalahkan karena mereka menanam sesuai kebutuhan dan kebiasaan pertanian lokal. Sebanyak 46 % petani dari total penduduk saat ini, bercocok tanam sesuai dengan tradisi di daerah masing-masing. Yang perlu dikritisi menyangkut kebijakan pangan dari pemerintah.

Program pertahanan pangan harus dikoreksi karena konsep dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan masalah internal pertanian nasional. "Konsep ketahanan pangan tidak mengatur bagaimana pangan diproduksi dan dari mana berasal. Ini jadi titik lemah konsep ketahanan pangan nasional,” kata dia.

Sesuai dengan kondisi lokal di tanah air, program yang cocok adalah kedaulatan pangan, yang di dalamnya mengatur produksi pangan sesuai konteks lokal pertanian.

Mendorong gagasan kedaulatan pangan, Fakultas Pertanian meluncurkan Gerakan Kedaulatan Pangan Nasional (GKPN) yang programnya meliputi; kepemimpinan politik, sinergitas dan komprehensifitas kebijakan, optimalisasi sumberdaya lahan dan air untuk pangan dan rakyat, pemandirian proses produksi dan infrastruktur pendukung pangan nusantara, pembudayaan pola konsumsi pangan nusantara serta penguatan jaringan dan kelembagaan pangan.

Rektor UGM, Prof. Dr. Pratikno menyatakan kondisi pengaturan pangan yang terjadi di Indonesia sangat ironis. Yang sangat bermasalah, pemerintah tidak menganggap ada masalah besar berkaitan dengan pangan. "Kita mengalami ketergantungan pangan dari asing namun seolah-olah tidak ada persoalan terhadap kondisi pangan kita,” ujar dia.

Pengamat pertanian Ahmad Yakub berpendapat pemerintah harus bisa mengatasi ketergantungan impor pangan sehingga tidak ada lagi kenaikan harga bawang putih, bawang merah, dan beberapa komoditi lainnya dalam beberapa hari belakangan ini.

"Mahalnya harga bawang putih, bawang merah, dan beberapa komoditi lainnya dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap para petani. Akibatnya petani yang dirugikan. Hal ini salah satu penyebab petani enggan menanam bawang, sehingga suplai terbatas," ujar Ahmad Yakub.