NERACA 

Jakarta – Pemerintah tampaknya gerah dengan sejumlah daerah yang beban subsidinya tinggi. Karena itu ada wacana untuk mengkaji pengalihan beban subsidi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Alasan  persoalan subsidi menjadi perhatian khusus pemerintah, sehingga pemerintah merasa perlu meninjau kembali stuktur anggaran subsidi energi maupun non energi. "Struktur anggaran subsidi BBM dan listrik menjadi perhatian kita,” kata kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta, 31/7.

Namun kata Agus, perhatian pemerintah bukan hanya menuju pada satu focus saja. Program lain tetap menjadi perhatian serius, termasuk pangan sampai BUMN. “Tpi tidak hanya itu, subsidi yang terkait dengan program maupun pangan sampai ke PSO (public service obligation) kepada BUMN-BUMN tertentu, itu semua masuk dalam review kita," tambahnya.

Menurut mantan Dirut Bank Mandiri, terkait dengan porsi anggaran transfer daerah termasuk di dalamnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), masih dalam kerangka kajian pemerintah.  "Celah fiskal dan masalah memperhitungkan subsidi sebagai faktor pengurang itu kita masih dalam bentuk kajian," imbuhnya

Yang jelas, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati sempat mengungkapkan pemerintah mengaku kurang leluasa dalam pengelolaan anggaran negara khususnya untuk mendanai kegiatan-kegiatan produktif lantaran ruang fiskal yang sempit, yakni hanya sekitar 8% dari kapasitas APBN.

Dikatakan Anny, total pagu belanja negara di APBN 2011 sebesar Rp 1.229,6 triliun dan sebagian besar sudah teralokasi untuk mendanai kegiatan belanja yang sifatnya mengikat. Antara lain untuk transfer ke daerah sebesar Rp 393 triliun, bayar bunga dan utang pokok Rp 115 triliun, subsidi Rp 188 triliun, dana pendidikan Rp 240 triliun dan bantuan sosial Rp 63 triliun.

Menurut Anny, pemerintah pusat dihadapkan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal pengalokasian APBN. Dia menyebutkan, ketika harga minyak naik dan penerimaan negara dari sektor migas meningkat, maka porsi alokasi dana bagi hasil ke daerah juga harus ditingkatkan. "Tapi kalau subsidinya naik, yang menanggung hanya pemerintah pusat. Kalau subsidi naik, maka anggaran belanja naik dan secara otomatis harus ada penyesuaian dana pendidikan yang 20% dari APBN," ujarnya.

Anny menegaskan pemerintah akan berusaha menjaga defisit anggaran tidak tembus 2,1% di tahun ini. "Kan masih difinalkan dalam sidang. Tapi kita jaga-jaga mudah-mudahan tidak lebih dari 2,1%," jelasnya.

Lebih jauh kata  Anny, perubahan asumsi defisit dari 1,8% ke 2,1% tersebut karena ada perubahan kenaikan harga minyak (ICP/Indonesia Crude Price) yang menyebabkan penambahan subsidi untuk BBM dan listrik. Selain itu, penurunan lifting atau produksi minyak dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga bakal mempengaruhi anggaran. "Di awal (defisit) 1,8% tapi kan ada perubahan asumsi ICP, lifting, rupiah, jadi ada perubahan subsidi listrik dan BBM," jelasnya.

Anny menyatakan asumsi 2,1% itu sudah mempertimbangkan adanya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang akan diberlakukan Kementerian ESDM pada tahun ini.

"Kita minta untuk langkah-langkah istilahnya pembatasan bisa tetap dilaksanakan untuk menjaga tidak terjadi kenaikan subsidi BBM. Kita mintakan kepada ESDM dia yang akan mengoordinir untuk dilakukan pembatasan karena tren konsumsi lebih tinggi daripada biasanya. Kita minta ESDM melakukan hal itu pada tahun ini," tegasnya.

Mengenai pembiayaan untuk tambahan defisit tersebut, Anny mangaku tidak akan ada tambahan pembiayaan melalui utang, melainkan melalui penghematan dan penerimaan. "Sudah di-review dari penerimaan, penghematan. Insya Allah tak ada penambahan pembiayaan. Kita berharap ada beberapa potensi," pungkasnya. **cahyo