Forex Bukan Bisnis Berbahaya - Dapat Tingkatkan Devisa Negara

NERACA

Bogor - Industri forex atau penukaran mata uang asing di Indonesia saat ini dinilai masih menjadi bisnis yang masuk zona abu-abu atau grey zone oleh sebagian masyarakat. Padahal, begitu besar keuntungan yang bakal didapat apabila dijalankan. Rizki Bastari, Head of Marketing Executive and Investor Relation PT Askapa Futures menuturkan, industri forex merupakan industri terbesar di dunia dengan transaksi mencapai US$2 triliun per hari. Oleh karena itu, Rizki membantah tudingan bahwa bisnis ini adalah bisnis tak jelas.

“Saya tegaskan bisnis forex bukan bisnis yang berbahaya. Akan tetapi, masih banyak yang berpandangan kalau ini (forex) adalah melakukan transaksi gelap dan sejenisnya. Industri ini sangat transparan dan kita bisa meminimalisasi risiko ketimbang transaksi lainnya yang memiliki fisik. Pemerintah juga bisa menggunakan pungutan wajib pajak dari transaksi tersebut untuk meningkatkan devisa negara,” ungkap Rizki di Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.

Dia menjelaskan bahwa industri forex sama dengan industri saham di mana ada risikonya. Namun, lanjut rizki, risiko tersebut dapat diminimalisasi lantaran sifat transaksinya bersifat dua arah. Dengan demikian, Rizki meminta agar Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, melakukan pungutan pajak atas transaksi forex karena dinilai langkah positif bagi kedua belah pihak.

"Tujuannya agar para trading forex tidak dicurigai apabila ada aliran dana berjumlah besar masuk ke rekeningnya. Pengenaan pajak ini juga akan menguntungkan kedua belah pihak, trading forex dan Pemerintah. Mereka (trading forex) tidak perlu lagi menjelaskan aliran dana kepada perbankan,” jelas Rizki.

Tak pelak, PT Askap Futures selaku perusahaan trading forex, memiliki peran sebagai mediasi dalam mempertemukan pelaku bisnis langsung dengan nasabah (pelaku usaha). Rizki juga membeberkan keuntungan yang didapat perseroan yang bersumber dari biaya tambahan (charge) yang dibebankan pada pelaku usaha. Hal ini dikarenakan yang akan memainkan transaksi forex adalah pelaku usaha itu sendiri.

Terkait potensi pendapatan negara dari pajak industri forex, Rizki menilai angkanya sangatlah besar. Sebagai ilustrasi, posisi forex valas pada 2011 sebesar 1.645.436 lot, 2012 sebesar 1.425.360 lot, dan 2013 sebesar 1.027.923 lot. Jika diasumsikan rata-rata 1:100 saja, maka 1 lot sama dengan US$1.000 (reguler), sehingga total transaksi mencapai 101.540,10 lot pada posisi terbuka.

"Nah, tinggal dikalikan saja, US$1.000 x 101.540,10 lot, hasilnya US$101.540.100 kemudian dirupiahkan menjadi sekitar Rp1,21 triliun (kurs Rp12 ribu per dolar AS). Inilah pendapatan dari pajak yang bisa dipungut Pemerintah dari industri forex,” tandasnya. [retno]

BERITA TERKAIT

Menkeu: Penerimaan Negara Harus Lebih Besar - MASIH ADA 4 POIN PROSES NEGOSIASI RI-FREEPORT

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih harus memastikan empat poin dalam proses negosiasi dengan Freeport tercapai. Salah satunya soal…

Wika Bitumen Perkuat Bisnis Pengolahan Aspal - Gandeng Investor Asal Cina

NERACA Jakarta – Melengkapi bisnis di sektor konstruksi dan infrastruktur, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) melalui anak usahanya PT…

Indonesia Diyakini Masuk Empat Besar Negara Kuat

NERACA Jakarta –Ditengah kekhawatiran pelaku ekonomi akan nilai tukar rupiah yang terus tertekan terhadap dollar AS, pemerintah selalu meredam hal…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Tahan Suku Bunga Acuan 5,25%

      NERACA   Jakarta - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 18-19 Juli 2018 memutuskan untuk…

Kredit BTN Tumbuh 19,14%

      NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan peningkatan penyaluran kredit sebesar 19,14% secara…

Laba Bank Jatim Tumbuh 5,01%

      NERACA   Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) mencatatkan laba bersih mengalami…