Kapan Listrik Terang, Terus, dan Terus Terang?

Oleh : BPH Tambunan, Ketua DPP Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo)

Rabu, 05/03/2014

Salah satu indikator krisis energi, atau minyak dan gas (migas), adalah terganggunya listrik. Listrik yang tak bisa diharapkan akan menyala terang terus, dan terus terang, juga akibat kerusakan infrastruktur listrik. Atau, kurang cepatnya pembangunan pembangkit tenaga listrik. Dengan kata lain kondisi listrik yang terharapkan terang terus dan terus terang, Jika tidak karena kerusakan infrastruktur migas, dapat dipastikan disebabkan kerusakan infrastruktur listrik. Atau, bahkkan karena kurangnya pembangkit tenaga listrik.

Trending topic pada minggu terakhir ini senyatanya terkait terjadinya gangguan signifikan pasokan listrik di Sumatera, di Kalimantan Timur, dan di Kalimantan Utara. Kondisi yang berdampak negatif bagi upaya meningkatkan kegiatan industri, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah itu, sampai harus dibahas dalam Sidang Kabinet Indonesia Bersatu II pekan lalu.

Namun, berbagai elemen rakyat, dan kalangan pengguna listrik terbesar seperti dunia usaha, dan dunia industri menilai, betapa pun serius pembahasan masalah terkait gangguan pasokan, atau kerusakan atas infrastruktur listrik dalam Sidang Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pekan lalu itu, keputusannya agaknya dapat diprediksi tidak akan banyak menolong keadaan. Pasalnya, kecuali masalah itu sudah cukup kerap dibahas, senyatanya langkah-langkah mengatasi masalah yang berulang kali itu, paling banter juga cuma sekadar "memberi perhatian", atau "mendapat perhatian", diimbuh dengan sejumlah embel-embel instruksi basa-basi. Tanpa follow up, tidak diikuti action signifikan.

Kapan Listrik Terang Terus?

BANYAK pihak di bumi Garuda ini amat berkepentingan dengan listrik terang terus, dan terus terang. Bukan cuma rakyat di berbagai kawasan, dari Jakarta hingga di pulau-pulau terluar wilayah NKRI. Melainkan juga dunia usaha dan sektor industri. Bagi seluruh lapisan rakyat, listrik yang terang terus, dan terus terang, secara amat sederhana dijadikan sebagai tolok ukur terhadap capaian kemajuan NKRI. Pada dunia usaha, dan sektor industri, listrik yang terang terus, dan terus terang mutlak merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan kinerja berbagai faktor dan peralatan produksi. Karena itu pemadaman listrik secara rutin hingga berulang kali, bahkan nyaris dalam tempo yang cukup lama terjadi di sejumlah daerah dalam bulan-bulan terakhir ini, tidak hanya pasti akan atau telah merugikan rakyat, dunia usaha, dan sektor industri. Tapi, juga, sekaligus menambah panjang daftar penilaian jelek prestasi rezim pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Keterkaitan listrik yang bisa terang terus dan terus terang, dengan segala upaya pembangunan berbagai proyek infrastruktur lainnya, tak pelak sangat berkelindan. Pembangunan sarana dan prasarana jalan, pelabuhan, bandara, bermacam terminal, termasuk properti dan pabrik-pabrik industri, semuanya menuntut keandalan infrastruktur listrik. kecuali itu, juga ketersediaan jaringan komunikasi air bersih. Tidak terjaminnya pasokan listrik secara kontinu, apalagi bila hal itu diperberat kondisi buruk sarana dan prasarana penunjang lain, jelas bakal mendorong para investor yang dengan susah payah diminta datang, akan ngacir kabur ke negara lain yang lebih kondusif.

Sampai kapan NKRI benar-benar baru akan mempu menyediakan pasokan listrik yang cukup, tak pernah bergiliran pemadaman alias terang terus dan terus terang, belum bisa diprediksi mantap. Soalnya, rencana penambahan pasokan listrik lewat pembangunan pebangkit tenaga listrik yang seyogianya dimulai sejak tahun 2007, cuma tinggal di atas kertas. Padahal, seiring dengan kian meningkatnya pembangunan phisik, mulai dari berupa perumahan tempat tinggal, hotel, mal, gedung-gedung perkantoran, rumah sakit, apartemen, bermacam terminal, bandara, pelabuhan, dan pabrik-pabrik, membuat permintaan penambahan pasokan listrik dari tahun 2007 hingga sekarang, tak berhenti menderas.

Dampak kontraproduktif, seperti terjadi kini: listrik mati enggan, terang pun tak mau. Kalau rencana penambahan bagi pasokan listrik yang seyogianya dimulai tahun 2007 hingga tahun 2010 silam benar-benar serius dikreasikan, NKRI telah memiliki kemampuan pasokan listrik baru tidak kurang sebesar 10.000 Megawatt (MW). Dan, bila saja rencana penambahan pasokan listrik tahun 2007 itu berkelanjutan sampai tahun 2013, NKRI dapat. dipastikan mampu mengurangi kondisi pemadaman listrik. Dengan asumsi setiap 3 (tiga) tahun bisa diproduksi 10.000 MW, maka pada tahun 2013 NKRI mempunyai potensi pasokan listrik tambahan sebesar 20.000 MW. Tambahan pasokan listrik sebesar itu terbilang cukup memadai, ketimbang harus menjalankan terus kebijakan giliran pemadaman dengan alasan yang bernuansa melepaskan tanggung jawab.

Suatu catatan menunjukkan, sejak pada tahun 2007 sampai saat ini, tambahan pasokan listrik cuma mencapai sekitar sebesar 6.700 MW. Di pihak lain, Sistem Kalimantan Timur - Kalimantan Utara hanya memiliki daya mampu listrik sebesar 491.571 MW. Daya mampu listrik sebesar itu sebetulnya tak bisa dianggap memadai, kalau diingat beban puncak sebesar 410.270 MW dan cadangan listrik cuma mencatat sekitar 28% atau 29% dari total kebutuhan.

Guna meningkatkan kemampuan pasokan listrik di Provinsi Kalimantan Timur - Kalimantan Utara yang kaya sumberdaya migas itu, akan segera mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) berkekuatan sebesar 82 MW mulai April 2014 mendatang. Sedangkan di Jawa dan di Sumatera, perlu dan harus dilakukan langkah-langkah cepat penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang kini sudah ada, termasuk upaya rehabilitasi kerusakan infrastruktur listrik.

Tidak Terpakai

FAkTOR utama penyebab pemadaman hingga berminggu-minggu listrik di berbagai kota di Sumatera, tak lain karena kerusakan pembangkit tenaga listriki. Ironiknya, pembangkit tenaga listrik yang berasal dari Republik Rakyat Cina (RR Cina) itu baru dipakai, atau dioperasionalisasikan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pemanfaatan pembangkit tenaga listrik dari RR Cina tersebut dalam upaya hendak meningkatkan pasokan listrik di Sumatera itu semula disepakati lewat skema pendanaan sekitar 85% dari pihak RR Cina, dan sekitar 15% lainnya dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero PLN). Belakangan, kesepakatan skema dalam pendanaan infrastruktur pembangkit dari RR Cina itu tidak berjalan mulus. Untuk merampungkan kerjasama itu, Persero PLN terpaksa harus melanjutkan sendiri pembiayaan.

Sialnya, kecuali pihak RR Cina memang tidak memiliki sejumlah modal yang diperlukan, infrastruktur listrik berupa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dibeli Persero PLN itu sudah tidak dipakai lagi di RR Cina, dan harga pun relatif mahal, sekitar 50% dari PLTU produksi General Electric (GE). Sejak tahun 2006, PLTU berukuran sebesar 400 MW yang dibeli Persero PLN itu, sebetulnya telah dilarang dipakai atau dioperasionalisasikan di RR Cina. Dasar pertimbangan PLTU berkapasitas seperti dilarang dipakai karena secara ekonomis boros dan tingkat polusinya juga sangat tinggi.

Bagaimana Persero PLN sampai bisa tergoda membeli pembangkit listrik type begitu, dengan harga cukup mahal, dan yang sekarang mengalami kerusakan, berbagai elemen rakyat pasti bisa menjawabnya. Namun dalam konteks menghadapi laju pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru, peningkatan daya saing produksi berbagai jenis barang, baik untuk memenuhi pasar domestik, atau pun pasar global, tak bisa tidak, rezim pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan penerusnya nanti mutlak harus segera bersigap memperbaiki kondisi buruk sekarang ini.