NERACA

Bandung - Era industrilisasi dengan pendekatan blue economy yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbukti mampu meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013 menjadi cerminan keberhasilan KKP dalam mengelola sumberdaya alam tersebut.

"Produksi perikanan tangkap mencapai 19,56 juta ton atau melampaui 12% dari target yang ditetapkan 17,42 juta ton. Produksi perikanan budidaya mencapai 13,70 juta ton atau melampaui 17% dari target 11,63 juta ton. Produksi garam rakyat mencapai 1,041 juta ton atau melampaui hampir 2 kali lipat dari target 545 ribu ton yang ditargetkan oleh KKP. Tingkat konsumsi ikan dalam negeri naik hingga 33,89 kg/kapita serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang memberi gambaran peningkatan taraf hidup nelayan naik di angka 105,37," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo dalam kuliah umum di hadapan Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia (HIMITEKINDO) Civitas Akademika Universitas Padjajaran Bandung, Senin (4/3).

Kemudian Sharif menegaskan pembangunan kelautan dan perikanan dengan konsep blue economy yang dilaksanakan selama ini telah membawa hasil menggembirakan. Untuk itu, sudah menjadi komitmen KKP bahwa prinsip blue economy harus diimplementasikan dalam berbagai kebijakan maupun program KKP, terutama dalam kebijakan percepatan industrilisasi kelautan dan perikanan.

"Dimana implementasi industrilisasi diprioritaskan pada wilayah yang ditetapkan sebagai minapolitan. Sinergi pengembangan kebijakan minapolitan, industrilisasi dan blue economy adalah untuk percepatan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing, sehingga terwujud ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan," ujar dia.

Di samping itu, kata dia, prinsip blue economy akan mendorong berkembangnya kreativitas dan inivasi, yang pada akhirnya akan menciptakan wirausaha baru. “Sebagai contoh, beberapa komoditas seperti ikan segar, udang, maupun rumput laut dengan mengedepankan inovasi dapat dihasilkan berbagai produk turunan yang bernilai tambah baik untuk kepentingan konsumsi atau pangan, kesehatan, kosmetik atau yang lainnya," tambah sharif.

Implementasi Blue Economy

Sharif juga menjelaskan ekonomi baru meliputi berbagai sektor yang cukup luas seperti perikanan dan budidaya, pembangunan industri kelautan, wisata bahari, energi laut serta perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Sebagai implementasinya, KKP berkomitmen penuh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang berdaya saing, berkeadilan, berkelanjutan, diiringi produk yang memenuhi standar mutu pangan (food safety).

Selain itu, KKP juga menerapkan sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan guna menghasilkan produk yang menganut jaminan mutu. Kemudian, mempercepat pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana budidaya serta mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya. "Terkait implementasi blue economy, KKP tengah mengembangkan model industrialisasi rumput laut berbasis blue economy, produk turunan industri udang dan crustasea, model industrialisasi Tuna Tongkol Cakalang (TTC) berbasis ekonomi biru, Minawisata berbasis sumberdaya kelautan dan lain-lain," jelas dia.

Menurut dia, industri pengolahan yang menganut prinsip blue economy sudah berjalan dan hal ini ditandai dengan berdirinya sejumlah pabrik chitoasan terkonsentrasi di Banten dan Jawa Tengah. Terdapat tiga negara yang potensial dalam menyerap produk-produk turunan tersebut, yakni Jepang, Korea dan China. Apalagi selama ini ekspor udang produk utamanya dalam bentuk daging, sedangkan kepala dan kulitnya menjadi limbah hasil perikanan yang tidak memiliki nilai ekonomi. "Dengan filosofi Blue Economy, sisa hasil perikanan tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah tinggi seperti chitin dan chitosan," tutur Sharif.

Chitosan sendiri merupakan salah satu bahan pengawet ikan selain garam, karena itu chitosan dapat diaplikasikan terhadap produk perikanan sebagai pengganti formalin yang terbilang berbahaya. Pemanfaatan kulit udang menjadi "edible coating" chitosan bukan saja memberikan nilai tambah pada usaha industri pengolahan akan tetapi juga dapat menanggulangi masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan.

Sharif menambahkan implementasi Blue Economy dalam pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan akan terus dikaji dan disempurnakan. Saat ini, KKP telah memilih 2 kabupaten di propinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Lombok Tengah dan Lombok Timur telah ditetapkan sebagai pilot project penerapan blue economy. Penetapan tersebut didukung oleh FAO dan MCC (USA). Bahkan dengan FAO dan MCC telah melakukan kunjungan lapangan di pertengahan Februari 2014 dan dilanjutkan FGD di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 25 Februari 2014. "Hal tersebut menunjukkan keseriusan lembaga dunia seperti FAO dalam mendukung pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia yang berbasis blue economy," lanjut dia.

Dia pun mengungkapkan konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan untuk mengkritisi krisis ekonomi, termasuk pangan, air dan energi di negara-negara terbelakang terutama di Afrika dan Asia, sebagai akibat keserakahan."Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kemudian tidak merusak sistem alam seperti atmosfir, air, tanah, dan makhluk hidup, mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan mengendalikan eksploitasi sumberdaya alam, dan berkeadilan (social equity)," kata Sharif.

Sharif pun menerangkan konsep blue economy mencontoh dari alam dimanaa bekerja sesuai dengan apa yang disediakan alam dengan efisien dan tidak mengurangi tapi justru memperkaya alam. Kemudian cara kerja ekosistem dijadikan model blue economy, yaitu seperti air mengalir dari gunung membawa nutrien dan energi untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seluruh komponen ekosistem. "Ada 100 inovasi ekonomi praktis yang mengilhami blue economy dengan prinsip mencontoh cara kerja ekosistem," ujar dia.

Dia pun mengatakan konsep blue economy akan menjadi andalan dalam pertumbuhan ekonomi dan oleh karena itu diperlukan pengembangan konsep ini. Penanaman modal dan bisnis dengan blue economy dan sistem produksi efisien tanpa limbah serta bebas pencemaran dan tidak merusak lingkungan. "Hal yang terpenting konsep blue economy ini tidak hanya untuk pemanfaatan ekonomi, melainkan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi SDA dan pelestarian lingkungan," imbuh Sharif.

Sharif pun menjelaskan terdapat pendekatan industrialisasi kelautan dan perikanan sehingga menaikkan nilai tambah dan saing. Dibutuhkan komoditas dan produk unggulan serta konektivitas kemudian infrastruktur penunjang. Selain itu dibutuhkan juga investasi yang masuk dan penataan pengembangan kawasan serta sentra produksi. Kemudian dibutuhkan pula tingkat Iptek serta SDM yang berkualitas sehingga bisa terwujud ekonomi kelautan yang berkelanjutan.

"Perlu juga mutu dan keamanan prosuk serta pengawasan pemanfaatan sumberdaya keluatan dan perikanan. Tidak kalah penting adalah butuh sinergi pengembangan blue economy dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat," tandas dia.