NERACA

Jakarta – Meskipun Pulau Jawa adalah pusat perekonomian Indonesia, akan tetapi hal tersebut menjadikannya sebagai Pulau yang tak lepas dari masalah. Pasalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memperkirakan pada 2018, Pulau Jawa akan menghadapi krisis listrik. Hal tersebut terjadi lantaran kebutuhan listrik tidak diimbangi dengan pemenuhan pasokan listrik.

“Perbaikan ekonomi yang terjadi selama ini telah mendorong pertumbuhan pembangunan. Imbasnya kebutuhan tenaga listrik di Pulau terpadat makin meningkat. Karena ekonomi membaik, pabrik makin banyak dan mall semakin menjalar. Akan tetapi peningkatan tersebut belum diimbangi dengan pasokan listriknya,” kata Jero di Jakarta, Senin (3/3).

Untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi, Jero mengatakan dibutuhkan tambahan pasokan listrik sebesar 4-5 megawatt (MW) setiap tahunnya. Ia mengungkapkan, minimnya tambahan pasokan listrik tersebut dipicu sejumlah kendala seperti pembebasan lahan. Persoalan ini setidaknya ditemukan dalam proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang Jawa Tengah berkapasitas 2X1000 MW.

Untuk menghindari ketertinggalan tersebut, pemerintah pun mengeluarkan terobosan dengan memprogramkan pembangunan pembangkit listrik 7.000 MW. “Kalau 2.000 itu telat dan 7000 selesai saja, aman sudah,” tegas Jero.

Sekretaris Perusahaan PT PLN Adi Supriono mengakui bahwa Pulau Jawa akan mengalami krisis listrik pada 2018. Menurut Adi, krisis listrik tersebut lantaran pertumbuhan beban listrik per tahun yang mencapai sekitar sembilan persen. “Kalau 9% itu, kira-kira 2000 Mw dan jika dibiarkan terus menerus maka akan terjadi krisis listrik," tutur Adi.

Beban sembilan persen per tahunnya itu, kata Adi, sebenarnya dapat teratasi dengan cadangan listrik yang telah dimiliki oleh PLN. Kendati begitu, masih diperlukan tambahan pembangkit. “Sekarang ini kalau ada tambahan naik 2000 Mw masih ada cadangannya, tapi kalau tidak ditambah (pembangkit listrik), ini kan naik terus, dan sekian tahun akan tidak tercukupi,” papar Adi.

Untuk mengantisipasi terjadinya krisis listrik tahun 2018, pemerintah telah memiliki program kerja sama dengan swasta yang masuk dalam program pembangunan di seluruh Indonesia dengan total kapasitas sekitar 17 ribu Mw. “Program kerja sama pemerintah dengan swasta ini sebagian sudah ada yang jalan. Namun, masih ada berberapa kendala yang menyebabkan tidak mulusnya pembangunan pembangkit listrik. Seperti pembebasan lahan di tempat PLTU yang akan dibangun,” tukas Adi.

Sejauh ini, kata dia, upaya PLN membangun pembangkit listrik untuk mengimbangi lonjakan permintaan listrik tidak berjalan sesuai rencana. “Harapannya di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Batang (Jawa Tengah) 2x1000 MW, tetapi pembebasan tanah belum selesai. Kita tidak tahu apakah kelistrikan di Jawa apakah cukup aman di masa depan,” kata Adi.

PLTU Batang ditargetkan menjadi menjadi pembangkit listrik terbesar di Indonesia karena menghasilkan 2.000 megawatt dari dua PLTU. Rencananya, pembangunan PLTU yang diperkirakan membutuhkan total biaya Rp 35 triliun itu dimulai pembangunannya pada 6 Oktober 2013. Sayangnya hingga kini masih tertunda karena masalah pembebasan lahan warga.

PLTU Batang merupakan bagian dari Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 10.000 MW Tahap I.

Proyek yang dinamakan Fast Track Program (FTP) Tahap I itu seharusnya sudah selesai seluruhnya pada tahun 2010, namun PLN mengakui proyek sepertinya harus molor lagi. “Harapan kita pembangunan sarana kelistrikan bisa berjalan lancar, nyatanya butuh dukungan karena FTP I terlambat diantaranya karena pembebasan lahan,” jelas Adi.

Selain masalah pembebasan lahan, proyek pembangunan 35 pembangkit listrik itu mengalami berbagai macam kendala lain seperti proses perizinan panjang dan tidak memiliki standar baku serta pendanaan.

Hambatan lainnya adalah masalah ketersediaan peralatan, material, maupun sumber daya manusia (SDM) akibat pembangunan yang dilakukan secara serentak. Ditambah lagi, standardisasi peralatan pembangkit yang dibuat oleh China berbeda dengan standar internasional yang selama ini digunakan oleh PLN sehingga harus dilakukan perbandingan standar.

Keterlambatan ini menyebabkan rencana proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II (FTP Tahap II) belum bisa berjalan. Proyek FTP Tahap II itu harusnya sudah dimulai pada tahun 2012 dan ditargetkan bisa selesai tahun 2018. Rencananya, 70% akan berasal dari energi terbarukan yaitu kombinasi dari panas bumi (geotermal) dan air serta 30% batubara.

"Kita harusnya sudah mulai lagi dengan Fast Track tahap dua, mungkin pertengahan tahun ini salah satunya bisa beroperasi yaitu PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Patuha (Pengalengan, Jawa Barat), tetapi pembangkit listrik besarnya banyak yang terhambat," jelas Adi.

Terobosan PLN terpaksa menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pembangkit listrik. Biaya produksi pun menjadi lebih besar jika dibanding memakai energi dasar dari batubara dan gas. Perubahan harga minyak yang signifikan membuat PLN harus mengeluarkan kocek lebih besar.

Sepanjang tahun 2013, PLN menghabiskan 7,47 juta kiloliter BBM untuk seluruh pembangkit listriknya di Indonesia akibat terhentinya pasokan gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan pada Juli 2013.

Jumlah tersebut lebih tinggi 12.000 kiloliter dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan yang diajukan perseroan. Oleh sebab itu, tahun ini PLN akan lebih fokus konversi energi dari BBM ke batubara dan gas sebagai salah satu bentuk penghematan.